Situsnews - Jakarta

Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta hari ini, memutuskan memenangkan gugatan Ketua Umum Dekopin Pusat Nurdin Halid. Dengan demikian, Nurdin Halid dinyatakan sah secara hukum sebagai Ketua Umum Dekopin hasil Munas November 2019 di Makkasar.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta akhirnya memutuskan menerima gugatan Nurdin Halid dan menyatakan surat Dirjen Perundang-undangan Kemenkumham: PPE.PP.06.03-1017 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pendapat Hukum yang ditujukan kepada Ketua Umum DEKOPIN (Sri Untari Bisowarno) tak sah, lewat sidang yang digelar di PTUN Jakarta, Selasa (12/1/2021).

Kuasa Hukum Nurdin Halid, Muslim Jaya Butar Butar mengatakan, dengan keputusan ini, maka jelas dan terang Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) adalah H.M Nurdin Halid yang dihasilkan melalui Munas DEKOPIN tanggal 11-14 Nopember 2019 yang dipilih secara aklamasi oleh peserta Munas DEKOPIN.

Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid dalam rapat pimpinan paripurna yang diperluas hari ini di Cibubur menegaskan putusan PTUN yang memenangkan gugatan dirinya merupakan keputusan yang tepat sesuai perundabg-undangan yang berlaku.

Ia meminta kepada segenap pengurus Dekopin se Indonesia agar momentum kemenangan dibarengi semangat memajukan koperasi sebagai lembaga ekonomi yang yang terus berkembang di tanah air.

Di tengah pandemi dalam satu tahun terakhir, banyak koperasi yang terpapar bahkan sampai mengalami kemunduran parah. Oleh karena itu Nurdin Halid akan segera melakukan percepatan program strategis untuk menggairahkan ekonomi koperasi dengan berbagai program stimulus dan kemudahan peraturan serta memperbanyak pelatihan dan bimbingan.

Sementara itu, Ketua Dewan Penasehat Dekopin yang hadir dalam Rapim mengajak seluruh elemen koperasi untuk segera membangun kekompakan dan bahu membahu menggairahkan usaha koperasi agar makin maju dan berkembang. Pengacara Muslim Jaya Butar Butar mengatakan alasan PTUN Jakarta mengabulkan gugatan pihaknya karena Dirjen Perundang-undangan Kemenkumham tidak berwenang menerbitkan pendapat hukum kepada Sri Untari. Di mana surat itu kemudian dijadikan alat legalitas oleh Sri untari untuk mengaku-ngaku sebagai Ketua DEKOPIN 2019-2024.

“Fakta hukum terkuak di pengadilan tidak ada munas lanjutan dan penyelenggaraan Munas DEKOPIN di ruang Jadi Hall Hotel Claro pada tanggal 12-13 Nopember 2019 termasuk di Hotel Mercure Makasar yang dijadikan dasar Surat Tergugat untuk menyebut Pemilihan Ketua Umum DEKOPIN yang tepat adalah yang tidak bertentangan dengan keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indoensia dan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yaitu Munas DEKOPIN yang memilih DR. Sri Untari Bisowarno sebagai Ketua Umum DEKOPIN untuk periode 2019-2024,” kata Muslim Jaya.

Dengan keputusan ini, pihaknya mengharapkan agar Presiden RI Joko Widodo melalui Menteri Koperasi & UKM RI segera menerbitkan Surat Keputusan Presiden tentang Perubahan Anggaran Dasar DEKOPIN yang sempat tertunda akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab yang mengaku-ngaku sebagai Ketua Umum DEKOPIN.

“Hiruk pikuk DEKOPIN telah berakhir kami mengajak seluruh Stakholder DEKOPIN untuk bersatu membesarkan DEKOPIN sebagai satu-satunya organisasi Pergerakan Koperasi di Indonesia ” tutupnya.

(As)