Situsnews - Jakarta

Pemerintah melalui kementerian Sosial (Kemensos) akan kembali menyalurkan bantuan sosial (Bansos) bagi warga terdampak Covid-19. Dalam hal ini, Kemensos menargetkan penyaluran Bansos dilakukan dalam kurun waktu satu minggu. Menurut Menteri Sosial Tri Rismaharini, Bansos akan mulai dibagikan awal tahun 2021 mendatang.

Risma menyebut, proses penyaluran melalui perantara PT Pos Indonesia.

Hal tersebut diungkap Risma dalam rapat terbatas dengan topik "Persiapan Penyaluran Bantuan Sosial Tahun 2021" yang dipimpin Presiden Joko Widodo, Selasa, 29 Desember 2020. Sebagaimana diberitakan SeputarLampung.com dalam artikel "Bansos Sembako Bakal Diganti Uang Tunai, Mulai Cair 4 Januari 2021", dalam konferensi pers di Kantor Presiden tersebut, Risma menyatakan bahwa Bansos akan mulai disalurkan pada 4 Januari 2021.

"Dengan PT Pos mulai disalurkan pada 4 Januari (2021). Kita harap dalam satu minggu bisa selesai di seluruh Indonesia tapi memang ada yang khusus di Papua berbeda," kata Risma, sebagaimana dikutip dari laman Setkab RI.

Bansos yang awalnya dirupakan sembako bagi masyarakat di wilayah Jabodetabek itu akan diubah menjadi bantuan tunai.

"Untuk wilayah Jabodetabek yang tahun ini menggunakan skema sembako, bantuan berupa sembako akan diubah menjadi bantuan langsung tunai yang nanti akan diantar oleh tenaga dari PT Pos ke rumah. Jadi tidak perlu datang ke kantor pos karena kita khawatirkan nanti timbul kerumunan karena itu akan diantar ke masing-masing alamat dengan teknik yang sudah diatur oleh Bu Mensos," kata Muhadjir.

Sementara itu, pembahasan berbagai skema dan data penerima bantuan untuk 2021 masih dalam proses finalisasi.

“Kenapa hampir? Karena kita akan mengembalikan (datanya) hari ini ke daerah dan itu harus kembali ke Pemerintah Pusat tanggal 1 Januari,” ujar Risma.

Risma menjelaskan bahwa rata rata belanja sembako di Indonesia per bulan adalah senilai Rp3,76 triliun atau sekitar Rp60 miliar untuk lebih dari 500 kota dan kabupaten di Indonesia.

"Artinya akan ada perputaran uang yang cukup besar di daerah. Penerima program sembako atau BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) tahun ini adalah 18,8 juta penerima dengan menerima Rp200.000 per bulan untuk Januari sampai dengan Desember," tutur Risma.

Sedangkan untuk Program Bantuan Sosial Tunai (BST) pada 2021 ditargetkan untuk 10 juta orang penerima termasuk di Jabodetabek yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia dengan indeks bantuan per bulannya adalah Rp300.000 bagi setiap penerima manfaat.

"Itu diberikan pemerintah itu hingga Januari, Februari, Maret, April, jadi selama empat bulan," ucap Risma.

Masih ada Program Keluarga Harapan yang ditujukan untuk 10 juta penerima manfaat dengan penyalur Bank Himbara.

"Itu penggunaannya adalah untuk ibu hamil, kemudian anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas dan lanjut usia. Ini akan diberikan setiap 3 bulan sekali dengan tahap pertama Januari, kedua bulan April, tahap ke-3 bulan Juli dan tahap ke-4 bulan Oktober," ujar Risma.

Risma juga mengatakan akan mulai memperbaiki sistem pemberian bantuan mulai Februari 2021.

"Karena Januari harus segera disalurkan maka pada bulan Februari ada mekanisme yang akan kita perbarui, yang lebih mudah namun kita lebih detail untuk melakukannya karena ada 'feedback', jadi bukan hanya kami memberikan bantuan tapi ada pelaporan untuk penerima bantuan," kata Risma.

Risma berharap tidak ada lagi upaya memotong bantuan atau penyelewengan bantuan.

(Pikiran Rakyat.com/As)