PELALAWAN - Dukungan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diberikan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada hutan tanaman mendapat apresiasi dari sejumlah pemerintah desa di Kabupaten Pelalawan.

Bantuan tersebut dinilai turut memperkuat upaya perlindungan masyarakat dan lingkungan, termasuk di wilayah yang berada di luar areal kerja perusahaan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Komisariat Daerah Riau, Muller Tampubolon, mengatakan anggota APHI memiliki sumber daya yang dapat dikerahkan untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi kebakaran, sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan.

Menurutnya, penanganan karhutla tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri karena api berpotensi meluas dan menimbulkan dampak terhadap berbagai wilayah di sekitarnya.

“Bantuan pemadaman di desa sekitar merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab bersama dalam menjaga satu kesatuan lanskap. Tujuan utamanya adalah membantu mengendalikan api secepat mungkin agar tidak meluas dan menimbulkan dampak sosial, ekonomi, kesehatan, maupun lingkungan,” kata Muller di Pekanbaru.

Ia mengatakan, efektivitas penanganan karhutla sangat bergantung pada komunikasi yang terbuka antarpihak, ketersediaan akses menuju lokasi, sumber air yang memadai, serta pembagian peran yang jelas.

Karena itu, koordinasi antara PBPH, pemerintah daerah, pemerintah desa, aparat, dan masyarakat perlu dibangun sejak tahap pencegahan, bukan hanya ketika kebakaran telah terjadi.

Muller juga menyampaikan apresiasi atas surat penghargaan yang diberikan Pemerintah Desa Kuala Panduk dan Pemerintah Desa Lubuk Kembang Bungo kepada PBPH yang telah membantu upaya pemadaman karhutla.

“Penghargaan dari desa merupakan bentuk kepercayaan yang harus dijaga. Kami mendorong anggota APHI untuk terus mendukung patroli, deteksi dini, edukasi, penguatan Masyarakat Peduli Api, serta bantuan operasional ketika kondisi darurat membutuhkan respons bersama,” ujarnya.

Desa Rasakan Manfaat Bantuan Pemadaman

Kepala Desa Kuala Panduk, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan, Tomjon, mengatakan bantuan personel dan sarana dari PBPH memberikan dukungan nyata dalam upaya pengendalian kebakaran di wilayah desa.

Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak menjadi penting agar api dapat segera dikendalikan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas.

“Kami mengapresiasi tim PBPH yang telah membantu pemadaman karhutla di wilayah desa. Bantuan personel dan sarana di lapangan memperkuat upaya bersama agar kebakaran dapat dikendalikan dan tidak menimbulkan dampak yang lebih besar bagi masyarakat,” kata Tomjon.

Ia berharap kerja sama tersebut tidak hanya dilakukan ketika terjadi kebakaran, tetapi juga diperkuat melalui berbagai langkah pencegahan.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain sosialisasi pembukaan lahan tanpa membakar, patroli bersama, peningkatan kemampuan kelompok masyarakat, serta penyiapan sumber air di wilayah yang memiliki risiko kebakaran.

Apresiasi serupa juga disampaikan Sekretaris Desa Lubuk Kembang Bungo, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Rajat.

Menurutnya, bantuan PBPH dalam pemadaman karhutla telah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di wilayah tersebut.

“Surat penghargaan yang kami berikan merupakan ungkapan terima kasih atas dukungan yang telah dirasakan masyarakat. Kerja sama antara desa, perusahaan, aparat, dan seluruh unsur terkait sangat dibutuhkan agar api dapat segera ditangani,” ujar Rajat.

Ia menambahkan, masyarakat dan pemerintah desa juga memiliki peran penting dalam upaya pencegahan karhutla.

Masyarakat diharapkan dapat segera melaporkan apabila menemukan asap atau api, menjaga lingkungan, serta membantu kelancaran akses bagi tim pemadam menuju lokasi kebakaran.

Dorong Pencegahan Karhutla Sepanjang Tahun

APHI Komda Riau menilai pola kerja sama yang telah terbangun di Kabupaten Pelalawan perlu terus dikembangkan.

Kolaborasi tidak hanya difokuskan pada respons pemadaman ketika kebakaran terjadi, tetapi diarahkan menjadi kemitraan pencegahan yang berjalan sepanjang tahun.

Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pemetaan wilayah rawan kebakaran, pembasahan lahan pada titik-titik berisiko, kesiapan personel dan peralatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai dengan karakteristik setiap desa.

Muller menilai kemitraan yang konsisten antara PBPH, pemerintah, aparat, dan masyarakat akan membantu memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi musim rawan kebakaran.

Melalui kerja sama yang berkelanjutan, risiko karhutla diharapkan dapat ditekan sekaligus membangun hubungan saling mendukung antara pengelola kawasan hutan dan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pengelolaan.

Kolaborasi tersebut juga diharapkan dapat memperkuat perlindungan terhadap masyarakat, lingkungan, serta berbagai aktivitas ekonomi yang berpotensi terdampak apabila kebakaran hutan dan lahan meluas. (*)