Home Ekonomi Politik Nasional Daerah Hukrim Gaya Hidup Internasional Indeks
Follow Us ON :
 
Polda Riau bersama KLHK Bahas Penataan Kawasan Hutan, Begini Katanya
Jumat, 16-09-2022 - 08:25:53 WIB
TERKAIT:
   
 

PEKANBARU - Kepolisian Daerah (Polda) Riau menggelar sosialisasi implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Selain Undang-Undang tersebut, juga dilakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2021. PP ini tentang tata cara pengenaan sanksi administrasi di bidang kehutanan dari Kementerian LHK RI, Kamis (15/9/2022).

Kegiatan ini diinisiasi langsung oleh Kapolda Riau, Irjen Pol Mohammad Iqbal. Mengundang Sekjen Kementerian LHK RI, Bambang Hendroyono dan Anggota DPD RI Dapil Riau Instiawati Ayus sebagai narasumber.

Hadir dalam kesempatan itu seluruh Pejabat Utama (PJU) Polda Riau, Kapolres dan Kapolreata dari 12 kabupaten/kota serta pejabat atau perwakilan dari instansi/asosiasi terkait lainnya.

Kapolda Riau Irjen Pol Mohammad Iqbal mengatakan, tujuan sosialisasi itu agar para satuan kerja terkait di lingkungan Polda Riau bisa lebih memahami dan dapat mengimplementasikan UU Cipta Kerja dan turunannya.

“Terus kami mengundang dari Kementerian Kehutanan dan Alhamdulillah dihadiri langsung oleh Pak Sekjen KLHK. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Sekjen kepada kami mengenai UU Ciptaker dan PP No.24/2021. Intinya kita paham bahwa Provinsi Riau adalah salah satu provinsi yang kawasan hutannya cukup luas,” ucap Kapolda.

Menurut Jenderal bintang dua itu, UU Cipta Kerja tergolong baru dan mesti dipahami bagaimana penerapan secara adminsitrasi maupun penindakan. Termasuk juga aspek promotif dan preventif yang terus digalakkan pihaknya.

Begitu juga dengan aspek penegakan hukum yang tentu bisa ditempuh apabila ditemui di lapangan. Dengan adanya sosialisasi tersebut, Irjen Iqbal bersama tim Polda Riau dan jajaran menjadi lebih paham.

“Jadi upaya apa serta strategi apa, jadi lebih paham. Lebih terakselerasi, lebih tepat sasaran. Strateginya jadi lebih pas, lebih cepat. Apa yang dilakukan nanti kami sepakat semangatnya kolaboratif, tidak berhenti sampai disini kita akan action,” tegasnya.

Sementara itu, Sekjen Kementerian LHK RI Dr Ir Bambang Hendroyono MM menuturkan, UU Cipta Kerja sudah berjalan kurang lebih selama 2 tahun.

Dikatakan dia, Provinsi Riau termasuk provinsi yang menjadi target penyelesaian untuk prinsip-prinsip implementasi UU Ciptaker ini.

”Hari ini Alhamdulillah dalam kesempatan pendalaman materi, khususnya dalam penegakan hukum dalam UU Ciptaker dengan PP No.24/2021. Kami sampaikan tata cara administrasi dan penerapan UU dimkasud,” paparnya.

Dalam diskusi itu juga disepakati bahwa, pemahaman hukum untuk seluruh aspek pada pasal-pasal menjadi gerakan bersama.

Ia kemudian menyampaikan 5 poin yang menjadi fokus dari Kemen LHK dalam UU Ciptaker. Di antaranya ialah kepastian kawasan itu menjadi poin pertama. Kemudian, kepastian hukum menyangkut perizinan dan sebagainya. Ketiga ialah kepastian usaha.

“Jadi bukan hanya swasta, BUMN juga masyarakat. Kemudian ada kepastian keberlanjutan usaha. Ini yang kita jaga kedepannya kalau bekerja harus ada izin. Baik di kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan. Kelima keberlanjutan lingkungan. Pemulihan lingkungan dan ekonomi menjadi fokus disini,” terang dia.

Bambang berharap kolaborasi ini dapat segera dilakukan. Sehingga tidak ada lagi bisnis dalam landscape hutan produksi terpecah-pecah. Dan tidak ada lagi pekerjaan tanpa aturan.

”Diawal tadi saya mengatakan, undangan dari Kapolda yang menginisiasi implementasi kami nyatakan untuk pertama kalinya di Kepolisian di seluruh indonesia. Yang berniat kolaborasi dengan kementerian LHK,” tandasnya.(*)




 
Berita Lainnya :
  • Persiapan Pengamanan G20 di Bali, Kakorlantas Imbau Hal Ini ke Masyarakat
  • Kemenkumham Riau Siap Fasilitasi Tuntutan Pengungsi Afganistan
  • 17 Orang di Riau Meninggal Dunia Akibat Covid-19 Sepanjang September
  • Polda Riau Ungkap Sindikat Pengoplosan Elpiji
  • Mendag Zulkifli Tinjau Pasar Cik Puan Pekanbaru, Harga Bahan Pokok Stabil
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Persiapan Pengamanan G20 di Bali, Kakorlantas Imbau Hal Ini ke Masyarakat
    02 Kemenkumham Riau Siap Fasilitasi Tuntutan Pengungsi Afganistan
    03 17 Orang di Riau Meninggal Dunia Akibat Covid-19 Sepanjang September
    04 Polda Riau Ungkap Sindikat Pengoplosan Elpiji
    05 Mendag Zulkifli Tinjau Pasar Cik Puan Pekanbaru, Harga Bahan Pokok Stabil
    06 APBD Perubahan Pekanbaru Tahun 2022 Tidak Ada Tambahan Anggaran
    07 Wagubri Hadiri Peringatan 1 Abad dan Tasyakuran Warga Baru Persaudaraan SH Terate di Kuansing
    08 Stok Vaksin Meningitis di Riau Habis
    09 Tinju Amatir Di Kota Tua Jakarta
    10 Polda Riau Gerak Cepat Usut Kasus Dugaan Pengeroyokan Oknum Polwan dan Ibunya
    11 Perusahaan MCS Tak Sanggup Ganti Perbaikan Jembatan Pedamaran II Sebesar Rp30 M
    12 Training Center Kafilah MTQ Riau Resmi Dibuka, Ini Pesan Pemprov Riau
    13 Baznas Riau Apresiasi Unilak Kumpulkan Zakat melalui Sistem Payroll
    14 Tiket Masih Tinggi Vaksin Meningitis Langka, Keberangkatan Jamaah Umrah Riau Terhambat
    15 Gubernur BEM FISIP Unri Diduga Lakukan Kekerasan Seksual, Mahasiswa Meradang
    16 Ada 1.300 Kasus, Sekda Kampar Minta Komitmen Penanganan Stunting, Bukan Hanya Seremonial
    17 Turun Lagi, Harga Cabai Merah di Pekanbaru Hari ini Rp60 ribu Per Kg
    18 Ratu Denmark Kembali Terinfeksi Corona Usai Hadiri Pemakaman Elizabeth
    19 Capaian Vaksinasi I di Riau 88,18%
    20 PHR Buru Cadangan Migas Baru di Rohul
    21 Pembatasan Kuota, 1 Mobil Hanya Boleh Beli 40 Liter Solar di Riau
    22 Inilah Info Terbaru Seleksi 7.688 PPPK di Lingkungan Pemprov Riau
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © SITUS NEWS - terpercaya dan bersahabat