Jakarta -
Partai Gerindra menyebut kelompok Egianus Kogoya yang mendalangi
penembakan terhadap para pekerja proyek Trans Papua bagian dari
separatisme. Gerindra meminta Presiden Jokowi segera memerintahkah
Panglima TNI untuk menindak kelompok tersebut.

"Kasih deadline
2x24 jam, biar OPM itu menyerah. Kalau mereka tidak mau meletakkan
senjata, tumpas. Turunkan pasukan komando kita, Kopassus, serbu. Ini
bukan hanya soal kedaulatan, tapi soal harga diri bangsa. Masa sama 50
orang yang punya senjata 20 pucuk senjata aja kita begini. Ini soal
ketegasan pemerintah," tegas anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra,
Andre Rosiade saat dimintai tanggapan wartawan, Jumat (7/12/2018).

Menurut
Andre, pemerintah dan TNI tidak perlu takut dicap pelanggar HAM jika
menumpas kelompok Egianus. Sebab, yang justru telah melanggar HAM yakni
kelompok tersebut.

"Lho, apa yang HAM? Pelanggaran HAM-nya yang
mana? Negara harus bertindak di saat pemberontak... yang melakukan
pelanggaran HAM ya adalah OPM itu. Mereka memberondong para pekerja yang
tidak bersenjata, kan itu," tegas Andre.

Andre menuturkan,
karena masuk kategori separatisme, TNI yang seharusnya menjadi leading
sector. Hal tersebut, sambung dia, juga harus dipertegas.

"Presiden
minta Panglima TNI berikan tindakan, polisi suruh mundur dulu. Ini
bukan kriminalitas, ini adalah separatis. Nah ini yang kita lihat masih
rancu antara pihak kepolisian dengan pihak TNI. Ini berpulang lagi
kepada ketegasan presiden," terang Andre.

Andre menegaskan, apa
yang disampaikan ini tak ada hubungannya dengan pemilu. Menurutnya,
dalam kondisi seperti ini semua pihak harus bersatu meskipun berbeda
pilihan politik.

"Tapi permintaan ini nggak ada urusannya dengan pemilu, tidak ada urusan pilpres, saatnya kita bersatu," ujarnya.

Sebelumnya,
kelompok Egianus Kogoya beralasan, serangan yang mereka lakukan
terhadap para pekerja proyek Trans Papua karena ingin pisah dari
Indonesia. Juru bicara kelompok yang menamakan diri Tentara Pembebasan
Nasional Papua Barat (TPNPB), Sebby Sambom mengatakan, jauh sebelum
penembakan mengerikan di Nduga tersebut, mereka telah memperingatkan
agar pembangunan jalan Trans Papua tidak dilanjutkan.

"Jadi di
Yigi itu bukan pembantaian, bukan eksekusi mati seperti yang dikatakan
TNI-Polri. Itu penyerangan," kata juru bicara TPNPB Sebby Sambom saat
dihubungi detikcom, Kamis (6/12/2018). (dtc)