Home Ekonomi Politik Nasional Daerah Hukrim Gaya Hidup Internasional Indeks
Follow Us ON :
 
Reaksi DPR soal Usul KPK 'Tak Digaji Jika UU Tak Rampung'
Kamis, 06-12-2018 - 07:13:52 WIB

TERKAIT:
 
 

Jakarta - KPK mencetuskan wacana agar DPR tidak digaji, jika lama merampungkan Undang-undang. Wacana ini pertama kali dicetus oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang ketika berbicara di dalam forum Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia).

Saut menyebut jika UU tak selesai-selesai dibahas oleh DPR, maka para anggota DPR tak bisa digaji. Dia menilai seorang Anggota DPR harus mempunyai integritas, termasuk dalam merampungkan UU.

"Integritas sesuatu sebuah given di setiap orang, hari ini kita bicara seperti apa anggota DPR, wakil rakyat perform di DPR, integritas itu being honest," ujar Saut saat diskusi di Hotel Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (4/12/2018).

"Jadi kalau ada Undang-undang disahkan DPR itu honest nggak sih? Orang yang nggak berintegritas itu nggak bisa digaji. Jadi, kalau DPR nggak selesai-selesai bahas UU, jangan digaji pak ketua," imbuhnya.

Pernyataan yang digulirkan Saut dan menuai respons dari beberapa pihak. Terutama, pimpinan dan sejumlah anggota DPR.

Ketua DPR Bambang Soesatyo langsung merespons wacana tersebut, dia mengaku menghormati wacana KPK tersebut. Namun, jika anggota DPR tidak digaji, aturan itu juga harus berlaku untuk pemerintah.

"Soal UU saya setuju omongan Pak Saut yang bilang kalau ada anggota DPR yang nggak mau ngerjain UU nggak usah di gaji. Tapi masalahnya hambatan datang dari pemerintah, karena konstitusi kita menulis, melahirkan UU itu DPR bersama pemerintah," jelas Bamsoet.

Kemudian, Bamsoet memberikan contoh salah satu Undang-undang yang sampai saat ini belum selesai. Salah satu yang disebut yakni UU minuman beralkohol dan UU tembakau.

"Contoh kalau pemerintah sering nggak datang, maka dipastikan pemerintah tidak setuju dengan UU itu. Sekarang yang sudah 16 kali masa sidang, larangan minuman beralkohol, dan UU tembakau, dan saya lihat daftar absen, pemerintah nggak pernah datang, datang saja masalah riset nggak pernah dibuat," tutur Bamsoet.

"Jadi sebenarnya gampang kalau pemerintah nya setuju. Kita juga setuju kebijakan (soal gaji) tadi, setuju kalau pemerintahnya juga nggak digaji ha-ha," sambungnya.

Kritik juga datang dari Wakil Ketua DPR Fadli Zon dia mengatakan KPK tidak pantas mengusulkan saran itu karena KPK tidak tahu mengenai mekanisme pembuatan Undang-undang. Fadli juga meminta agar komisioner KPK berhati-hati dalam berucap kata. Dia juga mengingatkan agar KPK tidak keluar dari tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).

"Ya mungkin dia (Saut) nggak ngerti ya, dia nggak ngerti bagaimana mekanisme pembuatan undang-undang. Mungkin dia harus belajar lagi dia itu," ujar Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/12).

Selain itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa, menurutnya KPK tidak memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Dia menilai KPK tidak pantas mengusulkan soal gaji Anggota DPR karena itu bukan hak dan wewenang KPK.

Dia juga menyarankan KPK agar fokus saja dalam penegakkan hukum, dan tidak mengomentari urusan lembaga lain seperti DPR. Menurutnya pernyataan KPK itu tidak mencirikan kalau KPK lembaga yang mengerti hukum.

"Penegakan hukum korupsi aja dilakukan dia (KPK), jangan komentarin lembaga lain. Ini kan orang ngaco. Kalau dia paham hukum, tidak ngomong begitu," tegas politikus Gerindra ini.

