JAKARTA - Sejumlah dosen pejuang beasiswa ongoing menyampaikan surat terbuka kepada Dewan Pembina dan Pengurus DPP Forum Komunikasi Dosen Seluruh Indonesia (FKDSI) menjelang rencana pelantikan organisasi pada 2–3 Oktober 2026.

Surat terbuka tersebut disampaikan setelah muncul berbagai persoalan yang dinilai perlu segera diselesaikan melalui evaluasi dan musyawarah organisasi. Persoalan tersebut antara lain menyangkut keberlanjutan perjuangan beasiswa ongoing, prioritas organisasi menjelang pelantikan, komunikasi antara pimpinan dan para pejuang, tata kelola kepengurusan, serta legitimasi kepemimpinan FKDSI.

Para pejuang mengingatkan bahwa FKDSI tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan beasiswa ongoing. Proses konsolidasi, pembentukan organisasi, hingga pengurusan legalitas FKDSI didukung oleh waktu, tenaga, pemikiran, jaringan, serta kontribusi para pejuang. Sementara itu, perjuangan beasiswa ongoing hingga kini belum selesai dan September hingga Oktober masih dipandang sebagai momentum penting untuk mengupayakan optimalisasi anggaran maupun penambahan kuota bagi dosen yang masih menunggu kepastian pembiayaan studi.

Sebagai bentuk dukungan terhadap tuntutan evaluasi dan musyawarah tersebut, *para dosen juga telah memberikan tanda tangan melalui petisi yang disiapkan oleh kelompok pejuang beasiswa ongoing**. Petisi tersebut menjadi wadah bagi para dosen untuk menyatakan dukungan secara sukarela terhadap evaluasi kepemimpinan dan tata kelola FKDSI, transparansi organisasi, serta keberlanjutan perjuangan beasiswa ongoing.

Petisi dapat diakses melalui:  
Petisi Dosen Pejuang Beasiswa Ongoing

Para pejuang berharap surat terbuka dan petisi tersebut dapat mendorong Dewan Pembina serta Pengurus DPP FKDSI membuka ruang evaluasi dan musyawarah sebelum pelantikan dilaksanakan, sekaligus mengembalikan perhatian organisasi pada perjuangan dosen yang masih menunggu kepastian pembiayaan studi.

Salah seorang dosen pejuang beasiswa ongoing, Yolma Hendra, mahasiswa Program Doktoral (S3) Universitas Andalas sekaligus dosen swasta di Riau, turut menyampaikan pandangannya terkait perjuangan tersebut. Yolma merupakan anak pertama dari tujuh bersaudara dan menjadi tulang punggung keluarga. Menurutnya, perjuangan untuk memperoleh kepastian pembiayaan studi masih membutuhkan upaya maksimal selama peluang penambahan kuota dan optimalisasi anggaran masih terbuka.

Atas berbagai persoalan tersebut, para dosen pejuang beasiswa ongoing menyampaikan surat terbuka secara langsung melalui media kepada Dewan Pembina dan Pengurus DPP FKDSI. Berikut isi surat terbuka tersebut:

SURAT TERBUKA DOSEN PEJUANG BEASISWA ONGOING

Tunda Pelantikan, Buka Evaluasi Kepemimpinan, dan Kembali Fokus pada Perjuangan

Kepada Yth.  
Dewan Pembina dan Pengurus DPP  
Forum Komunikasi Dosen Seluruh Indonesia (FKDSI)

Dengan hormat,

Kami, dosen pejuang beasiswa ongoing yang selama ini terlibat dalam perjuangan dan konsolidasi bersama, menyampaikan surat terbuka ini sebagai bentuk kepedulian terhadap arah FKDSI dan keberlanjutan perjuangan beasiswa ongoing yang hingga saat ini belum selesai.

Kami meminta rencana pelantikan FKDSI pada 2–3 Oktober 2026 ditunda sampai evaluasi dan musyawarah organisasi dilaksanakan secara terbuka.

FKDSI tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan beasiswa ongoing. Para dosen pejuang telah memberikan waktu, tenaga, pemikiran, jaringan, serta dukungan dalam proses konsolidasi kepengurusan, pembentukan organisasi, hingga pengurusan legalitas FKDSI. Pembentukan organisasi ini juga bukan semata berasal dari sumber daya pribadi satu orang. Terdapat kontribusi kolektif para pejuang yang menyertai proses pembentukan dan pengembangan FKDSI.

