Home Ekonomi Politik Nasional Daerah Hukrim Gaya Hidup Internasional Indeks
Follow Us ON :
 
PWI Larang 20 Ribu Anggotanya Ikut UKW Lembaga Abal-abal dan Tak Patuhi UU Pers
Sabtu, 27-08-2022 - 06:46:14 WIB
Ketua Umum PWI Pusat Atal Sembiring Depari didampingi Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi, Wakil Sekjen PWI Pusat Suprapto Sastro Atmojo, dan penasihat PWI Pusat Agus Sudibyo.
TERKAIT:
   
 

JAKARTA – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) melarang sekitar 20.000 anggotanya mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang pelaksanaannya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

PWI secara tegas menyatakan, satu-satunya lembaga yang memiliki legitimasi untuk melakukan pengaturan dan penyelenggaraan UKW adalah Dewan Pers. Lembaga Uji (LU) yang bisa menguji kompetensi wartawan sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah LU yang telah tersertifikasi oleh Dewan Pers.  

Demikian penegasan Ketua Umum PWI Pusat Ketua Umum PWI Pusat Atal Sembiring Depari didampingi Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi, Wakil Sekjen PWI Pusat Suprapto Sastro Atmojo, dan penasihat PWI Pusat Agus Sudibyo, di Gedung PWI Pusat, Jakarta, Jumat (26/8/2022).
 
“Anggota PWI itu banyak, lebih 20.000 orang. Kami bertanggung jawab dan mengingatkan mereka agar tidak tergoda uji kompetensi yang diselenggarakan organisasi yang tidak jelas dan tidak paham kode etik,” tegas Ketua Umum PWI Pusat  menyikapi adanya sejumlah lembaga atau organisasi yang menyelenggarakan UKW namun tidak sesuai dengan UU No. 40 Tahun 1999.

Atal juga mengingatkan anggota PWI di seluruh Indonesia agar tidak terjebak dalam bujuk rayu dan tipu muslihat dari lembaga lain yang seolah-olah memiliki legitimasi menyelenggarakan UKW, padahal mereka tidak mengerti kerja jurnalistik yang benar serta tidak paham UU Pers.  

Lembaga uji yang bisa menggelar UKW adalah lembaga uji yang tersertifikasi oleh Dewan Pers. Ketentuan tersebut telah diatur melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan.

Peraturan DP ini sebagai tindak lanjut dari Deklarasi Palembang tahun 2010 serta hasil kesepakatan para konstituen Dewan Pers, baik organisasi perusahaan pers maupun organisasi profesi wartawan, termasuk di dalamnya adalah PWI.

Deklarasi Palembang antara lain berisi tentang perlunya verifikasi perusahaan pers dan Standar Kompetensi Wartawan (SKW).

Verifikasi perusahaan pers maupun SKW sesuai amanat Pasal 15 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengatur tentang tujuan, fungsi, dan tata cara pemilihan anggota Dewan Pers.  

Guna mengetahui apakah wartawan telah kompeten atau belum, maka dilakukan UKW yang diselenggarakan oleh lembaga uji yang telah tersertifikasi Dewan Pers.

“PWI menegaskan bahwa hanya UKW yang mengacu pada UU Nomor 40 Tahun 1999 lah yang sah dan UKW lainnya adalah bertentangan dengan UU Pers. Karena itu, PWI melarang anggotanya mengikuti UKW yang sesat dan melanggar UU Pers,” kata Atal.

Menurutnya, UKW yang dilakukan lembaga yang tidak tersertifikasi Dewan Pers bukanlah uji kompetensi profesi wartawan. Uji kompetensi harus menguji aspek pengetahun (knowledge), aspek keterampilan (skill), dan aspek kesadaran (awareness) yang berkaitan pemahaman terhadap UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan peraturan terkait pers lainnya.

“Mereka melakukan uji kompetensi, tetapi tidak paham kode etik dan bahkan tidak ada satu mata uji pun yang berkaitan dengan kode etik. Padahal dalam UU Pers jelas disebutkan, wartawan wajib mematuhi kode etik. Ayat (2) Pasal 7 UU Nomor 40 Tahun 1999 berbunyi: “Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik," tambah Mirza Zulhadi. *




 
Berita Lainnya :
  • Persiapan Pengamanan G20 di Bali, Kakorlantas Imbau Hal Ini ke Masyarakat
  • Kemenkumham Riau Siap Fasilitasi Tuntutan Pengungsi Afganistan
  • 17 Orang di Riau Meninggal Dunia Akibat Covid-19 Sepanjang September
  • Polda Riau Ungkap Sindikat Pengoplosan Elpiji
  • Mendag Zulkifli Tinjau Pasar Cik Puan Pekanbaru, Harga Bahan Pokok Stabil
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Persiapan Pengamanan G20 di Bali, Kakorlantas Imbau Hal Ini ke Masyarakat
    02 Kemenkumham Riau Siap Fasilitasi Tuntutan Pengungsi Afganistan
    03 17 Orang di Riau Meninggal Dunia Akibat Covid-19 Sepanjang September
    04 Polda Riau Ungkap Sindikat Pengoplosan Elpiji
    05 Mendag Zulkifli Tinjau Pasar Cik Puan Pekanbaru, Harga Bahan Pokok Stabil
    06 APBD Perubahan Pekanbaru Tahun 2022 Tidak Ada Tambahan Anggaran
    07 Wagubri Hadiri Peringatan 1 Abad dan Tasyakuran Warga Baru Persaudaraan SH Terate di Kuansing
    08 Stok Vaksin Meningitis di Riau Habis
    09 Tinju Amatir Di Kota Tua Jakarta
    10 Polda Riau Gerak Cepat Usut Kasus Dugaan Pengeroyokan Oknum Polwan dan Ibunya
    11 Perusahaan MCS Tak Sanggup Ganti Perbaikan Jembatan Pedamaran II Sebesar Rp30 M
    12 Training Center Kafilah MTQ Riau Resmi Dibuka, Ini Pesan Pemprov Riau
    13 Baznas Riau Apresiasi Unilak Kumpulkan Zakat melalui Sistem Payroll
    14 Tiket Masih Tinggi Vaksin Meningitis Langka, Keberangkatan Jamaah Umrah Riau Terhambat
    15 Gubernur BEM FISIP Unri Diduga Lakukan Kekerasan Seksual, Mahasiswa Meradang
    16 Ada 1.300 Kasus, Sekda Kampar Minta Komitmen Penanganan Stunting, Bukan Hanya Seremonial
    17 Turun Lagi, Harga Cabai Merah di Pekanbaru Hari ini Rp60 ribu Per Kg
    18 Ratu Denmark Kembali Terinfeksi Corona Usai Hadiri Pemakaman Elizabeth
    19 Capaian Vaksinasi I di Riau 88,18%
    20 PHR Buru Cadangan Migas Baru di Rohul
    21 Pembatasan Kuota, 1 Mobil Hanya Boleh Beli 40 Liter Solar di Riau
    22 Inilah Info Terbaru Seleksi 7.688 PPPK di Lingkungan Pemprov Riau
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © SITUS NEWS - terpercaya dan bersahabat