Home Ekonomi Politik Nasional Daerah Hukrim Gaya Hidup Internasional Indeks
Follow Us ON :
 
Ahli Epidemiologi Lebih Baik Jika Yang Divaksin Lebih Banyak
Jumat, 18-09-2020 - 21:02:58 WIB
Ilustrasi vaksin virus corona. (Foto: iStockphoto/nevodka)
TERKAIT:
 
  • Ahli Epidemiologi Lebih Baik Jika Yang Divaksin Lebih Banyak
  •  

    situsnews.com,Jakarta-Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mengatakan, dia tidak menyalahkan rencana herd immunity jika dilakukan pemerintah setelah vaksin Covid-19 ditemukan. Namun, ia mempertanyakan apakah target 70 persen orang yang akan divaksin Covid-19 tersebut tepat dilakukan.


    Menurut dia, akan lebih baik jika jumlah yang bisa mendapatkan vaksin tersebut lebih banyak lagi. "Ya benar, (penerapan herd immunity bisa dilakukan setelah vaksin), tapi apakah benar 70 persen itu tepat? Mungkin saja 90 persen," ujar Pandu seperti dilansir Kompas, Jumat (18/9/2020).


    Menurut Pandu Riono, jika vaksin Covid-19 sudah ditemukan, maka harus sebanyak-banyaknya diberikan kepada masyarakat. Pasalnya, daya tahan pemberian vaksin tersebut belum ada yang mengetahuinya. "Tetap setinggi-tingginya (jumlah orang yang diberi vaksin), kita belum tahu daya proteksi pemberian vaksin yang nanti disepakati," kata dia. Namun paling penting, kata dia, hak setiap orang untuk mendapatkan vaksin harus dijamin oleh negara. Dengan demikian, ia pun berharap tak ada warga negara yang tertinggal untuk mendapatkan vaksin Covid-19 tersebut. "Ya prinsipnya, no one left behind (tak ada yang tertinggal) yang penting hak setiap orang dapat vaksin harus dijamin negara," ucap dia.


    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah menargetkan 70 persen penduduk Indonesia akan mendapatkan vaksinasi Covid-19. Ia mengatakan, jika vaksin Covid-19 tersebut sudah ada, maka kemungkinan tidak akan semua masyarakat Indonesia mendapatkan vaksin tersebut. "Kalau dalam vaksin Covid-19 tidak usah 100 persen yang jadi target sehingga tak harus 270 juta (penduduk) itu divaksin semua. Karena yang penting kita ingin membangun herd immunity. Sekawanan imunitas yang nanti kalau mayoritas sudah tervaksinasi mereka yang belum tervaksin otomatis terlindungi," ujar Muhadjir dalam sebuah talkhsow di Instagram, Kamis (17/9/2020).


    Dalam menyiapkan vaksin Covid-19 agar diterima masyakarat, kata dia, Presiden Jokowi juga sudah menyampaikan strategi yang harus dilakukan. 


    Kita Ingin Membangun Herd Immunity... Strategi tersebut adalah mengembangkan pendekatan yang bersifat lokal dan berbasis komunitas. Sebab, kata dia, pasti ada masyarakat yang sudah mengajukan diri divaksin walau vaksin belum ada, ada yang masih melihat-lihat dulu, dan adapula yang keras kepala dengan keyakinan-keyakinan tertentu sehingga tak mau divaksin.


    Namun, menurut Muhadjir, jumlah kelompok masyarakat yang tak mau divaksin tidak banyak. Terlebih, pemerintah juga sudah memiliki data historis siapa saja yang selama ini menolak vaksin. Hanya saja dengan konsep herd immunity setelah vaksin yang akan dibangun, kata dia, maka mereka yang menolak itu secara otomatis akan terlindungi oleh yang sudah divaksin.


    "Jadi yang keras-keras kepala itu akan otomatis dilindungi oleh mereka yang sudah divaksin. Seandainya nanti ada yang nolak, itu juga penolak kambuhan," kata Muhadjir. "Jadi targetnya paling kalau 70 persen dari penduduk Indonesia sudah divaksin termasuk mereka yang sudah kena Covid-19 itu kan otomatis kekebalannya tumbuh, sudah baik. Itu Insya Allah (Covid-19) akan selesai, sudah aman. Otomatis yang belum tervaksin sudah terpagari herd immunity, kelompok divaksin dan kebal yang sudah kena Covid-19," ujar dia.




     
    Berita Lainnya :
  • Ketum PP Polri: Digitalisasi Koperasi PP Polri, Kebutuhan Mutlak
  • Selebgram Ini Lakukan Hal Nekat Pada ODGJ
  • AMUBA Deklarasikan Diri Dukung Putri Wakil Presiden Maruf Amin sebagai Walikota Tangsel
  • Pengembangan Teknologi Electronic Toll Collection di Indonesia PT. Delameta Bilano bekerjasama dengan CMNP Group Indonesia
  • Buruh Sesalkan Surat Edaran Menaker Sebut Upah Minimum 2021 Tak Ada Kenaikan
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Ketum PP Polri: Digitalisasi Koperasi PP Polri, Kebutuhan Mutlak
    02 Selebgram Ini Lakukan Hal Nekat Pada ODGJ
    03 AMUBA Deklarasikan Diri Dukung Putri Wakil Presiden Maruf Amin sebagai Walikota Tangsel
    04 Pengembangan Teknologi Electronic Toll Collection di Indonesia PT. Delameta Bilano bekerjasama dengan CMNP Group Indonesia
    05 Buruh Sesalkan Surat Edaran Menaker Sebut Upah Minimum 2021 Tak Ada Kenaikan
    06 Kementerian PANRB Tegaskan 28 dan 30 Oktober 2020 Cuti Bersama
    07 Pelatihan Penghitungan Harga Pokok Produksi dan Penjualan Penting Bagi UMKM
    08 Tolak Vaksin Corona Warga DKI Siap Didenda Hingga 50 Juta
    09 Sholat Pertama di Masjid Ar Rayyan, Curug, Penyemangat Penyelesaian Fisik Masjid
    10 Depok Wilayah Pertama Jabar Penyuntikan Vaksin Covid -19
    11 Pengobatan Tradisional Sinshe Yongky Mendongkrak Kekebalan Tubuh
    12 Pemain Sinetron Samudra Cinta Saling Buka Rahasia
    13 Benteng Batavia Dukung Benyamin Davnie - Saga Pilar Ichsan di Pilkada Tangerang Selatan
    14 Pondok Pesantren Tahfidz Ar Rohman Tidak Memungut Biaya Pendidikan Penghafal Al Qur'an
    15 Kue Balok Si Mamang Inovasi Beda Dari Kue Balok Lainnya
    16 Ini Cerita Anak Deddy Dores Pekerja Serabutan Hingga Ciptakan Lagu
    17 Pandemi, Novi Rizki Sibuk Foto Foto Shoot di Bali
    18 UU Omnibuslaw Ciptaker, FPK Riau Sampaikan Penyataan Sikap
    19 SBY Jelaskan Dua Alasan Demokrat Menolak RUU Cipta Kerja
    20 LPPMS Pilihan Bagi Yang Pengin Eksis Di Dunia Kecantikan
    21 Turki Kembangkan Drone Senjata Mematikan
    22 Demontrasi RUU Cipta Kerja Kembali Digelar
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © SITUS NEWS - terpercaya dan bersahabat