Home Ekonomi Politik Nasional Daerah Hukrim Gaya Hidup Internasional Indeks
Follow Us ON :
 
Reaksi DPR soal Usul KPK 'Tak Digaji Jika UU Tak Rampung'
Kamis, 06-12-2018 - 07:13:52 WIB

TERKAIT:
 
 

Jakarta - KPK mencetuskan wacana agar DPR tidak digaji, jika lama merampungkan Undang-undang. Wacana ini pertama kali dicetus oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang ketika berbicara di dalam forum Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia).

Saut menyebut jika UU tak selesai-selesai dibahas oleh DPR, maka para anggota DPR tak bisa digaji. Dia menilai seorang Anggota DPR harus mempunyai integritas, termasuk dalam merampungkan UU.

"Integritas sesuatu sebuah given di setiap orang, hari ini kita bicara seperti apa anggota DPR, wakil rakyat perform di DPR, integritas itu being honest," ujar Saut saat diskusi di Hotel Bidakara, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (4/12/2018).

"Jadi kalau ada Undang-undang disahkan DPR itu honest nggak sih? Orang yang nggak berintegritas itu nggak bisa digaji. Jadi, kalau DPR nggak selesai-selesai bahas UU, jangan digaji pak ketua," imbuhnya.

Pernyataan yang digulirkan Saut dan menuai respons dari beberapa pihak. Terutama, pimpinan dan sejumlah anggota DPR.

Ketua DPR Bambang Soesatyo langsung merespons wacana tersebut, dia mengaku menghormati wacana KPK tersebut. Namun, jika anggota DPR tidak digaji, aturan itu juga harus berlaku untuk pemerintah.

"Soal UU saya setuju omongan Pak Saut yang bilang kalau ada anggota DPR yang nggak mau ngerjain UU nggak usah di gaji. Tapi masalahnya hambatan datang dari pemerintah, karena konstitusi kita menulis, melahirkan UU itu DPR bersama pemerintah," jelas Bamsoet.

Kemudian, Bamsoet memberikan contoh salah satu Undang-undang yang sampai saat ini belum selesai. Salah satu yang disebut yakni UU minuman beralkohol dan UU tembakau.

"Contoh kalau pemerintah sering nggak datang, maka dipastikan pemerintah tidak setuju dengan UU itu. Sekarang yang sudah 16 kali masa sidang, larangan minuman beralkohol, dan UU tembakau, dan saya lihat daftar absen, pemerintah nggak pernah datang, datang saja masalah riset nggak pernah dibuat," tutur Bamsoet.

"Jadi sebenarnya gampang kalau pemerintah nya setuju. Kita juga setuju kebijakan (soal gaji) tadi, setuju kalau pemerintahnya juga nggak digaji ha-ha," sambungnya.

Kritik juga datang dari Wakil Ketua DPR Fadli Zon dia mengatakan KPK tidak pantas mengusulkan saran itu karena KPK tidak tahu mengenai mekanisme pembuatan Undang-undang. Fadli juga meminta agar komisioner KPK berhati-hati dalam berucap kata. Dia juga mengingatkan agar KPK tidak keluar dari tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).

"Ya mungkin dia (Saut) nggak ngerti ya, dia nggak ngerti bagaimana mekanisme pembuatan undang-undang. Mungkin dia harus belajar lagi dia itu," ujar Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/12).

Selain itu, Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa, menurutnya KPK tidak memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Dia menilai KPK tidak pantas mengusulkan soal gaji Anggota DPR karena itu bukan hak dan wewenang KPK.

Dia juga menyarankan KPK agar fokus saja dalam penegakkan hukum, dan tidak mengomentari urusan lembaga lain seperti DPR. Menurutnya pernyataan KPK itu tidak mencirikan kalau KPK lembaga yang mengerti hukum.

"Penegakan hukum korupsi aja dilakukan dia (KPK), jangan komentarin lembaga lain. Ini kan orang ngaco. Kalau dia paham hukum, tidak ngomong begitu," tegas politikus Gerindra ini.

Meski ditentang oleh anggota DPR, ada juga dukungan yang datang dari partai politik untuk KPK, salah satunya Politikus Partai Gerindra Andre Rosiade yang menyambut baik wacana tersbut. Dia pun menyarankan agar setiap anggota yang absen dalam sidang rapat paripurna agar dipotong gajinya.

"Wacana yang bagus, secara pribadi saya mendukung. Setiap orang, bukan hanya anggota DPR, kalau tidak bekerja dengan baik, sering absen dalam rapat dan paripurna, ya, potong gaji. Saya tidak masalah," kata Andre.(dtc)



 
Berita Lainnya :
  • Pertanian Kekuatan Besar Buka Lapangan Kerja
  • Mustika Ratu Kedepankan Make up Natural dan Healthy Looking Skin Produk Beauty di JFW 2020
  • Kementan Peringkat 1 Badan Publik Paling Informatif dari KIP
  • Kementan Kembangkan AMOURAS untuk Monitoring dan Audit Digital
  • Gandeng Perguruan Tinggi, Kementan Lakukan Sinergi Dorong Inovasi Pertanian
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Pertanian Kekuatan Besar Buka Lapangan Kerja
    02 Mustika Ratu Kedepankan Make up Natural dan Healthy Looking Skin Produk Beauty di JFW 2020
    03 Kementan Peringkat 1 Badan Publik Paling Informatif dari KIP
    04 Kementan Kembangkan AMOURAS untuk Monitoring dan Audit Digital
    05 Gandeng Perguruan Tinggi, Kementan Lakukan Sinergi Dorong Inovasi Pertanian
    06 Neta Gabrynev Menyoal Alicia Djohar Ketum PARFI Terpilih
    07 Kementan Kawal Percepatan Musim Tanam-1 2021
    08 Jokowi Beberkan Data Kasus Corona di RI Lebih Baik dari Dunia
    09 Mustika Ratu Dipercaya Jadi Official Make Up dan Hairdo JFW 2021
    10 Kementan Pacu Kaltara Penuhi Target Tanam Tahun 2021
    11 Panglima TNI: Suka Tidak Suka, Kita Harus Akui Medsos Telah Dimanfaatkan sebagai Alat Propaganda
    12 Jubir: Wapres Ma'ruf Amin Tak Masalah Bertemu Habib Rizieq
    13 Soal TNI Copot Baliho Rizieq, Mahfud Md: Kebenaran Akan Temukan Jalannya
    14 Mentan SYL - Koordinator PBB Indonesia Perkuat Peran dan Strategi Sektor Pertanian
    15 DPP GAMKI Apresiasi Kinerja Sektor Pertanian Perkuat Perekonomian Nasional
    16 Pengamat Unpad: Mendagri Tidak Berwenang Mencopot Kepala Daerah yang Langgar Protokol Covid-19
    17 Nadiem Perbolehkan Sekolah Tatap Muka Mulai Januari 2021
    18 Kostratani Se-Banten Siap Support Kebutuhan Sayuran Jakarta Melalui Sistem Hidroponik
    19 Satgas Covid-19 Distribusikan Jutaan Alat Material Kesehatan, Dari Masker Hingga Ventilator.
    20 Kebijakan Anies Cs Dalam Atasi Pandemi Dipuji, Rekan Indonesia: Parameter Jakarta Jelas
    21 DPP KNPI Acungkan Jempol Atas Gebrakan dan Keberhasilan Mentan SYL
    22 PP Muhammadiyah Apresiasi Kinerja Mentan Syahrul Membangun Sektor Pertanian
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © SITUS NEWS - terpercaya dan bersahabat