Karena itu, sejarah perjuangan tersebut tidak sepatutnya diabaikan setelah struktur dan legalitas organisasi terbentuk.

Saat ini perjuangan beasiswa ongoing belum selesai. September hingga Oktober merupakan momentum penting untuk terus mengejar peluang optimalisasi anggaran dan penambahan kuota bagi dosen yang masih menunggu kepastian pembiayaan studi. Dalam kondisi tersebut, kami mempertanyakan mengapa perhatian dan energi organisasi justru semakin besar diarahkan pada persiapan pelantikan dan agenda lain ketika perjuangan yang menjadi basis konsolidasi bersama belum memperoleh penyelesaian.

Ketua FKDSI, Andi Herenal Daeng Toto, sebelumnya menyampaikan bahwa pelantikan dan perjuangan beasiswa ongoing akan dijalankan secara bersamaan*. Namun, berdasarkan pengalaman para pejuang, kondisi yang terjadi tidak menunjukkan keseimbangan tersebut.

Aktivitas organisasi dinilai lebih banyak diarahkan pada persiapan pelantikan dan agenda organisasi lainnya, sementara komunikasi Ketua FKDSI dengan kelompok pejuang telah terhenti dan yang bersangkutan telah keluar dari grup WhatsApp perjuangan.

Kami juga menerima pernyataan bahwa persoalan beasiswa ongoing bukan satu satunya prioritas FKDSI karena terdapat berbagai persoalan dosen lain yang perlu diperjuangkan. Kami memahami bahwa FKDSI sebagai organisasi nasional dapat memiliki agenda yang luas. Namun, kami mempertanyakan keputusan untuk memperluas fokus tersebut ketika perjuangan yang menjadi salah satu basis utama konsolidasi dan pembentukan organisasi justru belum selesai.

Ketika kami meminta evaluasi dan mengusulkan agar persoalan diselesaikan melalui musyawarah mufakat sebelum pelantikan, respons Ketua FKDSI yang disampaikan kepada para pejuang adalah:

“Saya tetap adakan pelantikan.”

Pernyataan tersebut menimbulkan kekecewaan di kalangan pejuang. Kami menilai kepemimpinan organisasi nasional seharusnya mampu membuka ruang kritik, menerima perbedaan pendapat, dan mengedepankan musyawarah ketika terdapat persoalan serius di dalam organisasi.

Dalam konteks tersebut, sebagian pejuang menilai Andi Herenal Daeng Toto lebih memprioritaskan pelantikan dan kepentingan organisasi yang sedang dibangun daripada amanah perjuangan beasiswa ongoing. Penilaian tersebut muncul dari kesenjangan antara komitmen untuk menjalankan pelantikan dan perjuangan secara bersamaan dengan kondisi yang kami alami, yaitu berkurangnya komunikasi dan keterlibatan dalam perjuangan ketika momentum advokasi masih berlangsung.

Kami juga memperoleh informasi bahwa pelaksanaan pelantikan segera merupakan permintaan Dewan Pembina FKDSI, Brigjen Pol. (Purn.) Prof. Dr. Drs. Muh. Elia Wasono Mastoko, S.H., M.M., Adv. Apabila informasi tersebut benar, kami meminta dasar dan pertimbangannya dijelaskan secara terbuka.

Sekretaris Jenderal FKDSI, Prof. Dr. Esti Handayani Hardi, S.Pi., M.Si., juga telah diminta membantu menjembatani persoalan dan menyampaikan usulan penundaan kepada Dewan Pembina. Namun, hingga surat terbuka ini disampaikan, kami belum memperoleh kejelasan mengenai hasil komunikasi tersebut.

Demikian pula, permintaan para pejuang agar Dewan Pengurus, khususnya Sekretaris Jenderal, mendampingi audiensi bersama Ketua Komisi X DPR RI tidak memperoleh kepastian hingga audiensi tersebut terlaksana.

Di tengah berbagai persoalan tersebut, kami memandang legitimasi kepemimpinan FKDSI perlu dievaluasi secara terbuka*.

Berdasarkan proses yang diketahui dan diikuti para pejuang, Andi Herenal sebelumnya merupakan ketua dalam perjuangan beasiswa ongoing. Sepanjang yang kami ketahui, tidak pernah ada keputusan rapat anggota yang secara khusus memilih dan menetapkan Andi Herenal sebagai Ketua FKDSI*.

