Home Ekonomi Politik Nasional Daerah Hukrim Gaya Hidup Internasional Indeks
Follow Us ON :
 
Nurdin Halid Menang Gugatan di PTUN, Prof Jimly Asshiddiqie Minta Presiden Jokowi Selesaikan Masalah Dekopin
Minggu, 17-01-2021 - 14:04:49 WIB
TERKAIT:
 
  • Nurdin Halid Menang Gugatan di PTUN, Prof Jimly Asshiddiqie Minta Presiden Jokowi Selesaikan Masalah Dekopin
  •  

    Situsnews - Jakarta 


    Pakar hukum tatanegara Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie meminta Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Nurdin Halid segera menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan Pemerintah terkait putusan PTUN Jakarta. Dengan komunikasi yang baik, mantan Ketua Mahkamah Kontitusi RI itu berharap Presiden Joko Widodo akan Mendapat informasi yang benar sehingga bisa segera mengakhiri dualisme Dekopin yang sudah berlangsung setahun. Berakhirnya dualisme akan meningkatkan kinerja Dekopin dalam mendukung Pemerintah memulihkan perekonomian nasional.

    Hal itu dikatakan Jimly menanggapi kemenangan Nurdin Halid atas gugatannya kepada Dirjen Peraturan Perundang-undangan RI Kementerian Hukum dan HAM yang dikabulkan majelis Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Selasa (12/1/2021). Dalam putusannya, hakim menyatakan tidak sah surat tergugat Nomor PPE.PP.06.03-1017 tanggal 12 Juli 2020 tentang Pendapat Hukum yang diterbitkan Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI kepada Sri Untari Bisowarno.


    “Putusan hakim PTUN ini kiranya menjadi momentum bagi pemerintahan Jokowi untuk segera mengakhiri masalah yang membelit Dekopin selama setahun ini. Masih banyak persoalan yang harus dikerjakan Pemerintah bersama koperasi di masa sulit akibat pandemi Covid-19 ini. Jadi, misi besar Dekopin sebagai wadah Gerakan Koperasi Indonesia jangan tergerus oleh kisruh yang tidak produktif ini,” ujar Jimly Asshiddiqie.


    Kuasa Hukum Dekopin Muslim Jaya ButarButar mengatakan, surat Dirjen tersebut selama ini dijadikan ‘alat legalitas’ oleh Sri Untari Bisowarno yang mengaku-ngaku sebagai ketua umum Dekopin. Pertimbangan hukum dari hakim, tergugat Dirjen Peraturan Perundang-undangan RI tidak berwenang menerbitkan Surat Nomor : PPE.PP.06.03-1017 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pendapat Hukum yang ditujukan kepada Ketua Umum Dekopin (Sri Untari Bisowarno).


    “Berdasarkan putusan PTUN Jakarta tersebut, maka Dr. Sri Untari Bisowarno secara hukum dalam bentuk apa pun tidak berhak menyebut dirinya selaku Ketua Umum Dekopin. Dengan adanya putusan PTUN itu pula, maka jelas dan terang Ketua Umum Dekopin adalah H.A.M. Nurdin Halid yang terpilih secara aklamasi dalam forum Munas Dekopin di Makassar tanggal 11-14 November 2019. Karena itu, kami berharap Presiden RI Joko Widodo segera menerbitkan Surat Keputusan Presiden tentang Perubahan Anggaran Dasar Dekopin yang diputuskan dan disahkan dalam Munas tersebut,” demikian Muslim ButarButar dalam keterangan tertulis (12/1/2021).


    Prof Jimly mengapresiasi putusan hakim PTUN Jakarta. Guru Besar Fakultas Hukum UI itu juga mensyukuri putusan hakim yang obyektif sehingga diharapkan bisa mengakhiri dualisme Dekopin yang tidak produktif di tengah situasi dan kondisi negara bangsa menghadapi berbagai tantangan.


    “Kita patut mensyukuri karena putusan ini menunjukkan bahwa yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Saya berharap, Presiden Jokowi mendapatkan informasi yang benar tentang masalah Dekopin ini. Jangan sampai masalahnya berlarut-larut. Ini kan masalah kecil di tengah banyak masalah dan pekerjaan yang harus diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi di masa serba sulit

    sekarang ini akibat pandemi Covid-19 dan berbagai bencana alam,” kata Prof. Jimly yang juga Ketua Dewan Penasehat Dekopin periode 2019 - 2024. Karena itu, mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum periode 2012-2017 itu meminta kepada Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid untuk segera melakukan komunikasi dan kerjasama yang baik kepada Pemerintah. Menurutnya, komunikasi dan kerjasama yang baik dengan Pemerintah sangat penting untuk segera mengakhiri konflik dengan menerbitkan SK Presiden tentang Perubahan Anggaran Dasar Dekopin hasil Munas tahun 2019 yang lalu.


