PEKANBARU – Pemerintah menunda pengumuman Surat Edaran (SE) terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri 1446 Hijriah atau Lebaran 2025 bagi pekerja. Penundaan ini dilakukan sebagai bentuk empati serta pertimbangan etis menyusul bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Jabodetabek.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau, Boby Rachmat, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu arahan resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI terkait kebijakan THR tahun ini.

"Hingga saat ini, surat edaran dari kementerian belum diterbitkan. Namun, berdasarkan regulasi tahun sebelumnya, THR harus diberikan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum Lebaran," ujar Boby Rachmat, Sabtu (8/3/2025).

THR untuk Pekerja Informal Masih dalam Pembahasan

Selain pekerja formal, pemerintah juga tengah mengkaji mekanisme penyaluran THR bagi pekerja sektor informal. Boby menegaskan bahwa hingga kini belum ada petunjuk teknis (juknis) resmi dari pemerintah pusat terkait hal tersebut.

"Pemerintah pusat berencana memberikan THR kepada pekerja informal juga, tetapi kami masih menunggu kepastian juknis dari Kemnaker," jelasnya.

Posko Pengaduan THR Beroperasi Setiap Hari

Untuk memastikan hak pekerja terpenuhi, Disnakertrans Riau telah membuka posko pengaduan THR yang beroperasi setiap hari tanpa biaya. Posko ini disiapkan untuk menampung keluhan pekerja terkait pembayaran THR serta memastikan perusahaan mematuhi regulasi yang berlaku.

"Posko ini dapat dimanfaatkan oleh pekerja yang mengalami kendala dalam menerima THR. Kami juga akan mengirimkan surat kepada perusahaan agar mematuhi aturan yang telah ditetapkan," tegas Boby, dikutip dari MC.Riau.

Dengan adanya langkah ini, diharapkan seluruh pekerja, baik formal maupun informal, dapat menerima THR tepat waktu dan merayakan Idulfitri dengan tenang. (*)