Home Ekonomi Politik Nasional Daerah Hukrim Gaya Hidup Internasional Indeks
Follow Us ON :
 
CBA : Pemotongan Dana Bos Oleh Menag Harus Sertakan KPK
Jumat, 18-09-2020 - 08:11:56 WIB
Ilustrasi/Dana Bos Tidak Boleh Digunakan Internal
TERKAIT:
 
  • CBA : Pemotongan Dana Bos Oleh Menag Harus Sertakan KPK
  •  

    Situsnews.com,Jakarta-Inisiatif pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) oleh Kementerian Agama dan jajarannya, diduga kerap dilakukan tanpa ada persetujuan dari KOmisi VIII DPR RI. Mulai dari pemangkasan dana bos per siswa madrasah Rp 100.000 hingga dugaan penyelewengan dana bos digunakan untuk rapat Kakanwil Jabar masa dijabat Buchori di tahun 2018-2019.


    Fraksi Partai Golkar, Komisi VIII, TB Ace Hasan Syadzily, mengungkapkan, bahwa penggunaan dana Bos tidak boleh dipangkas atau dipotong.


    "Sejak awal, komisi VIII sepakat dengan kementerian agama, bahwa dana bos tidak boleh diganggu gugat, artinya tidak boleh ada pemangkasan atau pemotongan. Dan masalah pemangkasan dana Rp, 100.000, per-siswa oleh Menteri Agama sudah clear," terangnya pada media lewat whatsAppnya kemarin.


    Pria yang akrab dipanggil kang Ace ini juga menyalahi penggunaan dana bos yang diduga digunakan Kepala Madrasah (Kamad) atau Kelompok Kerja Madrasah (KKM) untuk keperluan rapat dengan mantan Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat, Buchori (Kakanwil)`


    "Dana Bos tidak boleh digunakan untuk keperluan internal, seperti rapat," ujarnya.


    Terkait dugaan penyelewengan dana bos yang diduga digunakan Kepala Madrasah (Kamad) atau Kelompok Kerja Madrasah (KKM) masa kepemimpinan Kakanwil Buchori, sanski administrasi dikenakan pada Buchori.Buchori saat ini, dijatuhkan hukuman non job oleh kementerian Agama dan diangkat kembali sebagai Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Walisongo, Semarang, Jawa Tengah.


    Plt Sekjen Kemenag RI, Nizar menyatakan, dugaan penyelewengan dana BOS bukan kesalahan Buchori saat menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, periode 2018-2019. Karena yang bertanggungjawab menggunakan dana BOS adalah Kepala Madrasah (Kamad), Buchori hanya lalai melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Kelompok Kerja Madrsah (KKM).


    "Pak Buchori tidak terbukti melakukan penyelewengan dana Bos dan sudah clear, karena dana bos yang bertanggung jawab adalah Kepala madrasah, Buchori hanya lalai dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kelompok kerja madrasah. Dan pak Buchory sudah dikenakan sanksi jabatan," jelas Nizar.


    Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, mengatakan, inisiatif diluar kesepakatan yang dilakukan antara komisi VIII DPR dengan kementerian agama, seperti sudah menjadi tradisi di lingkungan kementerian agama.


    "Iya seperti jadi tradisi. Seharusnya dalam pergeseran program itu, kementerian agama harus membicarakan pada Dewan Perwakilan Rakyat, dalam hal ini, DPR komis VIII," terang pria yang biasa disapa Uchok ini, pada media hari ini.


    Ujar Uchok lagi, dalam mengatasi masalah tersebut, seperti pemangkasan dana bos 100 ribu per siswa madrasah seharusnya tidak sebatas selesai di DPR saja, namun, harus dilaporkan ke ranah hukum. Begitu juga dengan dugaan kasus penyelewengan dana bos pada Kakanwil Jabar, Buchori di tahun 2018-2019, yang digunakan untuk rapat diantaranya, tidak diselesaikan di internal kementerian agama saja.


    "Masalah pemotongan Rp-100.000 per-siswa madrasah oleh Menteri Agama, seharusnya tidak hanya menggelembung atau pembicaraan di DPR saja. DPR harus melaporkaan ke ranah hukum dan membawanya ke kPK, begitu juga dengan penyelewengan dana bos masa kakanwil Jabar, Pak Buchori di tahun 2019, jangan diselesaikan di internal kementerian agama yang hanya mendapat sanksi administratif, sangat ringan," tutup Uchok. (Dudung)




     
    Berita Lainnya :
  • Ketum PP Polri: Digitalisasi Koperasi PP Polri, Kebutuhan Mutlak
  • Selebgram Ini Lakukan Hal Nekat Pada ODGJ
  • AMUBA Deklarasikan Diri Dukung Putri Wakil Presiden Maruf Amin sebagai Walikota Tangsel
  • Pengembangan Teknologi Electronic Toll Collection di Indonesia PT. Delameta Bilano bekerjasama dengan CMNP Group Indonesia
  • Buruh Sesalkan Surat Edaran Menaker Sebut Upah Minimum 2021 Tak Ada Kenaikan
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Ketum PP Polri: Digitalisasi Koperasi PP Polri, Kebutuhan Mutlak
    02 Selebgram Ini Lakukan Hal Nekat Pada ODGJ
    03 AMUBA Deklarasikan Diri Dukung Putri Wakil Presiden Maruf Amin sebagai Walikota Tangsel
    04 Pengembangan Teknologi Electronic Toll Collection di Indonesia PT. Delameta Bilano bekerjasama dengan CMNP Group Indonesia
    05 Buruh Sesalkan Surat Edaran Menaker Sebut Upah Minimum 2021 Tak Ada Kenaikan
    06 Kementerian PANRB Tegaskan 28 dan 30 Oktober 2020 Cuti Bersama
    07 Pelatihan Penghitungan Harga Pokok Produksi dan Penjualan Penting Bagi UMKM
    08 Tolak Vaksin Corona Warga DKI Siap Didenda Hingga 50 Juta
    09 Sholat Pertama di Masjid Ar Rayyan, Curug, Penyemangat Penyelesaian Fisik Masjid
    10 Depok Wilayah Pertama Jabar Penyuntikan Vaksin Covid -19
    11 Pengobatan Tradisional Sinshe Yongky Mendongkrak Kekebalan Tubuh
    12 Pemain Sinetron Samudra Cinta Saling Buka Rahasia
    13 Benteng Batavia Dukung Benyamin Davnie - Saga Pilar Ichsan di Pilkada Tangerang Selatan
    14 Pondok Pesantren Tahfidz Ar Rohman Tidak Memungut Biaya Pendidikan Penghafal Al Qur'an
    15 Kue Balok Si Mamang Inovasi Beda Dari Kue Balok Lainnya
    16 Ini Cerita Anak Deddy Dores Pekerja Serabutan Hingga Ciptakan Lagu
    17 Pandemi, Novi Rizki Sibuk Foto Foto Shoot di Bali
    18 UU Omnibuslaw Ciptaker, FPK Riau Sampaikan Penyataan Sikap
    19 SBY Jelaskan Dua Alasan Demokrat Menolak RUU Cipta Kerja
    20 LPPMS Pilihan Bagi Yang Pengin Eksis Di Dunia Kecantikan
    21 Turki Kembangkan Drone Senjata Mematikan
    22 Demontrasi RUU Cipta Kerja Kembali Digelar
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © SITUS NEWS - terpercaya dan bersahabat