Home Ekonomi Politik Nasional Daerah Hukrim Gaya Hidup Internasional Indeks
Follow Us ON :
 
Ombudsman Temukan Bukti Praktik Surat Palsu Ketua Ombudsman Penghentian Penyelidikan Maladministrasi Kanwil Agama NTB
Sabtu, 20-02-2021 - 21:55:48 WIB
Wakil Ketua Ombudsman Lely Pelitasari Soebakti ft: Dok Istimewa
TERKAIT:
 
  • Ombudsman Temukan Bukti Praktik Surat Palsu Ketua Ombudsman Penghentian Penyelidikan Maladministrasi Kanwil Agama NTB
  •  

    Situsnews.com,Jakarta- Ombudsman Republik Indonesia menemukan bukti praktik pemalsuan surat Ketua Ombudsman RI yang dilakukan oknum untuk keperluan penerbitan rekomendasi peninjauan ulang atas hukuman disiplin yang dikeluarkan Kementerian Agama terhadap mantan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat (NTB), berinisial NAS.


    Pengungkapan dilakukan berdasarkan permintaan keterangan secara virtual terhadap Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Tasdik Kinanto dan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Nizar Ali pada Jumat (19/2/2021).


    Wakil Ketua Ombudsman RI, Lely Pelitasari Soebekty mengatakan telah beredar Surat Ketua Ombudsman RI no 2071/KLA/0278.2020/IMM15/VI/2020 tanggal 14 Juli 2020 yang ditujukan kepada Kepala Ombudsman Perwakilan NTB perihal Pemberhentian Penyelidikan kepada Kasus Maladministrasi Pada Pengadaan Buku di Kementerian Agama.


    “Setelah kami telusuri, kami tidak pernah menerbitkan surat baik nomor maupun perihal seperti dalam surat tersebut. Kemudian, setelah kami cek dan kami konfirmasi kepada KASN, diperoleh informasi bahwa surat tersebut merupakan lampiran dari surat yang dikirimkan Menteri Agama kepada KASN untuk meninjau kembali hukuman disiplin kepada yang bersangkutan,” terang Lely dalam Konferensi Pers Daring, Jumat (19/2/2021) di Jakarta.


    Lely menegaskan, Ombudsman akan melaporkan dugaan pemalsuan surat Ketua Ombudsman RI kepada pihak Kepolisian. “Pemalsuan merupakan tindak pidana. Sangat jelas surat ini tidak sesuai tata naskah dinas di Ombudsman dan banyak sekali kejanggalan yang ditemukan di surat ini. Untuk itu kami akan melaporkan kepada pihak Kepolisian,” ujarnya.


    Ombudsman menilai adanya ketidakcermatan yang dilakukan oleh Kementerian Agama dan KASN yang tidak melakukan proses validasi surat.


    “Hasil konfirmasi dengan Sekjen Kemenag, surat ini dikirim melalui pesan WhatsApp, tidak ada hard copy. Ketidakcermatan ini menjadi catatan buruk dalam tata kelola birokrasi kita. Kami berikan catatan ini kepada Sekjen Kemenag dan Wakil Ketua KASN terkait perlu adanya validasi dokumen yang diterima,” terangnya.


    Humas Ombudsman RI Gedung Ombudsman RI JL. HR Rasuna Said Kav C 19 Kuningan Jakarta Selatan.


    Maka dari itu, Ombudsman berencana mengirimkan surat kepada Ketua KASN dan Menteri Agama mengenai temuan dugaan maladministrasi dan dugaan tindak pidana pemalsuan tersebut Lely menambahkan, pihaknya juga mengusulkan kepada Pimpinan Ombudsman RI periode selanjutnya yang akan dilantik pekan depan untuk melakukan pemeriksaan dugaan maladministrasi atas inisiatif sendiri terkait prosedur penempatan jabatan-jabatan di instansi pemerintah khususnya di Kementerian Agama.


    Sementara itu, hasil dari permintaan keterangan dari Sekretaris Jenderal Kemenag, Nizar Ali pada Jumat (19/2/2021), Ombudsman mendapatkan pernyataan bahwa Kemenag akan menunda proses pengusulan NAS untuk mengisi salah satu Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Kementerian Agama.
    Anggota Ombudsman RI, Ahmad Suaedy mengatakan hasil pertemuan dengan Wakil Ketua KASN di antaranya, KASN akan lebih berhati-hati dalam mengeluarkan rekomendasi. “Hal ini menjadi pembelajaran kita semua agar lebih berhati-hati dalam menerbitkan surat resmi,” ujarnya.


