BANDAR LAKSAMANA — Memadamkan api bukan akhir dari perang melawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Di bentang gambut Bengkalis, persoalan justru berlanjut setelah asap menghilang: bagaimana menjaga air tetap tersedia, mencegah lahan kembali terbakar dan memastikan masyarakat mampu mengelola lahan tanpa merusak ekosistem.

Pesan itu ditegaskan Bupati Bengkalis Hj. Kasmarni saat menerima kunjungan kerja Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni bersama Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, Kapolda Riau, Danlanud Roesmin Nurjaddin, jajaran Forkopimda Riau serta Rektor Universitas Riau di Rumah Runding Restorasi, Desa Tanjung Leban, Kecamatan Bandar Laksamana, Rabu (30/9/2026).

Di hadapan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, aparat keamanan dan kalangan akademisi, Kasmarni memaparkan kondisi karhutla sekaligus langkah yang telah dilakukan Pemkab Bengkalis. Berdasarkan ground check hingga 22 September 2026, karhutla tercatat mencapai 946 hektare dengan 87 titik api. Sementara pemantauan citra satelit per 28 September 2026 menunjukkan luas indikatif mencapai 8.573,25 hektare dengan 73 titik api.

“Angka ini menjadi pengingat bagi kita bahwa karhutla tidak boleh dilihat hanya sebagai persoalan api. Ada persoalan gambut, tata air, akses, aktivitas masyarakat, hingga koordinasi dan kewenangan yang harus kita tangani secara bersama-sama,” tegas Kasmarni.

Menghadapi kondisi tersebut, Pemkab Bengkalis telah menetapkan status Siaga Darurat Karhutla, membentuk Satgas Operasi Bersama yang melibatkan TNI dan Polri, menyiapkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG), memperkuat sarana pemadaman serta meningkatkan patroli di kawasan rawan. Pemerintah pusat juga memberikan dukungan anggaran penanganan karhutla sebesar Rp15 miliar melalui BPBD Kabupaten Bengkalis.

Namun, Kasmarni menegaskan penanganan karhutla tidak boleh berhenti pada pengerahan personel dan anggaran. Pencegahan serta restorasi harus menjadi bagian utama. Pemkab Bengkalis mendorong pendekatan berbasis masyarakat melalui Transfer Anggaran Berbasis Ekologi (TAKE), sekaligus mendorong masyarakat membuka dan mengelola lahan dengan cara aman tanpa membakar.

“Gambut dapat tetap aman apabila airnya terjaga, masyarakatnya kuat, datanya tersedia, dan semua kita bekerja dalam satu arah,” ujar Kasmarni.

Rumah Runding Restorasi Tanjung Leban menjadi salah satu contoh konkret pendekatan tersebut. Kawasan ini dikembangkan sebagai ruang konsolidasi, riset, edukasi dan pembelajaran restorasi, termasuk pengelolaan tata air pada lanskap sekitar 2.400 hektare. Pemerintah, masyarakat dan akademisi diharapkan menjadikan kawasan itu sebagai ruang bersama untuk menemukan solusi persoalan gambut.

Kasmarni juga berencana menjadikan dua pohon di kawasan Rumah Runding Restorasi sebagai simbol komitmen pelestarian lingkungan melalui pembangunan ikon, tugu atau spot foto.

 “Kita ingin ada tanda bahwa di tempat ini kita berkomitmen bersama menjaga lingkungan. Dua pohon ini nantinya kita jadikan ikon atau spot foto sebagai simbol komitmen Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk terus menjaga dan melestarikan hutan mangrove,” ungkapnya.

Pengembangan kawasan juga akan diperkuat dengan pembangunan Tugu Bintangor di Bengkalis, gerbang masuk melalui dukungan CSR PT BBHA, jaringan listrik PLN serta peningkatan akses jalan dengan dukungan Pemerintah Provinsi Riau. Infrastruktur tersebut diharapkan menjadikan Rumah Runding Restorasi tidak sekadar lokasi restorasi, tetapi juga pusat edukasi dan kolaborasi lingkungan.

Kasmarni turut menyampaikan apresiasi kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto beserta jajaran atas dukungan pemerintah pusat dalam penanganan karhutla. Ia juga mengapresiasi Pemprov Riau, TNI-Polri, akademisi, dunia usaha, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api dan Masyarakat Peduli Gambut.

Menurut Kasmarni, keberhasilan menjaga gambut tidak cukup diukur dari seberapa luas lahan yang berhasil dipulihkan atau seberapa cepat api dipadamkan. Ukuran yang lebih penting adalah meningkatnya kesadaran masyarakat, terjaganya tata air dan kemampuan semua pihak mencegah kebakaran sebelum berkembang menjadi bencana.

Di hadapan Menteri Kehutanan, Kasmarni memastikan Pemkab Bengkalis siap memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, Pemprov Riau, TNI-Polri, akademisi, dunia usaha dan masyarakat. 

“Kami siap berkolaborasi, siap bergerak, dan siap memastikan bahwa upaya menjaga hutan dan lahan bukan sekadar program, tetapi menjadi gerakan bersama demi keselamatan lingkungan dan masa depan masyarakat,” pungkasnya.