ilustrasi.PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kembali memberikan kemudahan kepada masyarakat melalui Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Program ini memberikan sejumlah keringanan dan pembebasan denda pajak kendaraan bagi masyarakat yang ingin menyelesaikan kewajiban pajaknya.
Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui sosialisasi program bersama kepolisian dan Jasa Raharja, pemutihan PKB Provinsi Riau berlangsung hingga 30 November 2026.
Melalui program tersebut, masyarakat bisa mendapatkan beberapa fasilitas keringanan, di antaranya pengurangan beban tunggakan PKB, penghapusan denda PKB, serta penghapusan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) untuk tahun-tahun sebelumnya.
Namun, penghapusan denda SWDKLLJ tersebut tidak termasuk denda untuk tahun berjalan. Seluruh fasilitas tetap mengikuti persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, Pemprov Riau juga memberikan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua (BBNKB II). Kebijakan ini ditujukan untuk mempermudah masyarakat yang melakukan proses balik nama kendaraan bekas atau kendaraan yang berpindah kepemilikan.
Tidak hanya kendaraan pribadi, program ini juga memberikan insentif bagi sektor angkutan barang. Pemilik kendaraan angkutan barang berkesempatan memperoleh diskon 40 persen pajak kendaraan bermotor.
Khusus insentif diskon 40 persen pajak kendaraan angkutan barang tersebut, masa berlakunya hingga 31 Desember 2026, dengan tetap memperhatikan syarat dan ketentuan yang ditetapkan.
Bayar Pajak Tanpa KTP Pemilik Lama
Kemudahan lainnya diberikan kepada masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraan tahunan, tetapi tidak memiliki KTP pemilik lama.
Dalam ketentuan program ini, pembayaran pajak kendaraan tahunan dapat dilakukan tanpa KTP pemilik lama dengan melampirkan STNK asli, KTP pemilik baru, serta menandatangani Surat Pernyataan Kepemilikan.
Selain itu, masyarakat juga mendapatkan kemudahan dalam menentukan waktu pembayaran. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sudah dapat dibayarkan 90 hari sebelum tanggal jatuh tempo.
Masyarakat diimbau untuk memanfaatkan program pemutihan tersebut sebelum masa berlakunya berakhir. Pembayaran dan pengurusan administrasi kendaraan dapat dilakukan melalui Samsat terdekat.
Program ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan pemilik kendaraan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak.
Masyarakat diingatkan agar tidak menunggu hingga hari terakhir periode pemutihan untuk mengurus kewajiban pajak kendaraannya.(*)
| Editor | : | Tim |
| Kategori | : | Riau |



01
02
03
04
05