    Terkuaknya praktik pemalsuan surat Ketua Ombudsman RI ini bermula dari klarifikasi sejumlah pihak kepada Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB. Menyusul terbitnya Rekomendasi Komisi ASN untuk meninjau ulang hukuman disiplin terhadap NAS sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB
    Seperti diketahui, pada April 2019 lalu, Ombudsman RI Perwakilan NTB telah mengeluarkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) atas praktik penyimpangan prosedur dan wewenang oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB, NAS dalam proses pencairan Dana BOS Tahap II Tahun 2008 pada madrasah penerima dana BOS di NTB.
    Ombudsman RI Perwakilan NTB menemukan praktik maladministrasi dan meminta Menteri Agama memberhentikan NAS dari jabatannya. Menteri Agama, Fahrul Razi dalam keputusannya pada Januari 2020 memberhentikan NAS dari jabatannya sebagai Kakanwil Kementerian Agama NTB. (Siaran Pers/Dpriyatna)


     




     
    Berita Lainnya :
  • Mentan SYL : Untuk Ekspor Komoditas Pertanian Terobos Dulu, Kami Siap Backup
  • Mendikbud: Pembelajaran Tatap Muka Bisa Dimulai Setelah Vaksinasi Guru
  • Jihad Ekonomi Muhammadiyah Dengan Dirikan LOGMART
  • Sri Mulyani Menarget Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,3 Persen di 2021
  • Dekan Pertanian UGM : Pertanian Penopang Ekonomi Nasional
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Mentan SYL : Untuk Ekspor Komoditas Pertanian Terobos Dulu, Kami Siap Backup
    02 Mendikbud: Pembelajaran Tatap Muka Bisa Dimulai Setelah Vaksinasi Guru
    03 Jihad Ekonomi Muhammadiyah Dengan Dirikan LOGMART
    04 Sri Mulyani Menarget Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,3 Persen di 2021
    05 Dekan Pertanian UGM : Pertanian Penopang Ekonomi Nasional
    06 Buktikan Eksis di Industri Musik, Arfa Rilis Lagu
    07 Presiden Jokowi Dorong Pembangunan Kawasan Food Estate Sumba Tengah Capai 10.000 Ha
    08 Bangun Eksistensi dan Sinergi Antara Steakeholder IKA UMB Bagikan Sembako
    09 Tuntut Keterbukan Mahasiswa UIN Lakukan Aksi Sembah Rektor
    10 Cegah Penularan Covid-19, Pemerintah Pangkas Cuti Bersama 2021 Jadi 2 Hari
    11 Kapolri Harus Segera Copot Dirkrimsus Polda Metro Jaya
    12 Komunitas Madrasah Kembali Berbagi Rezeki Kali Ini di Bedahan Depok
    13 Pemerintah terbitkan 49 PP dan perpres aturan pelaksana UU Cipta Kerja
    14 AS Bakal Bongkar Fakta Kematian Misterius Jamal Khashoggi, Putra Mahkota Arab Saudi Disebut Jadi Dalang
    15 Kunjungi Ponpes Al Ghazaly, Mentan SYL Serukan Kerja Kolaboratif Lawan Covid
    16 Ombudsman Temukan Bukti Praktik Surat Palsu Ketua Ombudsman Penghentian Penyelidikan Maladministrasi Kanwil Agama NTB
    17 Usai Vaksinasi Pada Pedagang Pasar Tanah Abang, PHRI Dukung Vaksinasi Pada Sektor Pariwisata
    18 Terkait Data Food Sustainaible Index, Rektor IPB : Indikator Ketahanan Pangan Kita Memang Unggul Dari Negara Lain
    19 Menteri PUPR, Kapolda Metro-Pangdam Jaya Tinjau Banjir PGP Bekasi
    20 BMKG Sebut Banjir Jabodetabek Dipicu Hujan Ekstrem dalam 24 Jam
    21 Anies: 200 RT di Jakarta Terdampak Banjir, 329 KK Mengungsi
    22 Rektor IPB : Indeks Ketahanan Pangan Indonesia Lebih Tinggi dari Ethiopia, Filipina dan Pakistan
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © SITUS NEWS - terpercaya dan bersahabat