JAKARTA — Istilah desil belakangan ramai diperbincangkan setelah muncul kasus seorang pengemudi becak motor di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang sempat tercatat dalam desil 9. Kondisi tersebut menjadi sorotan karena yang bersangkutan sehari-hari bekerja sebagai tukang becak dengan penghasilan yang tidak tetap.

Kasus tersebut kemudian mendapat perhatian setelah Timbul (49) mengetahui status desilnya ketika mengurus surat keterangan tidak mampu untuk keperluan pendidikan anaknya. Data tersebut selanjutnya ditindaklanjuti Badan Pusat Statistik (BPS).

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan data Timbul telah dimutakhirkan. Setelah pembaruan, posisi desilnya berubah menjadi desil 3 dan dinilai telah sesuai dengan kondisi ekonomi terkini.

“Sudah dimutakhirkan, sekarang dia ada di desil 3,” kata Amalia pada Jumat (28/8/2026).

Menurut BPS, persoalan tersebut menunjukkan pentingnya pemutakhiran data. Data sosial ekonomi bersifat dinamis sehingga informasi mengenai pekerjaan, kondisi rumah tangga, kepemilikan aset dan berbagai indikator lainnya perlu diperbarui secara berkala.

Apa Sebenarnya Desil Itu?

Desil bukan sekadar label “miskin” atau “kaya”. Dalam sistem Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), desil merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi.

Pemerintah membagi keluarga ke dalam 10 kelompok atau desil. Setiap desil mewakili sekitar 10 persen keluarga berdasarkan peringkat kesejahteraan.

Dengan demikian, desil 1 merupakan kelompok 10 persen dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok 10 persen dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.

Artinya, ketika seseorang berada pada desil 9, hal tersebut tidak otomatis berarti orang tersebut memiliki penghasilan sangat besar. Begitu pula seseorang yang masuk desil 1 tidak hanya dinilai dari satu angka pendapatan.

BPS menjelaskan bahwa berbagai karakteristik sosial ekonomi dipertimbangkan secara bersama-sama dalam proses pemeringkatan. Karena itu, perubahan satu indikator tidak secara otomatis membuat seseorang berpindah desil.

Mengapa Desil Menjadi Penting?

Desil memiliki konsekuensi karena menjadi salah satu basis pemerintah dalam menentukan sasaran berbagai program perlindungan sosial.

Pada laman resmi Cek Bansos Kementerian Sosial, data DTSEN digunakan sebagai sumber data. Desil 1 hingga 4 atau kelompok 40 persen terbawah dapat diusulkan sebagai penerima sejumlah bantuan sosial, termasuk PKH dan bantuan sembako. Sementara desil 5 dapat diusulkan sebagai peserta PBI-JK sesuai ketentuan program.

Karena itu, perubahan status desil dapat berpengaruh terhadap akses seseorang terhadap program tertentu.

Inilah yang membuat kasus Timbul menjadi perhatian. Ketika seseorang yang merasa berada dalam kondisi ekonomi sulit tercatat pada kelompok kesejahteraan yang lebih tinggi, persoalannya bukan lagi sekadar angka dalam database. Data tersebut dapat berhubungan dengan akses terhadap bantuan, pendidikan, kesehatan maupun program perlindungan sosial lainnya.

DTSEN Terus Dimutakhirkan

BPS menegaskan DTSEN bukan data yang bersifat permanen. Data tersebut terus diperbarui untuk menyesuaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

DTSEN dibangun melalui integrasi sejumlah basis data pemerintah, termasuk DTKS, P3KE dan Regsosek. Dalam pemutakhirannya, BPS menggunakan berbagai sumber, antara lain data administrasi, sensus dan survei, data kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, pengecekan lapangan atau ground check, dan informasi yang disampaikan masyarakat.

Per 10 Juli 2026, BPS menyebut DTSEN Versi 3 Tahun 2026 mencakup sekitar 290,13 juta record individu dan 95,98 juta record keluarga. Besarnya cakupan tersebut membuat proses pemutakhiran menjadi pekerjaan yang terus berlangsung.