    “Setelah putusan PTUN ini, Nurdin Halid selaku ketua umum Dekopin harus menjalin komunikasi yang baik dan kerjasama yang kontruktif dengan pemerintah. Itu penting agar Pemerintah mendapatkan informasi yang benar dan utuh sehingga masalahnya segera diakhiri. Saya juga berharap Presiden menerima Dekopin di Istana. Selain melaporkan persiapan Hari Koperasi tahun 2021, perlu ada dialog yang baik dengan Presiden agar Gerakan Koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat bisa memberikan kontribusi yang nyata dan optimal dalam kerangka pemulihan ekonomi nasional,” ujar Prof. Jimly, penulis sejumlah buku ‘Konstitusi’ seperti Green Constitution, Konstitusi Ekonomi, Konstitusi Sosial, Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, dan Konstitusi Keadilan Sosial.


    Di sisi lain, Prof Jimly juga meminta Nurdin Halid untuk merangkul kembali kubu Sri Untari. Putusan hakim PTUN dijadikan momentum untuk melakukan dialog lanjutan yang sempat macet karena adanya gugatan di PTUN. Inilah saatnya, kata Jimly, Dekopin melakukan konsolidasi nasional.


    “Saya berharap, dengan putusan PTUN ini tidak ada yang merasa dikalahkan. Mari bermusyawarah. Ajak Sri Untari untuk dialog lanjutan yang sudah dibangun sebelum gugatan PTUN. Itulah filosofi Pancasila. Saya mengajak semua aktivis Koperasi untuk bersatu membangun dan membantu koperasi- koperasi kita yang menghadapi kesulitan di masa pandemi Covid-19 ini,” kata Jimly yang meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Leiden, Belanda.


    (Dekopin/As)




     
    Berita Lainnya :
  • Mentan SYL : Untuk Ekspor Komoditas Pertanian Terobos Dulu, Kami Siap Backup
  • Mendikbud: Pembelajaran Tatap Muka Bisa Dimulai Setelah Vaksinasi Guru
  • Jihad Ekonomi Muhammadiyah Dengan Dirikan LOGMART
  • Sri Mulyani Menarget Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,3 Persen di 2021
  • Dekan Pertanian UGM : Pertanian Penopang Ekonomi Nasional
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Mentan SYL : Untuk Ekspor Komoditas Pertanian Terobos Dulu, Kami Siap Backup
    02 Mendikbud: Pembelajaran Tatap Muka Bisa Dimulai Setelah Vaksinasi Guru
    03 Jihad Ekonomi Muhammadiyah Dengan Dirikan LOGMART
    04 Sri Mulyani Menarget Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,3 Persen di 2021
    05 Dekan Pertanian UGM : Pertanian Penopang Ekonomi Nasional
    06 Buktikan Eksis di Industri Musik, Arfa Rilis Lagu
    07 Presiden Jokowi Dorong Pembangunan Kawasan Food Estate Sumba Tengah Capai 10.000 Ha
    08 Bangun Eksistensi dan Sinergi Antara Steakeholder IKA UMB Bagikan Sembako
    09 Tuntut Keterbukan Mahasiswa UIN Lakukan Aksi Sembah Rektor
    10 Cegah Penularan Covid-19, Pemerintah Pangkas Cuti Bersama 2021 Jadi 2 Hari
    11 Kapolri Harus Segera Copot Dirkrimsus Polda Metro Jaya
    12 Komunitas Madrasah Kembali Berbagi Rezeki Kali Ini di Bedahan Depok
    13 Pemerintah terbitkan 49 PP dan perpres aturan pelaksana UU Cipta Kerja
    14 AS Bakal Bongkar Fakta Kematian Misterius Jamal Khashoggi, Putra Mahkota Arab Saudi Disebut Jadi Dalang
    15 Kunjungi Ponpes Al Ghazaly, Mentan SYL Serukan Kerja Kolaboratif Lawan Covid
    16 Ombudsman Temukan Bukti Praktik Surat Palsu Ketua Ombudsman Penghentian Penyelidikan Maladministrasi Kanwil Agama NTB
    17 Usai Vaksinasi Pada Pedagang Pasar Tanah Abang, PHRI Dukung Vaksinasi Pada Sektor Pariwisata
    18 Terkait Data Food Sustainaible Index, Rektor IPB : Indikator Ketahanan Pangan Kita Memang Unggul Dari Negara Lain
    19 Menteri PUPR, Kapolda Metro-Pangdam Jaya Tinjau Banjir PGP Bekasi
    20 BMKG Sebut Banjir Jabodetabek Dipicu Hujan Ekstrem dalam 24 Jam
    21 Anies: 200 RT di Jakarta Terdampak Banjir, 329 KK Mengungsi
    22 Rektor IPB : Indeks Ketahanan Pangan Indonesia Lebih Tinggi dari Ethiopia, Filipina dan Pakistan
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © SITUS NEWS - terpercaya dan bersahabat