Home Ekonomi Politik Nasional Daerah Hukrim Gaya Hidup Internasional Indeks
Follow Us ON :
 
KETUM FSPTSI JUSUF RIZAL : PEMERINTAH PERLU SAMPAIKAN JKP SEBAGAI BANTALAN JHT BAGI PEKERJA PHK
Senin, 14-02-2022 - 17:27:03 WIB
TERKAIT:
   
 

Situsnews.com, Jakarta — Terkait dengan polemik Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang pencairan JHT (Jaminan Hari Tua) di usia pensiun 56 tahun, pemerintah perlu sampaikan untuk korban PHK telah mentiapkan bantalan kebijakan JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan)


Menurut Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia (FSPTSI)-KSPSI, HM. Jusuf Rizal kepada media di Jakarta, pemerintah perlu menjelaskan dan me sosialisasikan bahwa pemerintah telah menyiapkan program JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) jika terjadi PHK atau Kehilangan Pekerjaan.


“Tentu pemerintah memiliki dasar yang cukup untuk membuat kebijakan yang berpihak kepada kepentingan Pekerja dan Buruh sebagaimana UU yang telah mengaturnya, termasuk merevisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022” tegas pria berdarah Madura-Batak yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu.


Menurutnya, kelemahan pemerintah sehingga jadi pro dan kontra, tidak melakukan sosialisasi dengan baik terhadap program JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) akibat dampak tsunami Pendemi Covid-19 sebagai backup dampak PHK dan Kehilangan Pekerjaan.


Jika berdasarkan data yang diperoleh dari BPJS Ketenagakerjaan, klaim JHT mayoritas banyak dilakukan pekerja yang nilainya antara Rp. 2-3 juta. Berbeda dengan yang telah bekerja diatas 20 tahun lebih.


Karena itu, lanjut Jusuf Rizal tidak beralasan juga, jika pekerja menolak pencairan saat masa pensiun 56 tahun agar nanti mampu menikmati hasil kerjanya saat purna kerja. Itu bentuk proteksi pemerintah untuk masa depan para pekerja.


Bagaimana yang terkena PHK? Pemerintah telah siapkan JKP untuk mengcover mereka yang terkena PHK. Nilainya justru lebih besar dari rata-rata klaim JHT yang hanya Rp.2-3 juta. Pemerintah telah siapkan Rp.5 jt hingga enam bulan untuk peningkatan kompetensi para pekerja dan buruh.


“Jadi jika ada penolakan JHT hingga 56 Tahun masa pensiun dengan alasan untuk modal PHK atau kehilangan pekerjaan, justru tidak signifikan. Uang Rp.2-3 jt mau pakai modal usaha apa hari gini,” tegas Jusuf Rizal yang organisasinya kini membawahi para Driver-Biker-Ojek Kamtibmas Community (DBOKC) seluruh Indonesia


Justru melalui program JKP sebagai backup bagi para pekerja PHK dan kehilangan pekerjaan menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberi perlindungan dan jaminan kesejahteraan bagi masa purna para pekerja dan buruh.


Lewat program pelatihan, peningkatan kompetensi dan sertifikasi para pekerja dan buruh, diharapkan mampu meningkatkan kualitas para pekerja sesuai dengan perubahan, khususnya revolusi industri 4.0 yang dibutuhkan Pasar kerja.


Melalui program JKP sebagai bantalan kebijakan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 menunjukkan pemerintah hadir turut mengatur kesejahteraan para pekerja dan buruh agar masa purna kerja bisa sejahtera.


“Jadi menurut saya semestinya pemerintah mensosialisasikan secara masif JKP dan Permenaker 2 tahun 2022, agar ada pemahaman yang sama. Sebab saat ini yang dicerna masyarakat pekerja hanya informasi yang kurang utuh,” papar Ketua Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) dan Sekjen Perkumpulan Perusahaan Media Online Indonesia) itu.


Jusuf Rizal juga menambahkan, bahwa pencairan JHT usia pensiun 56 tahun tidak sepenuhya benar, karena bagi mereka yang ingin menarik uang untuk kebutuhan rumah dll, juga bisa mencairkan hingga 30%.


