Home Ekonomi Politik Nasional Daerah Hukrim Gaya Hidup Internasional Indeks
Follow Us ON :
 
KPK Ingatkan Batas Waktu Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Periodik 2020
Selasa, 30-03-2021 - 18:52:08 WIB
TERKAIT:
 
  • KPK Ingatkan Batas Waktu Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Periodik 2020
  •  

    Situsnews.com,Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan batas waktu penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik untuk tahun pelaporan 2020 yaitu 31 Maret 2021 atau sekitar 7 hari lagi. Untuk itu, KPK mengimbau kepada Penyelenggara Negara (PN) yang belum melaporkan kekayaannya agar segera menyampaikan.


    Berdasarkan aplikasi e-LHKPN per tanggal 23 Maret 2021 secara nasional KPK telah menerima 308.840 LHKPN dari total 378.461 wajib lapor (WL) atau 81,60 persen. Sisanya masih ada 69.621 WL yang belum menyampaikan.


    Rinciannya adalah Bidang Eksekutif tercatat 82,35 persen dari total 306.525 WL yang telah melaporkan. Bidang Yudikatif tercatat 96,70 persen dari total 19.783 WL. Bidang Legislatif yaitu 55,69 persen dari total 20.135 WL. Dan, dari BUMN/D tercatat 81,45 persen dari total 32.018 WL.


    Sejak diluncurkan pada 2017, aplikasi eLHKPN memungkinkan bagi PN untuk melakukan pengisian dan penyampaian laporan kekayaannya secara elektronik kapan saja dan dari mana saja. Saat ini seluruh WL juga telah memiliki akun pada aplikasi eLHKPN. Sehingga, KPK memandang tidak ada alasan bagi PN untuk tidak menyampaikan laporan kekayaannya secara elektronik sebelum batas waktu.


    Selain itu, KPK juga mengingatkan agar PN melaporkan harta kekayaannya secara jujur, benar dan lengkap. Sesuai dengan Peraturan KPK No 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK No 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka hanya LHKPN yang terverifikasi lengkap yang akan diumumkan.


    Melaporkan harta kekayaan merupakan kewajiban bagi setiap PN sesuai amanah pasal 5 ayat 2 dan 3 Undang-undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. UU mewajibkan PN bersedia untuk diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. PN juga wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.(dpriyatna)




     
    Berita Lainnya :
  • Kesigapan Petugas Polisi Saat Tugas Penyekatan PPKM, Bantu Ibu Hamil yang Mau Melahirkan Dijalan
  • Polri Peduli Negeri, Polda Bersama BEM Se Riau Gelar Baksos di Rumbai
  • Lagi, Polda Riau Musnahkan Ratusan Kilogram Shabu dan Ribuan Butir Pil Ektasi
  • Israel Tembak Mati Remaja Palestina dalam Bentrokan di Tepi Barat
  • Pedagang Kaki Lima Mendapatkan Berkah dari Pimpinan Patroli Skala Besar Polda Riau
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Kesigapan Petugas Polisi Saat Tugas Penyekatan PPKM, Bantu Ibu Hamil yang Mau Melahirkan Dijalan
    02 Polri Peduli Negeri, Polda Bersama BEM Se Riau Gelar Baksos di Rumbai
    03 Lagi, Polda Riau Musnahkan Ratusan Kilogram Shabu dan Ribuan Butir Pil Ektasi
    04 Israel Tembak Mati Remaja Palestina dalam Bentrokan di Tepi Barat
    05 Pedagang Kaki Lima Mendapatkan Berkah dari Pimpinan Patroli Skala Besar Polda Riau
    06 Kapolda Riau Bagikan Paket Sembako Hingga Borong Dagangan Kaki Lima
    07 2.302 Personel Jajaran Polda Riau Diterjunkan Bagikan 2.655 Paket Sembako
    08 Lagi, Kapolda Riau Terima Dua Penghargaan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Se Riau
    09 Evakuasi Pasien ke Rumah Sakit, Bhabinkamtibmas di Riau Gendong Suspec Covid-19
    10 Mahasiswa Gelar Vaksinasi, Kapolri Optimis Herd Immunity Covid-19 Segera Terbentuk
    11 Ketersedian Hewan Kurban Bagus Daya Beli Masyarakat Menurun
    12 Mufida: Ironis dan Miris, PPKM Darurat Tapi 24.594 WNA Tiba di Bandara Soetta
    13 Pongky Adhi Purnama : Solusi Hindari Usaha Fesyen Tutup di Masa Pandemi
    14 Ini Lima Herbal Alami Untuk Imun Tubuh
    15 Sinarmas Distribusi Nusantara (SDN) siap Distribusi lonjakan permintaan Produk Kesehatan Mustika Ratu (MRAT)
    16 IAI Himbau Hati Hati Penggunaan Ivermectin
    17 Era Vuca Tantangan Bagi Public Relations
    18 Dukung Percepatan Vaksin Nasional di Subang, Mustika Ratu Berikan Herbamuno+ dan Hand Sanitizer
    19 Kuasa Hukum Ade Muhamad Nur :Kasus Jual Beli Lahan Pasir di Tasikmalaya Dimenangkan Tergugat
    20 Yani Hendrayani : Kunci Kesadaran Lingkungan Masyarakat Terletak di Tim Sosialiasi
    21 Pembelajaran Tatap Muka Sekolah Ada Syaratnya
    22 UPNVJ Adakan PKM Pada Ibu Rumahtangga Gunungsindur Dalam Pengelolaan Sampah
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © SITUS NEWS - terpercaya dan bersahabat