JAKARTA – Posisi utang pemerintah Indonesia terus meningkat dan hampir menyentuh angka Rp10.000 triliun. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, total utang pemerintah hingga akhir Maret 2026 tercatat mencapai Rp9.920,42 triliun.

Jumlah tersebut bertambah Rp282,52 triliun dibandingkan posisi akhir Desember 2025 yang berada di angka Rp9.637,90 triliun.

Secara rasio, total utang pemerintah itu setara 40,75 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan posisi akhir 2025 yang berada pada level 40,46 persen PDB.

Meski mengalami kenaikan, pemerintah menegaskan rasio utang masih berada di bawah ambang batas yang ditetapkan Undang-Undang Keuangan Negara, yakni maksimal 60 persen terhadap PDB.

Dalam laporan resmi yang dipublikasikan DJPPR Kementerian Keuangan, pemerintah menyebut pengelolaan utang dilakukan secara hati-hati dan terukur guna menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendukung pendalaman pasar keuangan domestik.

“Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik,” tulis DJPPR dalam laporannya yang dikutip Jumat (8/5/2026).

Komposisi utang pemerintah masih didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN). Nilainya mencapai Rp8.652,89 triliun atau sekitar 87,22 persen dari total utang.

Sementara itu, utang dalam bentuk pinjaman tercatat sebesar Rp1.267,52 triliun atau setara 12,78 persen.

“Komposisi utang pemerintah mayoritas berupa instrumen SBN yang mencapai 87,22 persen,” tulis DJPPR.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan peningkatan rasio utang hingga mendekati 40 persen PDB tidak lepas dari perlambatan ekonomi yang terjadi sepanjang 2025.

Menurutnya, penambahan utang dilakukan pemerintah sebagai langkah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional agar tidak mengalami tekanan yang lebih dalam.

“Ini kan kemarin terpaksa karena ada perlambatan signifikan. Pilihannya yang mana? Ke kondisi seperti 1998 atau meningkatkan utang sedikit, tetapi ekonomi kita selamat habis itu kita tata ulang semuanya,” ujar Purbaya dalam acara di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (12/2/2026).(dtc)