BANDUNG–Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau biasa disebut KDM menegaskan bahwa penghentian sementara proyek pembangunan pusat data berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) senilai Rp3,5 triliun di kawasan Jatiluhur murni akibat kelalaian pihak konsultan. 

Ia meluruskan polemik yang berkembang dan menepis tuduhan adanya hambatan birokrasi di tingkat daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Dedi untuk mengklarifikasi penghentian proyek BDX Data Centers yang sempat memunculkan isu tumpang tindih perizinan antara Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Ketika saya tanya kemarin, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum keluar. Amdalnya sudah keluar belum? Belum. Ya saya bilang jangan dulu dilaksanakan (pembangunan). Kan izinnya tidak keluar. Kesalahannya di mana? Di Pemda Purwakarta? Bukan. Kesalahannya adalah konsultannya, sampai ketika saya datang belum memasukkan data," kata Dedi Mulyadi di Bandung.

Penegakan Aturan Demi Ekologi dan Warga

KDM, sapaan akrabnya, menekankan bahwa langkah penghentian yang dilakukannya sejak kunjungan mendadak pada Selasa (28/7) tersebut merupakan wujud konsistensi penegakan aturan. Tindakan ini diambil demi melindungi kepentingan ekologi dan memastikan hak warga lokal atas pasokan air bersih tidak terganggu/

Guna menjaga objektivitas kebijakan, Pemprov Jabar turut melibatkan akademisi dari Universitas Indonesia (UI). Mereka diminta memberikan kajian serta masukan independen terkait kelayakan dampak lingkungan dari proyek pusat data AI tersebut.

"Bagi saya pribadi, kalau secara objektif Amdal lulus, ya saya tidak ada masalah untuk dilaksanakan. Kalau menurut Amdalnya tidak boleh, ya saya tidak ada masalah juga dihentikan. Tapi satu catatan, warga Purwakarta yang berkorban untuk kepentingan Jatiluhur harus mendapat akses air. Tidak boleh terganggu," ujarnya.

Klarifikasi Pasokan Air Melimpah

Terkait kekhawatiran krisis air yang mencuat, KDM mengklarifikasi bahwa kapasitas pasokan air Waduk Jatiluhur sebenarnya sangat melimpah. Secara teknis, pasokan tersebut sanggup memenuhi kebutuhan operasional BDX tanpa mengganggu kuota air untuk masyarakat.

Ia merinci, PDAM Kabupaten Purwakarta memiliki jatah alokasi air resmi sebesar 3.000 liter per detik dari Waduk Jatiluhur. Namun, selama berpuluh-puluh tahun, pemanfaatannya baru terserap sekitar 380 liter per detik atau setara dengan 11 persen dari total jatah yang diberikan.

"Kalau dari jatah yang diberikan dari 100 persen baru dipakai 11 persen, berarti ada 89 persen air yang tidak dimanfaatkan oleh PDAM. Sekarang dipakai lagi sebanyak 14 persen oleh perusahaan. Masih kurang apa nyisa? Nyisa. Sederhana," ujar Dedi memaparkan perhitungannya.

Kunjungan mendadak Dedi ke lokasi pusat data AI tersebut bertujuan untuk memastikan investasi raksasa bernilai triliunan rupiah itu berdiri di atas lahan yang aman. Ia ingin memastikan lokasi tersebut terbebas dari ancaman bencana banjir, gempa bumi, serta erupsi gunung berapi, di samping memastikan kesiapan ketersediaan pasokan listrik dan air**