Minggu, 27 September 2026

Breaking News

  • Komitmen Tak Surut di Tengah Efisiensi, Bupati Afni Tetap Siapkan Bonus Bagi Qori Berprestasi   ●   
  • Polisi Sita 10 Ton Kayu Olahan Tanpa Dokumen di Sinaboi Rokan Hilir   ●   
  • Tutup MTQ Ke-XX Sabak Auh 2026, Wabup Siak Ajak Masyarakat Jadikan Al-Qur'an Pedoman Hidup   ●   
  • Ketua BKSAP DPR RI Kecam Pengangkatan Isu West Papua di UNGA PBB   ●   
  • SMEXPO 2026 Jadi Magnet UMKM Pekanbaru, Puluhan Produk Lokal Diburu Pengunjung   ●   
Ketua BKSAP DPR RI Kecam Pengangkatan Isu West Papua di UNGA PBB
Minggu 27 September 2026, 15:54 WIB
Ketua BKSAP DPR RI Dr. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A., mengecam langkah Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Matthew Cooper Wale, yang kembali mengangkat isu West Papua dalam Sidang Umum PBB (UNGA) ke-81.

 

Jakarta — Ketua BKSAP DPR RI Dr. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A., mengecam langkah Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Matthew Cooper Wale, yang kembali mengangkat isu West Papua dalam Sidang Umum PBB (UNGA) ke-81.
 
Anggota Komisi I Fraksi PKS DPR RI tersebut menilai pengangkatan isu Papua di forum internasional tanpa konteks yang utuh berpotensi memperkeruh hubungan Indonesia dengan negara-negara Pasifik serta mengabaikan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan negara.
 
"Kami mengecam pengangkatan isu West Papua secara sepihak di forum PBB. Persoalan Papua adalah bagian dari kedaulatan Indonesia dan tidak semestinya terus dijadikan komoditas politik di forum internasional,” tegas Syahrul Aidi, Minggu (27/9/2026).
 
Anggota DPR RI dari Riau itu menegaskan bahwa Indonesia terbuka terhadap kritik dan dialog mengenai pembangunan, HAM, serta kesejahteraan masyarakat Papua. Namun, pembahasan tersebut harus dilakukan berdasarkan fakta, data yang terverifikasi, serta penghormatan terhadap hukum internasional dan Indonesia.
 
"Jika ada persoalan HAM atau pembangunan di Papua, mari kita bahas dengan data dan mekanisme dialog yang konstruktif. Jangan membangun narasi sepihak yang berpotensi mendeligitimasi Indonesia,” ujarnya.
 
Syahrul juga meminta pemerintah untuk memperkuat diplomasi Indonesia di kawasan Pasifik.
 
"Indonesia tidak boleh diam. Diplomasi harus hadir lebih aktif. Jangan sampai ruang informasi tentang Papua dikuasai oleh narasi sepihak pihak lain," pungkasnya.
 
BKSAP DPR RI menegaskan komitmennya untuk memperkuat diplomasi parlemen dengan negara-negara Pasifik, sekaligus menjaga kepentingan nasional, kedaulatan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (*)

 




Editor : Tim
Kategori : Nasional
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Situsnews.com, silakan kontak ke email: [email protected]
Berita Pilihan
Minggu 27 September 2026
Milad ke-3 PPSKS, Kasmarni Ajak Perkuat Persaudaraan dan Bangun Bengkalis Bersama

Selasa 22 September 2026
Gaji Bukan Segalanya, 12 Kebiasaan Ini Bisa Bantu Wujudkan Financial Freedom

Jumat 18 September 2026
Jangan Jadikan Takdir Alasan Bermalas-malasan, Takdir Bukan Alasan Berhenti Berusaha

Kamis 17 September 2026
2027 Punya 18 Hari Libur Nasional, Ini Daftar Lengkapnya

Selasa 15 September 2026
TNI AL Sambangi Pesisir Bantan, Narkoba dan Abrasi Jadi Sorotan

Sabtu 12 September 2026
Catat, Ini Perkiraan Libur Hari Besar Islam Tahun 2027

Rabu 09 September 2026
Musyran VI Pramuka Bukit Batu, Edi Sakura Dorong Kepemimpinan yang Solid dan Bersinergi

Rabu 09 September 2026
Mulai Kehilangan Semangat? Ini Sejumlah Cara Sederhana Mengatasi Burnout

Senin 07 September 2026
Ikan atau Kucing, Apa yang Pertama Kamu Lihat? Begini Gambaran Sifatnya

Jumat 04 September 2026
Menhan Israel Akui Upaya Dapatkan Dukungan AS untuk Relokasi Warga Gaza

Copyrights © 2017-2026 All Rights Reserved by Situsnews.com
Scroll to top