JAKARTA-Pemerintah membuatkan penduduk Indonesia rekening bank. Untuk melaksanakan Program ini Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia mendapat penugasan dari pemerintah. Nantinya setiap rekening yang dibuatkan berisi saldo awal Rp50 ribu yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Koordinator bidang Perkeonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan soal mekanisme pembuatan rekening BRI dan BSI. Pembuatan rekening tersebut merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Airlangga menjelaskan, masyarakat berusia 17 tahun akan menerima rekening secara otomatis tanpa pergi ke bank. Dalam hal ini pemerintah akan memanfaatkan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

"Otomatis dapat. Nanti kita kerja sama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini kayaknya," kata Airlangga saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (9/9/2026).

Nantinya akan ada teknis terkait pembuatan rekening dari pemerintah. Menurut Airlangga, BRI dan BSI telah memiliki program yang mendukung hal tersebut. Selain itu, kebijakan serupa pernah diterapkan pemeritah sebelumnya.

"Nanti akan ada teknisnya seperti apa. Karena kan BI, bank BSI maupun BRI sudah punya programnya. Dan sebetulnya kami pernah lakukan juga di periode sebelumnya dengan berbagai program yang direct dari Menteri Keuangan ke rekening masing-masing orang," tuturnya.

Terkait kapan program ini dimulai, Airlangga belum merinci. Namun ia menyebut perlu ada rapat teknis dalam mempersiapkan regulasi lengkapnya.

"Kita siapkan. Mungkin nanti sesudah dirapatkan teknis, kita siapkan regulasinya, masuk ke dalam Dewan Nasional Keuangan Inklusif, kemudian baru sesudah itu kita buatkan timeline-nya," tutup Airlangga.

BSI dan BRI

BSI menyiapkan jaringan layanan untuk mengantisipasi kebutuhan pembukaan rekening masyarakat setelah Presiden Prabowo Subianto mendorong setiap warga negara memiliki rekening perbankan. BSI saat ini memiliki 1.130 cabang dan 134 ribu agen yang dapat melayani masyarakat hingga berbagai daerah.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan infrastruktur tersebut membuat BSI optimistis dapat mendukung kebijakan pemerintah. Masyarakat dapat membuka rekening melalui kantor cabang, agen, maupun layanan digital.

“Dan pakai aplikasi BYOND juga bisa, pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk rekening. Jadi secara infrastruktur semuanya Insya Allah siap,” ujar Anggoro kepada wartawan di Jakarta, Rabu (9/9/2026) seperti dilansir republika.

Anggoro mengatakan pembukaan rekening dalam jumlah besar bukan hal baru bagi BSI. Menurut dia, BSI telah memiliki pengalaman dalam melayani pembukaan rekening masyarakat sehingga siap apabila diminta mendukung program pemerintah tersebut.

“Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami dan kita siap mendukung,” katanya.

Pemerintah sendiri tengah menyiapkan kebijakan agar masyarakat memiliki rekening perbankan sejak memasuki usia 17 tahun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan rekening tersebut akan disiapkan melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni BRI dan BSI.

“Targetnya kan kalau keseluruhan itu ada 200 juta penduduk. Jadi kita targetnya 200 juta penduduk itu,” ujar Airlangga.

Menurut Airlangga, pembukaan rekening akan menggunakan basis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan terintegrasi dengan sistem digital perbankan. Pemerintah masih berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan untuk menyiapkan mekanismenya.

Rekening tersebut nantinya juga diarahkan untuk mendukung berbagai program pemerintah, termasuk penyaluran bantuan sosial (bansos). Pemerintah bahkan menyiapkan dana awal sebesar Rp50 ribu untuk mengisi rekening masyarakat.

“Jadi langsung rekeningnya terisi dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan,” kata Airlangga.

Airlangga mengatakan kebijakan kepemilikan rekening menjadi bagian dari strategi pemerintah memperluas inklusi keuangan, termasuk keuangan syariah. Saat ini, inklusi keuangan nasional telah mencapai sekitar 93,61 persen, sedangkan inklusi keuangan syariah masih 13,14 persen.

Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap lebih banyak masyarakat, terutama yang belum terhubung dengan layanan keuangan formal, dapat masuk ke dalam ekosistem perbankan.

Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI juga menyatakan kesiapan untuk mendukung arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam memperluas kepemilikan rekening perbankan bagi masyarakat. Perseroan memandang, langkah tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat inklusi dan literasi keuangan sekaligus memastikan masyarakat semakin terhubung dengan ekosistem keuangan formal.

"BRI menyambut baik dan siap mendukung arahan Presiden untuk semakin memperluas kepemilikan rekening masyarakat Indonesia," kata Direktur Utama BRI Hery Gunardi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Bagi perseroan, ujar Hery, hal ini bukan semata-mata tentang membuka rekening, tetapi bagaimana memastikan semakin banyak masyarakat dapat masuk ke dalam ekosistem keuangan formal serta memperoleh akses terhadap layanan keuangan.

Menurut Hery, perluasan akses harus diikuti dengan edukasi dan peningkatan literasi keuangan agar masyarakat memahami manfaat layanan perbankan serta semakin terbiasa bertransaksi secara digital.

Dengan demikian, kepemilikan rekening diharapkan menjadi pintu masuk masyarakat menuju layanan keuangan yang lebih luas, mulai dari transaksi dan pembayaran, menabung, menerima program pemerintah, hingga pada tahap selanjutnya memperoleh akses terhadap produk dan layanan keuangan sesuai kebutuhan dan profil masing-masing nasabah.

Hery menilai, perluasan kepemilikan rekening memiliki dampak strategis terhadap penguatan ekonomi kerakyatan. Semakin luas masyarakat yang masuk ke dalam ekosistem keuangan formal, semakin besar pula peluang untuk membangun aktivitas ekonomi yang lebih inklusif dan terdigitalisasi.

Bagi pelaku usaha mikro dan UMKM, misalnya, rekening perbankan tidak hanya berfungsi sebagai sarana menyimpan dana, tetapi dapat menjadi bagian dari rekam jejak transaksi yang pada akhirnya mendukung akses terhadap berbagai layanan keuangan.

Di sisi lain, pemanfaatan sistem pembayaran digital seperti QRIS juga dapat semakin mengintegrasikan masyarakat dan pelaku UMKM ke dalam ekosistem ekonomi digital. Pemerintah sendiri menyampaikan penggunaan QRIS menjadi salah satu bagian yang dipersiapkan untuk mengoptimalkan peningkatan inklusi keuangan nasional.

"BRI memandang arahan Presiden ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan. Ketika masyarakat memiliki akses terhadap rekening dan aktif menggunakannya, kita bukan hanya memperluas inklusi keuangan, tetapi juga membuka akses yang lebih besar terhadap aktivitas ekonomi formal dan berbagai kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan," kata Hery.

Hingga akhir kuartal II 2026, BRI memiliki 131 juta nasabah individual. Adapun nasabah yang menggunakan super app BRImo mencapai 49,7 juta pengguna. Perseroan juga memiliki 7.377 unit jaringan kantor, 637 ribu e-channel, serta 1,13 juta BRILink Agen yang telah menjangkau lebih dari 60 ribu desa.

"BRI memiliki pengalaman panjang dalam melayani masyarakat hingga ke segmen ultramikro dan wilayah pelosok. Infrastruktur yang kami miliki, mulai dari jaringan kantor, e-channel, BRILink Agen hingga BRImo, akan terus kami optimalkan sehingga layanan perbankan semakin dekat, mudah, dan relevan bagi seluruh lapisan masyarakat," kata Hery.

Penyalur Bansos
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan rekening tersebut salah satunya akan digunakan untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos). 

Menurut Purbaya, rencana pembukaan rekening tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah akan menggunakan data kependudukan untuk mengidentifikasi masyarakat yang belum memiliki rekening. 

Data tersebut nantinya akan digabungkan dengan data Bank Indonesia (BI) dan instansi terkait. “Kelihatannya setiap (data kependudukan) itu akan digabung pakai gabungan data Dukcapil maupun data di BI,” ujar Purbaya**