Home Ekonomi Politik Nasional Daerah Hukrim Gaya Hidup Internasional Indeks
Follow Us ON :
 
KPK Ingatkan Batas Waktu Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Periodik 2020
Selasa, 30-03-2021 - 18:52:08 WIB
TERKAIT:
   
 

Situsnews.com,Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan batas waktu penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik untuk tahun pelaporan 2020 yaitu 31 Maret 2021 atau sekitar 7 hari lagi. Untuk itu, KPK mengimbau kepada Penyelenggara Negara (PN) yang belum melaporkan kekayaannya agar segera menyampaikan.


Berdasarkan aplikasi e-LHKPN per tanggal 23 Maret 2021 secara nasional KPK telah menerima 308.840 LHKPN dari total 378.461 wajib lapor (WL) atau 81,60 persen. Sisanya masih ada 69.621 WL yang belum menyampaikan.


Rinciannya adalah Bidang Eksekutif tercatat 82,35 persen dari total 306.525 WL yang telah melaporkan. Bidang Yudikatif tercatat 96,70 persen dari total 19.783 WL. Bidang Legislatif yaitu 55,69 persen dari total 20.135 WL. Dan, dari BUMN/D tercatat 81,45 persen dari total 32.018 WL.


Sejak diluncurkan pada 2017, aplikasi eLHKPN memungkinkan bagi PN untuk melakukan pengisian dan penyampaian laporan kekayaannya secara elektronik kapan saja dan dari mana saja. Saat ini seluruh WL juga telah memiliki akun pada aplikasi eLHKPN. Sehingga, KPK memandang tidak ada alasan bagi PN untuk tidak menyampaikan laporan kekayaannya secara elektronik sebelum batas waktu.


Selain itu, KPK juga mengingatkan agar PN melaporkan harta kekayaannya secara jujur, benar dan lengkap. Sesuai dengan Peraturan KPK No 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK No 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka hanya LHKPN yang terverifikasi lengkap yang akan diumumkan.


Melaporkan harta kekayaan merupakan kewajiban bagi setiap PN sesuai amanah pasal 5 ayat 2 dan 3 Undang-undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. UU mewajibkan PN bersedia untuk diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. PN juga wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.(dpriyatna)




 
Berita Lainnya :
  • Persiapan Pengamanan G20 di Bali, Kakorlantas Imbau Hal Ini ke Masyarakat
  • Kemenkumham Riau Siap Fasilitasi Tuntutan Pengungsi Afganistan
  • 17 Orang di Riau Meninggal Dunia Akibat Covid-19 Sepanjang September
  • Polda Riau Ungkap Sindikat Pengoplosan Elpiji
  • Mendag Zulkifli Tinjau Pasar Cik Puan Pekanbaru, Harga Bahan Pokok Stabil
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Persiapan Pengamanan G20 di Bali, Kakorlantas Imbau Hal Ini ke Masyarakat
    02 Kemenkumham Riau Siap Fasilitasi Tuntutan Pengungsi Afganistan
    03 17 Orang di Riau Meninggal Dunia Akibat Covid-19 Sepanjang September
    04 Polda Riau Ungkap Sindikat Pengoplosan Elpiji
    05 Mendag Zulkifli Tinjau Pasar Cik Puan Pekanbaru, Harga Bahan Pokok Stabil
    06 APBD Perubahan Pekanbaru Tahun 2022 Tidak Ada Tambahan Anggaran
    07 Wagubri Hadiri Peringatan 1 Abad dan Tasyakuran Warga Baru Persaudaraan SH Terate di Kuansing
    08 Stok Vaksin Meningitis di Riau Habis
    09 Tinju Amatir Di Kota Tua Jakarta
    10 Polda Riau Gerak Cepat Usut Kasus Dugaan Pengeroyokan Oknum Polwan dan Ibunya
    11 Perusahaan MCS Tak Sanggup Ganti Perbaikan Jembatan Pedamaran II Sebesar Rp30 M
    12 Training Center Kafilah MTQ Riau Resmi Dibuka, Ini Pesan Pemprov Riau
    13 Baznas Riau Apresiasi Unilak Kumpulkan Zakat melalui Sistem Payroll
    14 Tiket Masih Tinggi Vaksin Meningitis Langka, Keberangkatan Jamaah Umrah Riau Terhambat
    15 Gubernur BEM FISIP Unri Diduga Lakukan Kekerasan Seksual, Mahasiswa Meradang
    16 Ada 1.300 Kasus, Sekda Kampar Minta Komitmen Penanganan Stunting, Bukan Hanya Seremonial
    17 Turun Lagi, Harga Cabai Merah di Pekanbaru Hari ini Rp60 ribu Per Kg
    18 Ratu Denmark Kembali Terinfeksi Corona Usai Hadiri Pemakaman Elizabeth
    19 Capaian Vaksinasi I di Riau 88,18%
    20 PHR Buru Cadangan Migas Baru di Rohul
    21 Pembatasan Kuota, 1 Mobil Hanya Boleh Beli 40 Liter Solar di Riau
    22 Inilah Info Terbaru Seleksi 7.688 PPPK di Lingkungan Pemprov Riau
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © SITUS NEWS - terpercaya dan bersahabat