Home Ekonomi Politik Nasional Daerah Hukrim Gaya Hidup Internasional Indeks
Follow Us ON :
 
Reaksi DPR soal Usul KPK 'Tak Digaji Jika UU Tak Rampung'
Kamis, 06-12-2018 - 07:13:52 WIB

TERKAIT:
 
 

Jakarta - KPK mencetuskan wacana agar DPR tidak digaji, jika lama merampungkan Undang-undang. Wacana ini pertama kali dicetus oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang ketika berbicara di dalam forum Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia).

Saut menyebut jika UU tak selesai-selesai dibahas oleh DPR, maka para anggota DPR tak bisa digaji. Dia menilai seorang Anggota DPR harus mempunyai integritas, termasuk dalam merampungkan UU.

"Integritas sesuatu sebuah given di setiap orang, hari ini kita bicara seperti apa anggota DPR, wakil rakyat perform di DPR, integritas itu being honest," ujar Saut saat diskusi di Hotel Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (4/12/2018).

"Jadi kalau ada Undang-undang disahkan DPR itu honest nggak sih? Orang yang nggak berintegritas itu nggak bisa digaji. Jadi, kalau DPR nggak selesai-selesai bahas UU, jangan digaji pak ketua," imbuhnya.

Pernyataan yang digulirkan Saut dan menuai respons dari beberapa pihak. Terutama, pimpinan dan sejumlah anggota DPR.

Ketua DPR Bambang Soesatyo langsung merespons wacana tersebut, dia mengaku menghormati wacana KPK tersebut. Namun, jika anggota DPR tidak digaji, aturan itu juga harus berlaku untuk pemerintah.

"Soal UU saya setuju omongan Pak Saut yang bilang kalau ada anggota DPR yang nggak mau ngerjain UU nggak usah di gaji. Tapi masalahnya hambatan datang dari pemerintah, karena konstitusi kita menulis, melahirkan UU itu DPR bersama pemerintah," jelas Bamsoet.

Kemudian, Bamsoet memberikan contoh salah satu Undang-undang yang sampai saat ini belum selesai. Salah satu yang disebut yakni UU minuman beralkohol dan UU tembakau.

"Contoh kalau pemerintah sering nggak datang, maka dipastikan pemerintah tidak setuju dengan UU itu. Sekarang yang sudah 16 kali masa sidang, larangan minuman beralkohol, dan UU tembakau, dan saya lihat daftar absen, pemerintah nggak pernah datang, datang saja masalah riset nggak pernah dibuat," tutur Bamsoet.

"Jadi sebenarnya gampang kalau pemerintah nya setuju. Kita juga setuju kebijakan (soal gaji) tadi, setuju kalau pemerintahnya juga nggak digaji ha-ha," sambungnya.

Kritik juga datang dari Wakil Ketua DPR Fadli Zon dia mengatakan KPK tidak pantas mengusulkan saran itu karena KPK tidak tahu mengenai mekanisme pembuatan Undang-undang. Fadli juga meminta agar komisioner KPK berhati-hati dalam berucap kata. Dia juga mengingatkan agar KPK tidak keluar dari tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).

"Ya mungkin dia (Saut) nggak ngerti ya, dia nggak ngerti bagaimana mekanisme pembuatan undang-undang. Mungkin dia harus belajar lagi dia itu," ujar Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/12).

Selain itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa, menurutnya KPK tidak memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Dia menilai KPK tidak pantas mengusulkan soal gaji Anggota DPR karena itu bukan hak dan wewenang KPK.

Dia juga menyarankan KPK agar fokus saja dalam penegakkan hukum, dan tidak mengomentari urusan lembaga lain seperti DPR. Menurutnya pernyataan KPK itu tidak mencirikan kalau KPK lembaga yang mengerti hukum.

"Penegakan hukum korupsi aja dilakukan dia (KPK), jangan komentarin lembaga lain. Ini kan orang ngaco. Kalau dia paham hukum, tidak ngomong begitu," tegas politikus Gerindra ini.

Meski ditentang oleh anggota DPR, ada juga dukungan yang datang dari partai politik untuk KPK, salah satunya Politikus Partai Gerindra Andre Rosiade yang menyambut baik wacana tersbut. Dia pun menyarankan agar setiap anggota yang absen dalam sidang rapat paripurna agar dipotong gajinya.

"Wacana yang bagus, secara pribadi saya mendukung. Setiap orang, bukan hanya anggota DPR, kalau tidak bekerja dengan baik, sering absen dalam rapat dan paripurna, ya, potong gaji. Saya tidak masalah," kata Andre.(dtc)



 
Berita Lainnya :
  • Gubernur Bengkulu Mengajak Seluruh Pihak Untuk Memperkuat Kostratani
  • Pilwakot Makassar Irman-Zunnun : Program Pemberantasan Narkoba
  • Manfaatkan Teknologi, Solusi Cerdas yang Ditawatkan Irman - Zunnun untuk Penanganan Covid-19
  • TNI AD Ciptakan Ban Anti Bocor Kebal Peluru
  • Poltekad Kodiklatad Lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi TNI AD
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Gubernur Bengkulu Mengajak Seluruh Pihak Untuk Memperkuat Kostratani
    02 Pilwakot Makassar Irman-Zunnun : Program Pemberantasan Narkoba
    03 Manfaatkan Teknologi, Solusi Cerdas yang Ditawatkan Irman - Zunnun untuk Penanganan Covid-19
    04 TNI AD Ciptakan Ban Anti Bocor Kebal Peluru
    05 Poltekad Kodiklatad Lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi TNI AD
    06 Tak Kalah, TNI Kembangkan Senjata 'Corner Shoot'
    07 Poltekad Cetak Prestasi Nasional Bidang Teknologi Militer
    08 Hari Pertama Syahrul Yasin Limpo, Menteri KKP Ad Interim
    09 Sekjen Kementan: Tingkatkan Pelayanan Melalui Digitalisasi Sistem
    10 Lewat Herbamuno, Mustika Ratu Raih Top Innovation Choice Award 2020
    11 Di Kepemimpinan SYL, Kementan Raih Sederet Penghargaan
    12 Gatra Awards Menganugrahi Mentan Syahrul Sebagai Penjaga Pangan dan Pelecut Ekspor
    13 Seminar FPK Riau, Gubri Serukan Kelola Kemajemukan, Kapolda Minta Raih Kemajuan dengan Kebudayaan
    14 Mentan Ajak Perguruan Tinggi Bersama Bangun SDM Pertanian Indonesia
    15 Herbamuno+Kaplet Optimalkan Imun Tubuh
    16 Yovie Widianto Kepincut Penyanyi Baru Aminda, Seperti Apa?
    17 Ini Identitas 10 Korban Tewas Akibat Kecelakaan Maut di Cipali
    18 Pernyataan Lengkap Jokowi Ungkap Kasus Corona di RI Memburuk, Soroti Jateng-DKI
    19 Trio The RYM'S Release Lagu
    20 Komitmen Cegah Korupsi dan Tingkatkan Transparansi Kementan
    21 Jokowi Bubarkan 10 Lembaga: Dewan Riset Nasional-Komisi Pengawas Haji
    22 Mentan SYL Resmikan Penggilingan Padi dan Salurkan Bantuan di Bulukumba
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © SITUS NEWS - terpercaya dan bersahabat