PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota segera merampungkan pembahasan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 bersama Dewan Pengupahan di daerah masing-masing. Seluruh proses pembahasan hingga penetapan ditargetkan selesai paling lambat 25 November 2026.
Permintaan tersebut disampaikan setelah Pemprov Riau menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp4.031.142. Nilai tersebut meningkat 6,63 persen dibandingkan UMP tahun sebelumnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau, Roni Rahmat, mengatakan pemerintah daerah perlu segera melakukan koordinasi dengan Dewan Pengupahan untuk menentukan besaran UMK tahun depan.
"Seluruh kabupaten/kota agar segera melakukan pembahasan UMK bersama Dewan Pengupahan di daerah masing-masing. Jangan sampai melewati batas waktu yang sudah ditetapkan," ujar Roni, Minggu (22/11/2026).
Ia menjelaskan, besaran UMP Riau 2027 menjadi salah satu acuan dalam proses pembahasan upah minimum di tingkat kabupaten/kota. Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak menunda tahapan pembahasan agar penetapan UMK dapat dilakukan sesuai jadwal.
Selain mengacu pada ketentuan yang berlaku, proses penetapan UMK juga harus melalui mekanisme pembahasan dengan mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan di masing-masing daerah.
Sebelumnya, Pemprov Riau telah menetapkan UMP 2027 sebesar Rp4.031.142. Jumlah tersebut mengalami kenaikan Rp250.646 dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp3.780.495,85.
Tidak hanya upah minimum reguler, Pemprov Riau juga menetapkan upah minimum sektoral untuk sektor minyak dan gas (migas) serta pertanian dan perkebunan.
Berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Riau, upah minimum sektor migas 2027 ditetapkan sebesar Rp4.054.676. Nilai ini meningkat Rp252.110 atau 6,63 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara itu, upah minimum sektor pertanian dan perkebunan ditetapkan sebesar Rp4.034.603. Angka tersebut naik Rp250.862 atau 6,63 persen dibandingkan tahun 2026.
Dengan telah ditetapkannya UMP dan upah minimum sektoral tingkat provinsi, pemerintah kabupaten/kota kini diminta mempercepat pembahasan UMK 2027 agar seluruh tahapan dapat diselesaikan sesuai tenggat waktu.
Roni berharap seluruh daerah mematuhi jadwal yang telah ditentukan sehingga keputusan mengenai besaran upah minimum tahun depan tidak mengalami keterlambatan.
"Kami berharap seluruh daerah dapat menyelesaikan tahapan tersebut sesuai jadwal sehingga keputusan mengenai besaran upah minimum tahun depan dapat ditetapkan tepat waktu," katanya. (halloriau)
| Editor | : | Tim |
| Kategori | : | Riau |



01
02
03
04
05
