JAKARTA (25/09) — Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI dari Fraksi PKS, Syahrul Aidi Maazat, menilai aksi walkout yang dilakukan delegasi Indonesia saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu hendak menyampaikan pidato dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Kamis (24/9) waktu setempat, merupakan sikap yang tepat.

Menurut Syahrul, langkah tersebut merupakan bagian dari diplomasi Indonesia yang sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya komitmen untuk menentang segala bentuk penjajahan serta mendukung kemerdekaan Palestina.

“Aksi walkout delegasi Indonesia adalah sikap yang tepat. Ini merupakan bentuk diplomasi yang menjalankan amanat UUD 1945, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan dan Indonesia harus ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” ujar Syahrul.

Ia juga mengapresiasi langkah delegasi Indonesia bersama puluhan delegasi negara lainnya yang turut meninggalkan ruang sidang sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Israel dan kehadiran Netanyahu dalam forum internasional tersebut.

“Langkah delegasi Indonesia patut kita apresiasi. Walkout ini mengirimkan pesan bahwa Indonesia tetap konsisten berdiri bersama rakyat Palestina. Kita juga mengapresiasi negara-negara lain yang menunjukkan sikap serupa. Solidaritas seperti ini penting untuk terus dijaga dan diperluas,” katanya.

Syahrul menegaskan, aksi tersebut tidak seharusnya berhenti sebagai simbol semata. Menurutnya, momentum solidaritas yang muncul dalam Sidang Majelis Umum PBB perlu diterjemahkan ke dalam langkah diplomatik yang lebih konkret untuk menghentikan penderitaan rakyat Palestina serta memastikan terpenuhinya hak mereka atas kemerdekaan dan kedaulatan.

“Solidaritas politik harus bergerak menuju tindakan nyata. Masyarakat internasional perlu menjaga tekanan diplomatik, memastikan perlindungan terhadap warga sipil, memperluas akses kemanusiaan, dan mendorong langkah konkret menuju terwujudnya Palestina yang merdeka dan berdaulat,” tegasnya.

Ia menilai banyaknya delegasi yang memilih meninggalkan ruang sidang juga menunjukkan besarnya perhatian masyarakat internasional terhadap perkembangan situasi di Palestina. Karena itu, forum multilateral seperti PBB dinilai perlu memastikan hukum internasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan ditegakkan secara konsisten.

Sebagai Ketua BKSAP DPR RI, Syahrul juga mendorong agar solidaritas terhadap Palestina terus diperkuat melalui jalur diplomasi antarparlemen. Menurutnya, Indonesia dapat terus menggalang dukungan dari parlemen negara-negara lain agar isu Palestina tetap mendapat perhatian di tengah dinamika geopolitik global.

“Indonesia memiliki sejarah panjang dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Sikap itu harus terus kita jaga, baik melalui diplomasi pemerintah maupun diplomasi parlemen. Tujuan akhirnya jelas, yakni terpenuhinya hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan hidup dalam negara yang merdeka dan berdaulat,” pungkas Syahrul. (*)