“Masukan dari FSPTSI adalah bagaimana pemerintah mengajak masyarakat pekerja untuk duduk beesama guna memberi pamahaman yang utuh agar kebijakan tersebut tidak ditanggapi secara sinis dan curiga,” tutur Jusuf Rizal yang juga Wakil Ketua Umum Bidang OKK KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia).




 
Berita Lainnya :
  • Sambut Bulan Dzulhijjah, Ini 5 Amalan yang Sangat Dianjurkan
  • Lepas Secara Khusus Marsma TNI Andi Kustoro, Kapolda Riau: Sinergitas TNI Polri Harus Tetap Terjaga Meski Langit Runtuh
  • Dua Hari Berturut-turut, Gubri dan Wagubri Hadiri Silahturami FPK dan Paguyuban se Riau
  • Dialog FPK Gubri FPK dan Paguyuban, Wagubri Sebut FPK Rumah Besar Paguyuban
  • Terima Kunjungan FPK Riau, Wagubri Harap Paguyuban Atasi Politik Identitas
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Sambut Bulan Dzulhijjah, Ini 5 Amalan yang Sangat Dianjurkan
    02 Lepas Secara Khusus Marsma TNI Andi Kustoro, Kapolda Riau: Sinergitas TNI Polri Harus Tetap Terjaga Meski Langit Runtuh
    03 Dua Hari Berturut-turut, Gubri dan Wagubri Hadiri Silahturami FPK dan Paguyuban se Riau
    04 Dialog FPK Gubri FPK dan Paguyuban, Wagubri Sebut FPK Rumah Besar Paguyuban
    05 Terima Kunjungan FPK Riau, Wagubri Harap Paguyuban Atasi Politik Identitas
    06 Polda Riau Gelar Bhakti Kesehatan Bersempena Peringatan Hari Bhayangkara Ke-76 Tahun 2022
    07 Partai Ummat Temui KPU Jelaskan E-Voting Berbasis Blockchain
    08 Ketua Forum UMKM Solok Resmikan Gerai Oleh Oleh UMKM Kec. Hiliran Gumanti
    09 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kab. Solok Bekali 20 Pelaku UMKM Untuk Keamanan Pangan
    10 Bentuk Kepedulian Terhadap Warganya, Kepala Desa Rawakalong Takziah ke Rumah Duka
    11 Bagikan Baksos Bareng Mahasiswa dan Pemuda, Kapolri: Teruslah Berkontribusi Terbaik untuk Bangsa
    12 Kapolda Riau Irjen Moh Iqbal: Ini Perhatian Pak Kapolri untuk Teman-teman Buruh
    13 Ramadhan Penuh Berkah, TLCI Chapter #2 Riau Kembali Berbagi, Sasar Panti Asuhan Al Istiklal
    14 Amien Rais : Presiden Jokowi Harus Tegas Taati Konstitusi
    15 Gamawan Fauzi Apresiasi Capaian Pemerintah Kota Solok Menurunkan Angka Kemiskinan
    16 Law Firm Suci Madio & Associates, Binomo, Sepertinya Ada Pembiaran
    17 Arman Wosi Rilis Single 'Orang Tak Istimewa' Pengalaman Cintanya
    18 Cara Nabi Muhammad SAW Menjemput Bulan Ramadhan
    19 DPC MOI Pessel Apresiasi Rakernas Ke-2 MOI di Balikpapan
    20 Pantau Migor dan Bapok di Ritel Modern, Mendag: Stok Melimpah, Kebutuhan Terpenuhi
    21 Rapat Persiapan Ujian Akhir Madrasah Kepala MIN Kota Solok Dengan Wali Murid,Jhoni, S.Ag, M.MPd : "MIN Kota Solok Laksanakan Ujian 21-26 Maret 2022"
    22 Label Halal Baru Diberlakukan, Menteri Agama :Label Halal Tidak Dikeluarkan Lagi Oleh Ormas Tetapi Pemerintah".
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © SITUS NEWS - terpercaya dan bersahabat