MEMASUKI bulan-bulan terakhir 2022, jagat politik Indonesia semakin riuh dengan banyaknya manuver politik. Manuver tersebut tidak hanya dilakukan oleh politisi setingkat ketua bidang dan sekjen partai. Namun ketua umum dan ketua majelis tinggi partai juga sudah bersuara. Pada satu sisi ini tentu wajar.

Elite partai yang menguasai politik negeri ini tidak lagi bicara basa-basi, tetapi sindiran untuk membuka “dapur” lawan sudah dilakukan. Ini bukan lagi sekedar panas, akan tetapi sudah mendekati titik didih.

Sejak reformasi bergulir, perjuangan kala itu mencakup lima aspek besar. Bergulirnya secara berkala kepemimpinan di tingkat nasional dan lokal. Otonomi daerah, kebebaan berpendapat dan HAM. Reformasi TNI Polri dan birokrasi serta memutus kebuntuan politik warga negara dengan berdirinya banyak partai politik sebagai penyalur aspirasi. Kesemuanya hal tersebut bertujuan demi tercapainya negara yang dijalankan dengan amanah bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Namun ternyata harapan tersebut banyak mengalami kendala. Kendala yang terjadi akibat terjadinya pembajakan reformasi. Hal ini banyak yang mengistilahkan dengan dua kata yang sangat relevan. Reformasi di korupsi.

Partai politik, sadar atau tidak, kurang mendengar apa yang menjadi grand design perubahan yang diperjuangkan. Mereka banyak yang memilih jalan sendiri, lepas dari sebuah cita-cita perubahan. Buktinya kegagalan partai mencetak kader berkaliber nasional yang mumpuni. Sehingga dari akhir tahun 2021 sampai hari ini, survey dari beberapa lembaga survey ternama masih menempatkan tiga kandidat bakal calon presiden dengan persentase dua digit. Sisanya hanya satu pilihan yang juga hanya menempatkan pilihan di dua digit, yaitu belum ada pilihan atau belum menjawab.

Ini tentu sebuah antitesis bagi Indonesia yang mencoba membangun sebuah demokrasi sebagai sebuah cara untuk mewujudkan peradaban. Dengan penduduk 270 juta lebih, partai politik belum dapat memilih lebih banyak siapa-siapa yang dapat dimajukan pada pilpres nantinya.

Kegusaran juga terjadi pada analis pertahanan. Sosok jendral bintang empat aktif seperti panglima TNI dan KSAD yang masih aktif, “diseret-seret” juga untuk diproyeksikan entah sebagai calon presiden dan wakil presiden. Sehingga adanya sedikit isu terjadinya kerenggangan antara panglima dan KSAD muncul dipermukaan.

Dengan kondisi ini, harusnya partai politik menjadi sebuah pertarungan gagasan. Dimana sesuai dengan ideologi masing-masing, partai memberi tawaran siapa saja yang memiliki gagasan bagi subuah kemajuan dan peradaban, silahkan mendaftar ke partai yang diinginkan.

Pertarungan gagasan ini pada satu sisi akan membuka wawasan kebangsaan bagi warga negara. Bahwa misalnya si polan sebagai calon akan melakukan sebuah langkah strategis terukur untuk membangun Indonesia. Sedang si Polin akan memberikan target pembangunan sesuai geografis masing-masing daerah.

Bila demikian, tentu pemilih akan leluasa untuk menentukan pilihan. Tidak seperti saat ini, menyanjung calon yang didukungnya dan mencela calon yang tidak diinginkannya. Padahal pemilih banyak yang belum tau, apa sebenarnya gagasan dan program dari calon yang mereka dukung.

Partai politik adalah pilar penting dari sebuah demokrasi. Partai bisa membuat politik suatu negara sehat dan menggairahkan pemilih. Namun parpol juga bisa membelah pemilih dan memicu perdebatan tak berkesudahan di akar rumput. Ini yang disebut politik belah bambu. Dimana calon yang diusung diangkat setinggi tingginya, sedang calon lawan diinjak sekuat kuatnya agarvtidak muncul ke permukaan. Karenanya partai politik sebagai pilar utama demokrasi itu harus memperhatikan lima hal.

Pertama orang akan melihat partai. Bahwa partai tidak menjadi angkutan umum untuk berlomba membawa seseorang menuju tangga istana. Sebab calon yang diusung telah melalui tahapan seleksi di tingkat partai politik dengan gagasan yang telah diuji oleh tim yang dibuat partai masing-masing.

Kedua, calon memiliki rambu-rambu yang jelas ketika terpilih dan menjabat kelak. Hal ini karena adanya kesepakatan gagasan program antara partai pengusung dan diusung.
Ketiga, warga negara memiliki panduan untuk menentukan pilihan. Sebab pemilih telah kenal dengan calon dan apa gagasan program yang akan dieksekusinya nanti.

Keempat , ini akan menjadikan pendidikan politik bagi warga negara. Pendidikan yang cerdas dan mencerahkan wawasan politik kebangsaan mereka.

Kelima, partai politik akan lebih maju selangkah ksrena perjuangan partai politik benar-benar melalui tahapan yang melibatkan masyarakat, keder partai di berbagai tingkatan dan calon yang tentu saja telah dikuliti gagasan mereka.

Linoviota. Pemerhati sosial politik