JAKARTA-Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Mochammad Afifuddin menyatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu sudah memeriksa 31 juta data pemilih yang diajukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam data pemilih tersebut, belum masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Hasilnya, kata Afifuddin, data pemilih yang betul-betul baru berjumlah 6,1 juta sehingga akan ada tambahan DPT sebanyak itu. "Sudah diperiksa bersama KPU dan Bawaslu. Itu (31 juta) bukan DPT tambahan. Yang benar-benar baru (yakni) 6,1 juta. Selebihnya sudah ada datanya, tetapi ada anomali di beberapa identitas datanya," ujar dia, Selasa (11/12/2018).

Anomali yang dimaksud, papar Afifuddin, yaitu adanya masalah dalam beberapa aspek, misalnya, pada Nomor Induk Kependudukan (NIK), kegandaan data, dan hal lainnya. "Tapi semua sudah dicek dari bawah dan hari-hari ini sudah dipleno di kabupaten, kota, dan provinsi," tutur dia.

Afifuddin menjelaskan, pengecekan tersebut dilakukan karena menurut pihak Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) ada persoalan anomali tadi. "Dan sudah dilakukan pengecekan dari bawah," terangnya.

Karena itu juga, Afifuddin menegaskan, 31 juta data pemilih tersebut bukan data tambahan. "Data dicek, hasilnya seperti itu (dari 31 juta itu ada 6,1 juta data pemilih yang baru). Jadi, harus hati-hati menggunakan istilah data pemilih tambahan atau tidakk karena nanti ditambah seakan-akan ada penambahan 31 juta," ungkapnya.

Seperti diketahui, sekretaris jenderal partai koalisi pendukung Prabowo-Sandi mendatangi Bawaslu setelah bertemu komisioner KPU RI pada Senin (10/12) kemarin. Di antaranya, Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan, Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso, dan Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria. Mereka ke Bawaslu untuk meneruskan hasil pertemuannya dengan KPU.

Dalam pertemuan, timses Prabowo-Sandi itu menyoroti persoalan DPT menjelang hari penetapan DPT pada 16 Desember nanti. Mereka heran, masih ada 31 juta data pemilih yang belum masuk ke dalam DPT. Sehingga persoalan ini harus segera diselesaikan agar Pemilu 2019 bisa berjalan tanpa kecurangan.(kt5)