JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN mendapatkan arahan dari Danantara agar memfokuskan pengembangan usaha pada sektor midstream dan downstream, meninggalkan aktivitas di sektor hulu (upstream).

Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa seluruh BUMN akan diarahkan untuk mendukung tiga fokus utama pemerintah dalam pelaksanaan program strategis nasional, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan sumber daya manusia.

“BUMN akan mendukung realisasi tiga fokus utama pemerintah dalam program strategis. Di sektor energi, seperti PGN, akan bergerak di bisnis midstream dan downstream, bukan upstream lagi,” ujar Dony Oskaria, Kamis (29/1/2026).

Dalam upaya memperkuat ketahanan energi nasional, khususnya untuk menekan impor dan subsidi LPG, PGN didorong untuk terus memperluas program jaringan gas rumah tangga (jargas). Pembangunan gas kota akan dimulai melalui proyek percontohan di Batam sebelum dilanjutkan ke sejumlah daerah lain.

“Trial pembangunan jaringan gas rumah tangga dilakukan di Batam. Setelah itu akan berlanjut ke empat kota lainnya,” jelas Dony.

Hingga 2025, PGN telah menyalurkan jaringan gas rumah tangga ke lebih dari 821 ribu pelanggan yang tersebar di 18 provinsi serta 74 kota dan kabupaten. Selain itu, PGN juga mengelola jaringan pipa transmisi dan distribusi gas bumi dengan total panjang lebih dari 33.500 kilometer, termasuk sekitar 19.700 kilometer pipa jargas.

Tak hanya fokus pada jargas, Danantara juga menyiapkan pengembangan Dimetil Eter (DME) sebagai alternatif pengganti LPG impor yang selama ini menjadi kebutuhan utama rumah tangga di Indonesia.

“Kami sudah menyiapkan program DME untuk menggantikan LPG yang sebagian besar masih impor. Groundbreaking proyek DME direncanakan pada akhir Januari atau awal Februari 2026,” tambah Dony.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat kebutuhan LPG nasional pada 2026 diperkirakan mencapai sekitar 10 juta metrik ton (MT), sementara kapasitas produksi dalam negeri baru berada di kisaran 1,3 hingga 1,4 juta MT per tahun. Kondisi ini menyebabkan defisit sekitar 8,6 juta MT yang harus dipenuhi melalui impor.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut, untuk menjaga ketahanan energi nasional, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp402,4 triliun dalam APBN 2026. Dana tersebut dialokasikan untuk subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp381,3 triliun serta pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) senilai Rp37,5 triliun.

Sejumlah BUMN telah memulai langkah awal pengembangan DME, di antaranya PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) yang melakukan studi awal proyek tersebut. Selain itu, PTBA bersama PGN juga mengembangkan kerja sama hilirisasi batu bara melalui produksi Synthetic Natural Gas (SNG) yang nantinya akan disalurkan kepada pelanggan eksisting PGN.(hrc)