Bukittinggi- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ( KPPN) Bukittinggi semenjak 2015 sampai akhir 2022 telah menyalurkan dana untuk kredit usaha mikro di wilayah kerjanya sebesar Rp 10.6 Trilyun. Dana tersebut disalurkan untuk Usaha Kecil Menengah guna membantu usaha-usaha ekonomi produktif masyarakat. Adapun wilayah kerja KPPN ini meliputi kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupeten 50 Kota, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang dan Kota Payakumbuh. Dari 3 kabupaten dan 3 kota tersebut, penyaluran diberikan melalui lembaga keuangan bank.

Penyaluran tersebut dikemukakan oleh kepala KPPN Bukittinggi Khairil Indra di kantornya beberapa waktu lalu. Menurutnya, KPPN Bukittinggi sangat bersemangat untuk menyalurkan KUR karena ekonomi kecil dan menengah adakah penopang ekonomi bagi peningkatan ekonomi secara keseluruhan.

"KPPN ini menyalurkan kredit dengan cepat agar tercipta ekonomi masyarakat kecil menengah yang tangguh," Kata Pria alumni SMP 7 Padang ini.

Lebih jauh Khairil menjelaskan, rincian penyaluran itu untuk kabupaten Agam sebesar Rp 2.7 Trilyun untuk 80.188 debitur (UMKM). Kabupaten 50 Kota sebesar Rp 2 Trilyun untuk 67.136 debitur. Kabupaten Tanah Datar sebesar Rp 2.9 Trilyun untuk 89.354 debitur. Kota Bukittinggi Rp 1.1 Trilyun untuk 21.950 debitur. Kota Padang Panjang sebesar Rp 593 Milyar untuk 11.608 debitur serta Kota Payakumbuh sebesar Rp 1.2 Trilyun untuk 25.983 debitur.

Selain penyaluran untuk UMKM diatas, KPPN Bukittinggi juga menyalurkan dana untuk program ultra mikro dengan dana maksimal per orang Rp 20 juta "Sejak tahun 2017 sampai awal 2023 ini sudah disalurkan sebesar Rp.122 milyar untuk 31.980 orang pemilik usaha ultra mikro," tambahnya.

Sementara itu, dosen ekonomi pembangunan Universitas Andalas, Wempi Yuliane mengatakan, program-program bantuan penyaluran dana ini bagus untuk peningkatan UMKM. Namun Wempie menambahkan lembaga lain non pemerintah yang independen juga harus dilibatkan agar program tepat sasaran. "Program untuk membantu masyarakat itu bagus, cuma harus diiringi dengan pelibatan publik agar tidak ada terjadi salah sasaran," ujar Wempie. (liv)