Warga Bisa Mengajukan Perbaikan Data

BPS juga membuka ruang bagi masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian informasi dalam data sosial ekonomi.

Masyarakat dapat menyampaikan pembaruan melalui mekanisme yang tersedia, antara lain melalui Cek Bansos Kemensos, aplikasi terkait, SIKS-NG melalui operator desa atau kelurahan, maupun kanal Cek DTSEN BPS.

Namun, pengajuan perubahan data tidak otomatis membuat seseorang langsung berpindah desil. Informasi yang disampaikan akan menjadi bagian dari proses pemutakhiran dan kemudian dihitung kembali berdasarkan data serta metode yang berlaku.

Dengan kata lain, masyarakat tidak dapat menentukan sendiri apakah dirinya masuk desil 1, 2, 3 atau kelompok lainnya. Posisi tersebut merupakan hasil pemeringkatan berdasarkan kondisi sosial ekonomi yang tercatat dalam sistem.

Link Resmi Cek Desil DTSEN 2026

Ada beberapa kanal resmi yang dapat digunakan masyarakat untuk mengecek dan memperbarui data sosial ekonomi.

1. Cek Bansos Kemensos

   Masyarakat dapat mengecek data melalui laman resmi Kementerian Sosial di:

   Cek Bansos Kemensos

2. Kanal Cek DTSEN BPS

   BPS juga menyediakan kanal untuk pengecekan dan pembaruan data DTSEN melalui:

   Cek DTSEN BPS

Kedua kanal tersebut dapat menjadi rujukan masyarakat untuk memeriksa informasi sosial ekonomi yang tercatat dalam sistem pemerintah.

Cara Cek Desil DTSEN di Cek Bansos Kemensos

Berikut langkah-langkah cek desil DTSEN secara online melalui laman Cek Bansos:

* Buka laman resmi Cek Bansos Kemensos.
* Siapkan NIK 16 digit yang tercantum pada KTP.
* Masukkan NIK pada kolom yang tersedia.
* Masukkan kode atau huruf verifikasi yang muncul.
* Klik tombol “CARI DATA”.
* Tunggu hingga sistem menampilkan hasil pencarian.
* Periksa informasi sosial ekonomi dan desil kesejahteraan yang tercantum pada hasil pencarian.

Jika data ditemukan, masyarakat dapat mencocokkan informasi yang ditampilkan dengan kondisi keluarga saat ini.

Kasus Tukang Becak Jadi Pengingat

Kasus Timbul menunjukkan bahwa kualitas data menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan sosial. Pemerintah membutuhkan data yang akurat agar bantuan tidak salah sasaran, sementara masyarakat membutuhkan mekanisme yang mudah untuk memperbaiki informasi apabila kondisi mereka berubah atau data yang tercatat tidak sesuai.

Di sisi lain, masyarakat juga perlu memahami bahwa desil bukanlah ukuran tunggal berdasarkan pekerjaan atau penghasilan bulanan. Status tersebut merupakan hasil pemeringkatan berdasarkan sejumlah karakteristik sosial ekonomi.

Karena itu, polemik desil seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan mengapa seseorang bisa masuk desil tertentu. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana memastikan proses pemutakhiran berjalan cepat, transparan dan mudah diakses masyarakat.

Kasus tukang becak di Kulon Progo yang akhirnya berubah dari desil 9 menjadi desil 3 setelah pemutakhiran menjadi contoh bahwa data sosial ekonomi dapat berubah ketika informasi terbaru masuk dan diverifikasi.

Pada akhirnya, keberadaan DTSEN ditujukan agar program pemerintah semakin tepat sasaran. Tantangannya adalah memastikan data yang menjadi dasar kebijakan benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat di lapangan.

Desil boleh berupa angka, tetapi di balik setiap angka terdapat keluarga dan kehidupan nyata yang menentukan apakah seseorang mendapatkan hak atas perlindungan sosial atau tidak.(*)