PEKANBARU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau ingin sekolah negeri diprioritaskan bagi peserta didik kurang mampu. Sebab, biaya sekolah di fasilitas pendidikan pemerintah relatif lebih murah.

Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho mengatakan prioritas sekolah negeri bagi peserta didik kurang mampu itu bagian dari evaluasi PPDB yang menuai masalah belakangan ini. DPRD menilai peruntukan SLTA negeri itu harus tepat sasaran.

Apalagi selama PPDB selalu bermasalah lantaran kuota atau rasio tamatan SLTP lebih besar dari jumlah unit sekolah. Kondisi itu membuat peserta didik kurang mampu tidak mendapatkan, dan berakibat mereka putus sekolah lantaran tidak mampu membayar biaya pendidikan di sekolah swasta.

"Akan kami evaluasi PPDB ini. Tujuannya agar peruntukan SLTA negeri benar dan tepat sasaran. Jadi sebenarnya SLTA negeri untuk anak-anak yang betul-betul tidak mampu sehingga sekolah swasta juga bisa terisi," kata Agung, Sabtu (22/10/2022).

Diakuinya, seleksi calon siswa tidak ketat sehingga banyak anak dari keluarga kurang mampu tidak tertampung di sekolah negeri. "Kita ingin SLTA swasta dapat porsi yang tepat. Makanya diharapkan warga yang mampu memasukkan anaknya ke sekolah swasta," kata Agung.

"Jadi, tidak ada lagi nanti misalnya berbondong-bondong masuk SMUN 8. Rata-rata pindah KK ke daerah situ dan ada surat keterangan segala macam," tambah dia.

Legislator dari dapil Pekanbaru ini juga memastikan akan ada pembangunan tiga unit SLTA baru di Kota Pekanbaru. Hal ini untuk mengatasi persoalan tidak tertampungnya calon siswa saat PPDB.

"Sudah dianggarkan dalam APBD 2023. Syukur Pekanbaru juga dapat tambahan SLTA baru. Kita sangat susah memperjuangkannya," kata dia.(clc)