PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau memproyeksikan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2025 mencapai Rp8,21 triliun atau sekitar 86,77 persen dari total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan sebesar Rp9,47 triliun.

Capaian tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, dalam agenda refleksi akhir tahun 2025 sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik terkait kondisi fiskal dan kinerja keuangan daerah.

SF Hariyanto mengakui bahwa sepanjang 2025, Pemprov Riau dihadapkan pada berbagai tantangan fiskal. Kendati demikian, ia memastikan pengelolaan keuangan daerah masih berjalan dalam koridor yang terkendali.

“Proyeksi realisasi PAD sebesar Rp4,19 triliun atau 80,59 persen. Sementara pendapatan transfer diperkirakan mencapai Rp4,02 triliun atau 94,36 persen, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp6,22 miliar atau 67,26 persen,” ujarnya, Jumat (2/1/2026).

Dari sisi belanja, realisasi anggaran daerah hingga akhir 2025 diperkirakan mencapai Rp7,93 triliun atau setara 83,70 persen dari total anggaran yang ditetapkan.

Ia menegaskan bahwa belanja daerah tetap diprioritaskan untuk memenuhi belanja wajib serta program-program strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat keterbatasan fiskal.

Sebagai langkah menjaga stabilitas keuangan daerah, Pemprov Riau menerapkan sejumlah kebijakan pengendalian anggaran. Salah satunya adalah pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 30 persen selama periode Oktober hingga Desember 2025.

“Pengurangan TPP ASN menjadi salah satu langkah pengendalian. Di saat yang sama, kami tetap memastikan belanja wajib terpenuhi serta terus menggali potensi sumber pendapatan lain,” jelasnya.

Selain optimalisasi PAD, Pemprov Riau juga mendorong penguatan pendapatan alternatif melalui pengelolaan aset daerah. Di antaranya pembangunan Hotel Riau di Jakarta serta optimalisasi pengelolaan Hotel Aryaduta Pekanbaru yang diharapkan dapat menjadi penopang pembiayaan pembangunan daerah ke depan.

Dengan berbagai langkah tersebut, Pemprov Riau optimistis roda pembangunan daerah tetap berjalan berkelanjutan di tengah dinamika dan tekanan fiskal nasional.(hrc)