SIAK - Bupati Afni Zulkifli melakukan rangkaian pertemuan dengan sejumlah pejabat pemerintah pusat guna mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) serta percepatan pembenahan Badan Usaha Milik Daerah PT Bumi Siak Pusako (BSP).

Dalam agenda tersebut, Afni bertemu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustofa untuk membahas penyelarasan kebijakan pusat dan daerah di tengah tantangan pembangunan di Kabupaten Siak.

Afni juga berdiskusi dengan Gubernur Lemhannas RI Ace Hasan Syadzily terkait penguatan sektor pendidikan dan wawasan kebangsaan.

Sementara itu, pembahasan sektor energi dilakukan bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto, serta Dirjen Migas Laode Sulaiman. Pertemuan ini memfokuskan pada langkah strategis pembenahan BSP.

Menurut Afni, terdapat tiga agenda utama yang perlu dikawal bersama. Pertama, pemenuhan Komitmen Kerja Pasti (KKP) BSP kepada negara, termasuk eksplorasi tujuh sumur, survei seismik, program Enhanced Oil Recovery (EOR), serta studi GGR dengan estimasi kebutuhan investasi sekitar 130 juta dolar AS.

Agenda kedua berkaitan dengan penggantian pipa salur minyak secara permanen pada seluruh jalur distribusi. Kebijakan ini dinilai lebih efisien dalam menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan potensi PAD. Selama ini, penggunaan pipa lama sempat menyebabkan gangguan operasional hingga penggunaan moda angkutan darat yang berdampak pada penurunan dividen dan PAD.

Agenda ketiga adalah pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) untuk menetapkan direksi definitif BSP dengan melibatkan unsur independen, pakar, akademisi, serta perwakilan kementerian terkait.

Selain sektor energi, Afni juga membahas pengelolaan pelabuhan bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Dirjen Perhubungan Laut Muhammad Masyhud. Pemerintah pusat menyoroti pengelolaan pelabuhan oleh PT Samudera Siak yang dinilai bermasalah hingga berujung ambruknya fasilitas pelabuhan di kawasan industri.

Pemerintah pusat mendukung peluang BUMD Siak kembali menjadi Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dengan badan hukum baru. Selain itu, Pemkab Siak memperoleh izin sementara skema Ship-to-Ship (STS) transfer guna menjaga aktivitas pelabuhan dan mengurangi dampak sosial akibat berhentinya operasional kapal.

Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Siak juga mengajukan permohonan pembangunan jembatan timbang untuk pengawasan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) serta dukungan transportasi bagi pelajar disabilitas. Seluruh usulan tersebut mendapat respons positif dan akan ditindaklanjuti secara administratif dan teknis oleh pemerintah pusat.(dtc)