PEKANBARU – Yayasan Ismail Idris Bersaudara membantah tudingan adanya praktik pungutan liar (pungli) dalam pemanfaatan sebagian lahan parkir di kawasan Pasar Selasa Panam, Pekanbaru.

Pengelola menegaskan bahwa pungutan sebesar Rp20 ribu per lapak yang dikenakan kepada pedagang dilakukan secara sah dan berdasarkan kesepakatan bersama.

Pembina Yayasan Ismail Idris Bersaudara, Dasrianto, menjelaskan bahwa yayasan yang dipimpinnya merupakan lembaga resmi yang memiliki legalitas hukum dan menjalin kerja sama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kota Pekanbaru dalam pengelolaan Tempat Khusus Parkir (TKP) di kawasan Pasar Selasa Panam.

"Tidak ada pungli. Kutipan tersebut sah dan memiliki dasar legalitas yang jelas," kata Dasrianto, Selasa (2/6/2026).

Menurutnya, kerja sama tersebut tertuang dalam Kontrak Pengelolaan Tempat Khusus Parkir Nomor 5112/DPP-PAS/310/2026. Selain itu, kewajiban pajak dari pengelolaan parkir juga disetorkan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru sesuai ketentuan yang berlaku.

Dasrianto menjelaskan, area parkir yang dikelola yayasan memiliki luas sekitar 20 x 50 meter dan berada di halaman depan Pasar Selasa Panam. Namun setiap hari Selasa, saat aktivitas pasar memuncak, sebagian lahan tersebut sering dimanfaatkan oleh pedagang yang datang terlambat atau tidak memperoleh tempat berjualan di dalam area pasar.

Untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, yayasan memberikan izin kepada pedagang menggunakan sebagian lahan parkir sebagai tempat berjualan dengan biaya Rp20 ribu per lapak.

"Pedagang diperbolehkan berjualan di atas lahan parkir milik yayasan dengan membayar Rp20 ribu per lapak. Itu merupakan hasil kesepakatan antara pedagang dan yayasan sebagai kompensasi penggunaan lahan," jelasnya.

Ia menyebutkan, kesepakatan tersebut telah dituangkan dalam surat persetujuan bersama bernomor 026/Pekanbaru/25 Mei 2026 yang ditandatangani sekitar 60 pedagang. Kesepakatan itu berlaku khusus setiap hari Selasa karena aktivitas pasar pada hari-hari lain relatif sepi.

Lebih lanjut, surat kesepakatan tersebut juga telah ditembuskan kepada sejumlah pihak terkait, di antaranya Camat Tuah Madani, Lurah Tuah Karya, Babinsa Tuah Karya, Kapolsek Binawidya, serta Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.

Terkait pemberitaan yang menyebut adanya praktik pungli, Dasrianto mengaku telah melaporkan persoalan tersebut kepada pihak kepolisian karena merasa dirugikan.

Menurutnya, pemberitaan tersebut tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan dibuat tanpa melakukan konfirmasi kepada pihak yayasan sebagai pengelola.

"Kami merasa dirugikan karena informasi yang disampaikan tidak sesuai fakta. Seharusnya dilakukan konfirmasi terlebih dahulu agar pemberitaan berimbang. Selain itu, terdapat tuduhan yang menyerang pribadi saya dan mencoreng nama baik yayasan," kata Dasrianto.

Ia berharap seluruh pihak dapat mengedepankan klarifikasi dan verifikasi informasi sebelum menyampaikan tuduhan yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.(sony)