Bagi kami, ketua perjuangan beasiswa ongoing dan Ketua FKDSI merupakan dua mandat organisasi yang berbeda*. Mandat sebagai ketua perjuangan tidak serta merta menjadi mandat untuk memimpin organisasi nasional yang kemudian terbentuk.

Karena itu, kami meminta jabatan Ketua FKDSI ditinjau kembali*. Perlu dijelaskan secara terbuka bagaimana Ketua FKDSI ditetapkan, melalui forum apa keputusan tersebut dibuat, siapa yang memberikan mandat, serta mekanisme organisasi apa yang menjadi dasar penetapannya.

Persoalan legitimasi ini penting karena FKDSI tidak dibangun oleh satu orang dan bukan semata dibiayai dari dana pribadi Ketua. Organisasi ini tumbuh melalui kerja kolektif. Ada waktu, tenaga, pemikiran, jaringan, dukungan, dan kontribusi pembiayaan para pejuang dalam perjalanan konsolidasi, pembentukan organisasi, hingga pengurusan legalitas FKDSI.

Oleh karena itu, kepemimpinan organisasi juga harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang orang yang ikut membangun organisasi tersebut.

Kami juga meminta evaluasi terhadap perubahan sejumlah nama dalam kepengurusan yang menurut pihak terdampak dilakukan tanpa komunikasi dan musyawarah yang memadai. Jika terdapat permintaan mengenai pertanggungjawaban donasi dan kontribusi perjuangan, laporan tersebut sepatutnya dibuka secara lengkap sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas organisasi.

Atas dasar itu, kami meminta Dewan Pembina dan Pengurus DPP FKDSI untuk:

1. Mempertimbangkan penundaan pelantikan FKDSI pada 2–3 Oktober 2026* sampai evaluasi dan musyawarah organisasi dilaksanakan.
2. Menyelenggarakan evaluasi terbuka* mengenai kepemimpinan, komunikasi, kepengurusan, dan tata kelola organisasi.
3. Menjelaskan secara terbuka proses dan dasar penetapan Ketua FKDSI*, termasuk keputusan atau mandat organisasi yang menjadi landasannya.
4. Meninjau kembali jabatan Ketua FKDSI* apabila tidak dapat ditunjukkan adanya keputusan rapat anggota atau mekanisme organisasi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Mengevaluasi perubahan kepengurusan dan membuka pertanggungjawaban organisasi*, termasuk penggunaan kontribusi atau donasi perjuangan apabila diminta.
6. Memulihkan komunikasi dengan para dosen pejuang* dan membuka ruang musyawarah untuk menyelesaikan persoalan yang berkembang.
7. Mengembalikan fokus dan energi FKDSI pada perjuangan beasiswa ongoing* selama peluang penambahan kuota dan optimalisasi anggaran masih terbuka.

Kami tidak ingin sejarah FKDSI dilupakan atau ditulis ulang seolah organisasi ini berkembang tanpa kerja kolektif para dosen pejuang. Kami juga tidak ingin perjuangan beasiswa ongoing hanya menjadi kendaraan konsolidasi pada fase pembentukan organisasi, kemudian kehilangan prioritas setelah struktur kepengurusan dan legalitas FKDSI terbentuk.

Surat terbuka ini bukan upaya menghentikan organisasi. Surat ini merupakan tuntutan agar FKDSI membangun dan menjalankan kepemimpinannya melalui proses yang transparan, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada orang orang yang ikut membangun perjuangan tersebut.

*Evaluasi sebelum pelantikan. Musyawarah sebelum keputusan. Legitimasi sebelum pengukuhan.*

Pada akhirnya, persoalan yang paling mendesak tetap nasib para dosen yang masih menunggu kepastian pembiayaan studinya. Selama peluang penambahan kuota dan optimalisasi anggaran masih terbuka, kami meminta FKDSI menghentikan pengalihan fokus, membuka kembali komunikasi dengan para pejuang, menggunakan jaringan organisasi secara maksimal, dan memusatkan kembali energi untuk menuntaskan perjuangan beasiswa ongoing.*

Jakarta, 30 September 2026

Dosen Pejuang Beasiswa Ongoing

Para penandatangan merupakan dosen dan pihak yang secara sukarela menyatakan dukungan terhadap tuntutan evaluasi, musyawarah, transparansi, legitimasi kepemimpinan, dan keberlanjutan perjuangan beasiswa ongoing.(Rilsi)