Jakarta - Partai Gerindra menyebut kelompok Egianus Kogoya yang mendalangi penembakan terhadap para pekerja proyek Trans Papua bagian dari separatisme. Gerindra meminta Presiden Jokowi segera memerintahkah Panglima TNI untuk menindak kelompok tersebut.

"Kasih deadline 2x24 jam, biar OPM itu menyerah. Kalau mereka tidak mau meletakkan senjata, tumpas. Turunkan pasukan komando kita, Kopassus, serbu. Ini bukan hanya soal kedaulatan, tapi soal harga diri bangsa. Masa sama 50 orang yang punya senjata 20 pucuk senjata aja kita begini. Ini soal ketegasan pemerintah," tegas anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra, Andre Rosiade saat dimintai tanggapan wartawan, Jumat (7/12/2018).

Menurut Andre, pemerintah dan TNI tidak perlu takut dicap pelanggar HAM jika menumpas kelompok Egianus. Sebab, yang justru telah melanggar HAM yakni kelompok tersebut.

"Lho, apa yang HAM? Pelanggaran HAM-nya yang mana? Negara harus bertindak di saat pemberontak... yang melakukan pelanggaran HAM ya adalah OPM itu. Mereka memberondong para pekerja yang tidak bersenjata, kan itu," tegas Andre.

Andre menuturkan, karena masuk kategori separatisme, TNI yang seharusnya menjadi leading sector. Hal tersebut, sambung dia, juga harus dipertegas.

"Presiden minta Panglima TNI berikan tindakan, polisi suruh mundur dulu. Ini bukan kriminalitas, ini adalah separatis. Nah ini yang kita lihat masih rancu antara pihak kepolisian dengan pihak TNI. Ini berpulang lagi kepada ketegasan presiden," terang Andre.

Andre menegaskan, apa yang disampaikan ini tak ada hubungannya dengan pemilu. Menurutnya, dalam kondisi seperti ini semua pihak harus bersatu meskipun berbeda pilihan politik.

"Tapi permintaan ini nggak ada urusannya dengan pemilu, tidak ada urusan pilpres, saatnya kita bersatu," ujarnya.

Sebelumnya, kelompok Egianus Kogoya beralasan, serangan yang mereka lakukan terhadap para pekerja proyek Trans Papua karena ingin pisah dari Indonesia. Juru bicara kelompok yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Sebby Sambom mengatakan, jauh sebelum penembakan mengerikan di Nduga tersebut, mereka telah memperingatkan agar pembangunan jalan Trans Papua tidak dilanjutkan.

"Jadi di Yigi itu bukan pembantaian, bukan eksekusi mati seperti yang dikatakan TNI-Polri. Itu penyerangan," kata juru bicara TPNPB Sebby Sambom saat dihubungi detikcom, Kamis (6/12/2018). (dtc)