Meski ditentang oleh anggota DPR, ada juga dukungan yang datang dari partai politik untuk KPK, salah satunya Politikus Partai Gerindra Andre Rosiade yang menyambut baik wacana tersbut. Dia pun menyarankan agar setiap anggota yang absen dalam sidang rapat paripurna agar dipotong gajinya.

"Wacana yang bagus, secara pribadi saya mendukung. Setiap orang, bukan hanya anggota DPR, kalau tidak bekerja dengan baik, sering absen dalam rapat dan paripurna, ya, potong gaji. Saya tidak masalah," kata Andre.(dtc)



 
Berita Lainnya :
  • Irjen Argo: Kapolri Berikan Instruksi ke Jajaran Seluruh Indonesia Melakukan Operasi Premanisme
  • Konsumen Produk Herbal Dapat Umroh Gratis Dari WIN Group
  • Tinjau Gedung Vaksin Center Bhayangkara, Irjen Agung : Insya Allah Pekan Depan Siap Digunakan
  • Covid Itu Ada dan Nyata, Kapolda Ajak Aktifkan Posko PPKM Mikro Di Area Publik dan Kawasan Tertentu
  • Ditengah Pandemi Covid-19, Penjualan MRAT tetap Naik
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Irjen Argo: Kapolri Berikan Instruksi ke Jajaran Seluruh Indonesia Melakukan Operasi Premanisme
    02 Konsumen Produk Herbal Dapat Umroh Gratis Dari WIN Group
    03 Tinjau Gedung Vaksin Center Bhayangkara, Irjen Agung : Insya Allah Pekan Depan Siap Digunakan
    04 Covid Itu Ada dan Nyata, Kapolda Ajak Aktifkan Posko PPKM Mikro Di Area Publik dan Kawasan Tertentu
    05 Ditengah Pandemi Covid-19, Penjualan MRAT tetap Naik
    06 Refleksi Hari Lahir Pancasila, Kapolri: Bersatu dan Gotong Royong Melawan Covid-19
    07 Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid : Mendukung Perjuangan Bangsa Palestina Sesuai Konstitusi
    08 KIBBM : Aksi Munasharah dan Merawat Kemenangan Bebaskan Baitul Maqdis
    09 Kapolri Siapkan Strategi Pengamanan PON ke XX dan Papernas XVI 2021 di Papua
    10 Majalengka Lolos Ikuti Agenda Dua Tahunan Penghargaan Swasti Saba
    11 Kedubes Oman Fasilitasi Business Meeting Enam Perusahaan Indonesia Di Muscat
    12 Israel Ingkari Gencatan Senjata Tangkapi Warga Palestina yang Sholat Jumat
    13 KPK Terima 86 Laporan Penerimaan Gratifikasi terkait Hari Raya
    14 Jasa Layanan Produk Mustika Ratu Kerjasama Dengan Koperasi Digital Indonesia
    15 Puteri Indonesia 2020, Ayu Maulida Putri Masuk Top 21 di Ajang Miss Universe
    16 Cerita Ervie Karlina dan Novi Rizki Pada santunan Yatim Piatu
    17 Dukung SE Walikota Pekanbaru, Tokoh Agama Gelar Pertemuan dengan Polda Riau
    18 Himbau Larangan Mudik, Bidhumas Polda Riau Bagikan Brosur
    19 Novi Rizki Pengin Kawin Ini Kriteria Cowoknya
    20 Bantuan Kemanusiaan Musibah Banjir NTT Dari Stake Holder Pelabuhan Tanjung Priok
    21 Dubes Irzan Akui Kerjasama Indonesia dan Oman Kian Meningkat
    22 Percepatan Vaksinasi, Masjid Menjadi Sentra Vaksinasi dan Prioritaskan Lansia
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © SITUS NEWS - terpercaya dan bersahabat