KUALA LUMPUR – Pemerintah Malaysia berencana menaikkan upah minimum menjadi 2.000 ringgit Malaysia (RM) per bulan mulai Juni 2027. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari rancangan anggaran tahun depan yang juga mencakup perluasan keringanan pajak penghasilan dan bantuan tunai untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan biaya hidup.

Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, mengajukan rancangan anggaran 2027 pada Jumat (9/10/2026). Dalam pidatonya, ia menekankan pentingnya memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat yang lebih merata bagi masyarakat, pekerja, dan pelaku usaha kecil.

Dikutip dari VnExpress, Sabtu (10/10/2026), pemerintah juga menyiapkan sejumlah reformasi pendapatan dan dukungan ekonomi di tengah tekanan fiskal akibat meningkatnya biaya energi.

“Pertanyaan kami bukan hanya soal seberapa besar ekonomi yang akan dibangun, tetapi apakah pertumbuhannya akan membuka ruang bagi keluarga untuk menabung, bagi pekerja untuk menikmati upah yang lebih layak, bagi usaha kecil untuk terus berkembang,” kata Anwar.

Upah Minimum dan Keringanan Pajak Naik

Dalam rancangan kebijakan tersebut, upah minimum bulanan akan dinaikkan dari RM1.700 menjadi RM2.000 mulai Juni 2027. Berdasarkan asumsi kurs Rp4.381 per ringgit, nilai upah minimum baru itu setara sekitar Rp8,76 juta per bulan, naik dari sekitar Rp7,45 juta.

Pemerintah juga berencana meningkatkan keringanan pajak penghasilan individu dari RM9.000 menjadi RM12.000 per tahun. Dengan asumsi kurs yang sama, nilainya meningkat dari sekitar Rp39,43 juta menjadi Rp52,57 juta.

Selain itu, bantuan tunai direncanakan mencapai RM16 miliar atau sekitar Rp70,10 triliun. Dukungan bagi pembeli rumah pertama dan pelaku usaha kecil juga akan diperluas.

Rangkaian kebijakan tersebut disiapkan untuk membantu rumah tangga menghadapi tekanan biaya hidup sekaligus mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

Pertumbuhan Ekonomi Malaysia Diproyeksikan Menguat

Pemerintah Malaysia memperkirakan perekonomian tumbuh 4,2–5,2% pada 2027. Sementara itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi 2026 direvisi naik untuk kedua kalinya pada tahun ini, dengan perkiraan berada di kisaran 4,8–5,3%.

Pada semester pertama 2026, ekonomi Malaysia tercatat tumbuh 5,7%. Kinerja tersebut antara lain didukung perkembangan industri kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), serta permintaan terhadap produk teknologi dan semikonduktor.

Ekspor bruto Malaysia diperkirakan meningkat 31% sepanjang 2026 seiring kuatnya permintaan produk teknologi. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang mendukung prospek pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

Di sisi politik, koalisi pemerintahan yang dipimpin Anwar sebelumnya mengalami kemunduran dalam pemilihan umum daerah. Situasi itu memunculkan spekulasi mengenai kemungkinan percepatan pemilu nasional.

Pemilu nasional berikutnya dijadwalkan berlangsung pada Februari 2028. Anwar menyatakan kemungkinan pemilu lebih awal dapat muncul apabila perpecahan internal koalisi pemerintah semakin memburuk. Sejumlah analis menilai rancangan anggaran 2027 juga perlu dilihat dalam konteks dinamika politik tersebut.

Belanja Negara Naik, Defisit Ditargetkan Menyusut

Dalam rancangan anggaran 2027, belanja pemerintah diproyeksikan meningkat 3,6% dibandingkan anggaran revisi tahun ini yang mencapai RM444,1 miliar atau sekitar Rp1.945,2 triliun.

Rencana belanja tersebut mencakup RM83 miliar untuk belanja pembangunan dan RM376,8 miliar untuk belanja operasional. Berdasarkan asumsi kurs yang digunakan, masing-masing setara sekitar Rp363,5 triliun dan Rp1.650,3 triliun.

Pendapatan negara pada 2027 diperkirakan naik 4,7% menjadi RM380,8 miliar atau sekitar Rp1.668,1 triliun. Penerimaan itu termasuk kontribusi RM32 miliar atau sekitar Rp140,2 triliun dari perusahaan energi nasional Petronas.

Di sisi lain, kenaikan biaya energi meningkatkan beban subsidi pemerintah. Target defisit fiskal 2026 pun direvisi menjadi 3,6% dari produk domestik bruto (PDB), naik dari target sebelumnya sebesar 3,5%.

Anwar menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap menjaga disiplin fiskal dalam jangka menengah. Untuk 2027, defisit anggaran ditargetkan turun menjadi 3,3% dari PDB.

Dengan kombinasi kenaikan upah minimum, perluasan keringanan pajak, bantuan tunai, dan pengendalian defisit, pemerintah Malaysia berupaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan biaya energi global. (merdeka)