Home Ekonomi Politik Nasional Daerah Hukrim Gaya Hidup Internasional Indeks
Follow Us ON :
 
KPK Ingatkan Batas Waktu Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Periodik 2020
Selasa, 30-03-2021 - 18:52:08 WIB
TERKAIT:
 
  • KPK Ingatkan Batas Waktu Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Periodik 2020
  •  

    Situsnews.com,Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan batas waktu penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik untuk tahun pelaporan 2020 yaitu 31 Maret 2021 atau sekitar 7 hari lagi. Untuk itu, KPK mengimbau kepada Penyelenggara Negara (PN) yang belum melaporkan kekayaannya agar segera menyampaikan.


    Berdasarkan aplikasi e-LHKPN per tanggal 23 Maret 2021 secara nasional KPK telah menerima 308.840 LHKPN dari total 378.461 wajib lapor (WL) atau 81,60 persen. Sisanya masih ada 69.621 WL yang belum menyampaikan.


    Rinciannya adalah Bidang Eksekutif tercatat 82,35 persen dari total 306.525 WL yang telah melaporkan. Bidang Yudikatif tercatat 96,70 persen dari total 19.783 WL. Bidang Legislatif yaitu 55,69 persen dari total 20.135 WL. Dan, dari BUMN/D tercatat 81,45 persen dari total 32.018 WL.


    Sejak diluncurkan pada 2017, aplikasi eLHKPN memungkinkan bagi PN untuk melakukan pengisian dan penyampaian laporan kekayaannya secara elektronik kapan saja dan dari mana saja. Saat ini seluruh WL juga telah memiliki akun pada aplikasi eLHKPN. Sehingga, KPK memandang tidak ada alasan bagi PN untuk tidak menyampaikan laporan kekayaannya secara elektronik sebelum batas waktu.


    Selain itu, KPK juga mengingatkan agar PN melaporkan harta kekayaannya secara jujur, benar dan lengkap. Sesuai dengan Peraturan KPK No 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK No 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka hanya LHKPN yang terverifikasi lengkap yang akan diumumkan.


    Melaporkan harta kekayaan merupakan kewajiban bagi setiap PN sesuai amanah pasal 5 ayat 2 dan 3 Undang-undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. UU mewajibkan PN bersedia untuk diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. PN juga wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.(dpriyatna)




     
    Berita Lainnya :
  • Cerita Ervie Karlina dan Novi Rizki Pada santunan Yatim Piatu
  • Dukung SE Walikota Pekanbaru, Tokoh Agama Gelar Pertemuan dengan Polda Riau
  • Himbau Larangan Mudik, Bidhumas Polda Riau Bagikan Brosur
  • Novi Rizki Pengin Kawin Ini Kriteria Cowoknya
  • Bantuan Kemanusiaan Musibah Banjir NTT Dari Stake Holder Pelabuhan Tanjung Priok
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Cerita Ervie Karlina dan Novi Rizki Pada santunan Yatim Piatu
    02 Dukung SE Walikota Pekanbaru, Tokoh Agama Gelar Pertemuan dengan Polda Riau
    03 Himbau Larangan Mudik, Bidhumas Polda Riau Bagikan Brosur
    04 Novi Rizki Pengin Kawin Ini Kriteria Cowoknya
    05 Bantuan Kemanusiaan Musibah Banjir NTT Dari Stake Holder Pelabuhan Tanjung Priok
    06 Dubes Irzan Akui Kerjasama Indonesia dan Oman Kian Meningkat
    07 Percepatan Vaksinasi, Masjid Menjadi Sentra Vaksinasi dan Prioritaskan Lansia
    08 Dorong Daya Beli Masyarakat Menaker Wajibkan Perusahaan Bayar THR Sebelum Idul Fitri
    09 Sujud Syukur Risma Callista Juara Idol 2021
    10 Mustika Ratu dan YPI Kirim Puteri Indonesia ke Ajang Miss Universe 2021
    11 Tertangkapnya Abner Terkait Narkoba, Asessment BNN Tak Diterima Kejari Jakpus
    12 Kedubes Oman Adakan Tadarus Al-Quran Lintas Negara Ramadhan 1442 H
    13 Teten Masduki Katakan UMKM Mampu Memulihkan Ekonomi Nasional
    14 Dubes RI Untuk Oman : Pekerja Migran Unggul Kerja, Lemah Dalam Bahasa
    15 Ketua PBNU, Said Aqil Siradj Dukung Mustika Ratu (MRAT) Produksi Herbal Untuk Konsumi Ibadah Puasa
    16 Vaksinasi Lansia Aman dan Aksesnya Makin Dipermudah
    17 Peta Jalan Industri 4.0 Indonesia, Menuju 10 Besar Negara Ekonomi Terbesar
    18 Ini Kiat Menjaga Kesehatan Jantung
    19 KPK Ingatkan Batas Waktu Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Periodik 2020
    20 Mustika Ratu (MRAT) dukung Pertemuan Ilmiah Tahunan Pertama Perkumpulan Disiplin Herbal Medik Indonesia (PDHMI)
    21 Sulut Hentikan Suntik Vaksin Covid-19 buatan AstraZeneca
    22 Bisnis Perumahan Syariah Di Tengah Pandemi Corona Tetap Diminati
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © SITUS NEWS - terpercaya dan bersahabat