Home Ekonomi Politik Nasional Daerah Hukrim Gaya Hidup Internasional Indeks
Follow Us ON :
 
KETUM FSPTSI JUSUF RIZAL : PEMERINTAH PERLU SAMPAIKAN JKP SEBAGAI BANTALAN JHT BAGI PEKERJA PHK
Senin, 14-02-2022 - 17:27:03 WIB
TERKAIT:
   
 

Situsnews.com, Jakarta — Terkait dengan polemik Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang pencairan JHT (Jaminan Hari Tua) di usia pensiun 56 tahun, pemerintah perlu sampaikan untuk korban PHK telah mentiapkan bantalan kebijakan JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan)


Menurut Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia (FSPTSI)-KSPSI, HM. Jusuf Rizal kepada media di Jakarta, pemerintah perlu menjelaskan dan me sosialisasikan bahwa pemerintah telah menyiapkan program JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) jika terjadi PHK atau Kehilangan Pekerjaan.


“Tentu pemerintah memiliki dasar yang cukup untuk membuat kebijakan yang berpihak kepada kepentingan Pekerja dan Buruh sebagaimana UU yang telah mengaturnya, termasuk merevisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022” tegas pria berdarah Madura-Batak yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) itu.


Menurutnya, kelemahan pemerintah sehingga jadi pro dan kontra, tidak melakukan sosialisasi dengan baik terhadap program JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) akibat dampak tsunami Pendemi Covid-19 sebagai backup dampak PHK dan Kehilangan Pekerjaan.


Jika berdasarkan data yang diperoleh dari BPJS Ketenagakerjaan, klaim JHT mayoritas banyak dilakukan pekerja yang nilainya antara Rp. 2-3 juta. Berbeda dengan yang telah bekerja diatas 20 tahun lebih.


Karena itu, lanjut Jusuf Rizal tidak beralasan juga, jika pekerja menolak pencairan saat masa pensiun 56 tahun agar nanti mampu menikmati hasil kerjanya saat purna kerja. Itu bentuk proteksi pemerintah untuk masa depan para pekerja.


Bagaimana yang terkena PHK? Pemerintah telah siapkan JKP untuk mengcover mereka yang terkena PHK. Nilainya justru lebih besar dari rata-rata klaim JHT yang hanya Rp.2-3 juta. Pemerintah telah siapkan Rp.5 jt hingga enam bulan untuk peningkatan kompetensi para pekerja dan buruh.


“Jadi jika ada penolakan JHT hingga 56 Tahun masa pensiun dengan alasan untuk modal PHK atau kehilangan pekerjaan, justru tidak signifikan. Uang Rp.2-3 jt mau pakai modal usaha apa hari gini,” tegas Jusuf Rizal yang organisasinya kini membawahi para Driver-Biker-Ojek Kamtibmas Community (DBOKC) seluruh Indonesia


Justru melalui program JKP sebagai backup bagi para pekerja PHK dan kehilangan pekerjaan menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberi perlindungan dan jaminan kesejahteraan bagi masa purna para pekerja dan buruh.


Lewat program pelatihan, peningkatan kompetensi dan sertifikasi para pekerja dan buruh, diharapkan mampu meningkatkan kualitas para pekerja sesuai dengan perubahan, khususnya revolusi industri 4.0 yang dibutuhkan Pasar kerja.


Melalui program JKP sebagai bantalan kebijakan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 menunjukkan pemerintah hadir turut mengatur kesejahteraan para pekerja dan buruh agar masa purna kerja bisa sejahtera.


“Jadi menurut saya semestinya pemerintah mensosialisasikan secara masif JKP dan Permenaker 2 tahun 2022, agar ada pemahaman yang sama. Sebab saat ini yang dicerna masyarakat pekerja hanya informasi yang kurang utuh,” papar Ketua Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) dan Sekjen Perkumpulan Perusahaan Media Online Indonesia) itu.


Jusuf Rizal juga menambahkan, bahwa pencairan JHT usia pensiun 56 tahun tidak sepenuhya benar, karena bagi mereka yang ingin menarik uang untuk kebutuhan rumah dll, juga bisa mencairkan hingga 30%.


“Masukan dari FSPTSI adalah bagaimana pemerintah mengajak masyarakat pekerja untuk duduk beesama guna memberi pamahaman yang utuh agar kebijakan tersebut tidak ditanggapi secara sinis dan curiga,” tutur Jusuf Rizal yang juga Wakil Ketua Umum Bidang OKK KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia).




 
Berita Lainnya :
  • Persiapan Pengamanan G20 di Bali, Kakorlantas Imbau Hal Ini ke Masyarakat
  • Kemenkumham Riau Siap Fasilitasi Tuntutan Pengungsi Afganistan
  • 17 Orang di Riau Meninggal Dunia Akibat Covid-19 Sepanjang September
  • Polda Riau Ungkap Sindikat Pengoplosan Elpiji
  • Mendag Zulkifli Tinjau Pasar Cik Puan Pekanbaru, Harga Bahan Pokok Stabil
  •  
    Komentar Anda :

     
    + Indeks Berita +
    01 Persiapan Pengamanan G20 di Bali, Kakorlantas Imbau Hal Ini ke Masyarakat
    02 Kemenkumham Riau Siap Fasilitasi Tuntutan Pengungsi Afganistan
    03 17 Orang di Riau Meninggal Dunia Akibat Covid-19 Sepanjang September
    04 Polda Riau Ungkap Sindikat Pengoplosan Elpiji
    05 Mendag Zulkifli Tinjau Pasar Cik Puan Pekanbaru, Harga Bahan Pokok Stabil
    06 APBD Perubahan Pekanbaru Tahun 2022 Tidak Ada Tambahan Anggaran
    07 Wagubri Hadiri Peringatan 1 Abad dan Tasyakuran Warga Baru Persaudaraan SH Terate di Kuansing
    08 Stok Vaksin Meningitis di Riau Habis
    09 Tinju Amatir Di Kota Tua Jakarta
    10 Polda Riau Gerak Cepat Usut Kasus Dugaan Pengeroyokan Oknum Polwan dan Ibunya
    11 Perusahaan MCS Tak Sanggup Ganti Perbaikan Jembatan Pedamaran II Sebesar Rp30 M
    12 Training Center Kafilah MTQ Riau Resmi Dibuka, Ini Pesan Pemprov Riau
    13 Baznas Riau Apresiasi Unilak Kumpulkan Zakat melalui Sistem Payroll
    14 Tiket Masih Tinggi Vaksin Meningitis Langka, Keberangkatan Jamaah Umrah Riau Terhambat
    15 Gubernur BEM FISIP Unri Diduga Lakukan Kekerasan Seksual, Mahasiswa Meradang
    16 Ada 1.300 Kasus, Sekda Kampar Minta Komitmen Penanganan Stunting, Bukan Hanya Seremonial
    17 Turun Lagi, Harga Cabai Merah di Pekanbaru Hari ini Rp60 ribu Per Kg
    18 Ratu Denmark Kembali Terinfeksi Corona Usai Hadiri Pemakaman Elizabeth
    19 Capaian Vaksinasi I di Riau 88,18%
    20 PHR Buru Cadangan Migas Baru di Rohul
    21 Pembatasan Kuota, 1 Mobil Hanya Boleh Beli 40 Liter Solar di Riau
    22 Inilah Info Terbaru Seleksi 7.688 PPPK di Lingkungan Pemprov Riau
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © SITUS NEWS - terpercaya dan bersahabat