KUANSING – Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor sawit dan kehutanan yang diterima Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) tercatat mengalami penurunan signifikan dalam tiga tahun terakhir. Kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada kemampuan daerah dalam mendukung pembiayaan pembangunan, terutama infrastruktur jalan.

Wakil Bupati Kuansing, Muhklisin, menyebutkan bahwa pada 2024 Kuansing masih menerima DBH sawit sebesar Rp12 miliar. Namun, pada 2025 jumlah tersebut menurun menjadi Rp10,2 miliar dan diproyeksikan kembali merosot drastis menjadi hanya Rp6 miliar pada 2026.

“Penurunan ini cukup mengkhawatirkan. Pada 2026 kemungkinan angka DBH sawit jauh lebih kecil,” ujar Muhklisin saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (24/11/2025).

Padahal, Kuansing memiliki potensi perkebunan sawit yang sangat besar, dengan total luas mencapai 274 ribu hektare. Kondisi serupa juga terjadi pada DBH kehutanan. Pada 2024, Kuansing menerima Rp4 miliar, namun angkanya turun menjadi Rp3 miliar pada 2025 dan dipastikan kembali menurun pada 2026. Di sisi lain, Kuansing memiliki kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas lebih dari 80 ribu hektare.

“Dengan potensi seluas itu, seharusnya pembagian DBH dilakukan lebih proporsional. Pemerintah daerah juga menanggung beban kerusakan jalan dan dampak lainnya,” tegas Muhklisin.

Ia berharap pemerintah pusat dapat meninjau ulang formula pembagian DBH agar daerah penghasil tidak terus dirugikan. Muhklisin menegaskan bahwa Kuansing merupakan salah satu kabupaten penghasil sawit terbesar di Riau, namun bagian yang diterima daerah masih sangat minim.

“Kuansing termasuk kabupaten penghasil sawit terbesar di Riau. Namun daerah hanya mendapatkan sedikit hasil dari situ,” ujarnya.