Minggu, 19 Juli 2026

Breaking News

  • Eks Dirut PT SPRH Divonis 11 Tahun, Skandal Dana PI Rp551 Miliar Rugikan Negara Rp64,2 Miliar   ●   
  • Antisipasi Kelangkaan dan Lonjakan Harga, Polsek Senapelan Rutin Pantau Sembako   ●   
  • Polsek Senapelan Turun ke Pasar, Pastikan Stok Sembako Cukup dan Harga Stabil   ●   
  • Pimpinan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bagansiapiapi Buat Jurus Blokir WA Usai anak buah Kencingi Kanwil Riau!   ●   
  • Kanwil Riau Diuji Nyali! Rekening BNI Bicara, Kebohongan Draf Klarifikasi Oknum Pejabat Lapas Bagansiapiapi Resmi Di-Skakmat!   ●   
Demontrasi RUU Cipta Kerja Kembali Digelar
Senin 12 Oktober 2020, 06:36 WIB

Situsnews.com,Jakarta-Aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja kembali akan digelar Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Nasional (DEN KSBSI) di depan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Massa DEN KSBSI ini berencana menggelar aksi selama lima hari berturut-turut, mulai Senin hari ini hingga Jumat (16/10). Dengan aspirasi yang sama, yakni menolak UU Cipta Kerja, Front Pembela Islam (FPI), Persaudaraan Alumni (PA) 212 bersama dengan GNPF Ulama berencana menggelar aksi turun ke jalan pada Selasa (13/10) besok seperti dilansir JPNN.

Rencana DEN KSBSI menggelar unjuk rasa tertuang dalam surat pemberitahuan aksi kepada kepolisian pada Jumat lalu (9/10).

Surat pemberitahuan aksi ini diteken Deputi Presiden Bidang Konsolidasi DEN KSBI Surnadi. "Kami aksi Senin," kata dia kepada jpnn.com, Minggu (11/10). KSBSI menggelar unjuk rasa lantaran tuntutan mereka tidak terakomodasi dalam RUU yang dikenal dengan sebutan Omnibus Law itu.

Menurut KSBSI, setidaknya ada empat hak mendasar buruh yang didegradasi Omnibus Law UU Cipta Kerja. Pertama, sistem perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) tanpa batas.

Kedua, alih daya (outsourcing) diperluas tanpa limitasi jenis usaha.

Ketiga, upah dan pengupahan diturunkan. Keempat, penurunan besaran pesangon. Mereka mendesak Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) guna mencabut Omnibus Law Cipta Kerja.

Keempat, penurunan besaran pesangon. Mereka mendesak Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) guna mencabut Omnibus Law Cipta Kerja.

Sementara, FPI, PA 212 bersama dengan GNPF Ulama berencana menggelar aksi turun ke jalan pada Selasa (13/10) nanti. Tuntutan mereka sama seperti aksi yang digelar buruh dan mahasiswa Kamis (8/10) lalu, yakni menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja. Wakil Sekjen PA 212 Novel Bamukmin membenarkan adanya aksi demo tersebut. Menurut dia, aksi digelar oleh Anak NKRI yang di dalamnya ada FPI, PA 212, dan GNPF Ulama. “Benar (ada aksi demo), pelaksana Anak NKRI, kami bagian dari Anak NKRI,” ujar Novel ketika dikonfirmasi, Minggu (11/10).




Editor : Tim
Kategori :
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Situsnews.com, silakan kontak ke email: [email protected]
Berita Pilihan
Rabu 01 Juli 2026
Viral di Media Sosial, Balut Dinilai Haram Menurut Hukum Islam

Senin 08 Juni 2026
Didukung Lebih dari 600 Penulis, UIR Masuk Jajaran Kampus Riset Terbaik di Riau

Selasa 26 Mei 2026
Polytron Luxia R5 Resmi Meluncur, Laptop Ryzen 5 Harga Rp7 Jutaan dengan Fitur Premium

Minggu 10 Mei 2026
Investasi Menurut Rasulullah SAW: Hindari Riba, Utamakan Keberkahan dan Amanah

Rabu 06 Mei 2026
Ekspor Riau Tembus US$5,27 Miliar, Surplus Fantastis Meski Migas Anjlok

Kamis 30 April 2026
Alarm Iklim Dunia! El Nino “Super” 2026 Berpotensi Pecahkan Rekor Panas Global

Jumat 24 April 2026
Industri Media ‘Tidak Baik-baik Saja’, DPR RI Siap Bahas di Tingkat Nasional

Kamis 23 April 2026
Arab Saudi Ancam Denda Rp459 Juta Bagi Pihak yang Fasilitasi Orang ke Mekah dengan Visa Kunjungan

Selasa 21 April 2026
Utang Jatuh Tempo Rp833 Triliun di 2026, Pemerintah Hadapi Tekanan Likuiditas Besar

Minggu 19 April 2026
Mei 2026 Penuh “Tanggal Merah”! Ini Daftar Long Weekend yang Bikin Liburan Makin Panjang

Copyrights © 2017-2026 All Rights Reserved by Situsnews.com
Scroll to top