Kotabaru- Jelang pemilu 2024, bakal calon anggota legislatif mulai melakukan sosialisasi terhadap masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Hal tersebut juga dilakukan Hj Nurhikmah, bakal calon legislatif untuk kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan. Yang menarik dari bacalek Demokrat ini adalah, dia orang pertama yang menyatakan kontrak politik dengan calon pemilih. Kontrak politik ini menjadi penting bagi wakil ketua DPC Demokrat Kotabaru ini untuk menyatakan bahwa ia bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. 

"Saya melakukan kontrak politik agar masyarakat yakin tentang apa yang akan diperjuangkan wakilnya kelak",ujar Hj Nurhikmah. Lebih jauh, sekretaris Iwapi Kotabaru ini menyatakan, kontrak politik ini akan memberikan kepastian bagi masyarakat tentang kapasitas dan niat calon anggota DPRD kabupaten. Sebab bila hanya sekedar silaturahmi, masyarakat tidak ada pegangan. Untuk meyakinkan warga ini, Nurhikmah telah melakukan silaturahmi ke berbagai daerah dan desa. Diantaranya desa Mekar Pura, Desa Gemuruh, Marabatuan, Lontar PLB dan beberapa desa lainnya. Sedangkan daerah Pemilihan ( Dapil) wanita yang akrab disapa. Hikmah Tari (HT) ini meliputi Pulau Laut Tengah, Pulau Laut Barat, Pulau Laut Selatan, Pulau Laut Kepulauan, Pulau Laut Tanjung Selayar dan Pulau Sembilan.

"Alhamdulillah tanggapan masyarakat antusias. Sebab saya telah memulai.sendiri dengan mendirikan rumah singgah untuk warga yang bepergian ke luar desanya. Sebab di sini jarak dari satu tempat ke tempat lain jauh sehingga warga terkadang butuh bermalam. Saya inisiatif membuat rumah singgah dari kantong pribadi", Lanjut Nurhikmah.

Sedangkan hasil silaturahmi yang telah dikumpulkan wanita wiraswasta ini cukup banyak. Diantaranya masalah pertanian dimana masih kurangnya akses distribusi benih,pupuk, solar dan keperluan pertanian serta nelayan lainnya, industri pasca panen dan infrastruktur juga kurang memadai. Karena itu semua akan diperjuangkan HT dalam bentuk kontrak politik. "Dari hulu hingga hilir ekonomi masyarakat ini harus diperhatikan dan dilakukan eksekusi oleh pengambil kebijakan. Sehingga promosi hasil ekonomi masyarakat dan pembenahan infrastruktur menjadi kunci",Lanjutnya. Hal ini tentunya juga sesuai dengan arah dari DPP Demokrat. 

Sementara itu, Yuni Febri, SIp M.Phil pemerhati politik menyatakan bahwa kontrak politik seorang calon sangat baik untuk menjamin bahwa seorang legislator benar-benar ingin memperjuangkan pemilihnya. Kalau tidak ada kontrak politik, bisa saja calon terpilih melupakan janji dan masyarakat pun tidak punya pegangan untuk menagih janji yang telah diucapkan. (liv).