JAKARTA – Sejumlah ekonom menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Prabowo sebelumnya menyebut masyarakat desa tidak menggunakan dolar AS dalam aktivitas transaksi sehari-hari.

Di tengah pernyataan tersebut, nilai tukar dolar AS diketahui telah menembus level Rp17.600 atau jauh di atas asumsi kurs dalam APBN 2026 yang berada di angka Rp16.500.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira, menilai pelemahan rupiah tetap akan berdampak hingga ke masyarakat desa meskipun transaksi harian tidak menggunakan dolar AS secara langsung.

Menurutnya, perekonomian Indonesia saat ini sudah sangat terintegrasi dengan sistem global sehingga berbagai kebutuhan masyarakat pedesaan masih bergantung pada barang impor maupun bahan baku impor.

“Jangan dikira pelemahan nilai rupiah terhadap dolar yang sudah Rp17.600 itu tidak akan menjalar ke biaya hidup yang naik di level desa,” kata Bhima, Minggu (17/5/2026).

Ia menjelaskan sejumlah kebutuhan masyarakat seperti LPG, pupuk, kendaraan bermotor, telepon seluler, barang elektronik, hingga mesin pertanian tetap akan terdampak akibat melemahnya kurs rupiah.

“Orang desa juga menggunakan barang-barang impor. Mulai dari handphone, kendaraan bermotor, komponen elektronik, sampai pupuk di sentra pertanian akan terpengaruh jika rupiah terus melemah,” ujarnya.

Bhima menilai pemerintah seharusnya mulai menyiapkan langkah mitigasi menghadapi tekanan ekonomi global, bukan justru memberikan kesan situasi masih aman tanpa persiapan matang.

Menurutnya, komunikasi yang terlalu menenangkan dapat membuat masyarakat tidak siap menghadapi guncangan ekonomi mendadak.

“Sikap dan komunikasi seperti ini sangat membahayakan karena masyarakat seolah dibuat tenang, padahal tidak siap menghadapi sudden shock. Negara lain justru menyiapkan skenario terburuk karena dampak perang global masih panjang,” katanya.

Ia menambahkan, pelemahan rupiah terhadap dolar AS telah mencapai sekitar 7 persen dalam satu tahun terakhir. Kondisi tersebut dinilai menjadi alarm serius karena berpotensi memengaruhi investasi dan ketenagakerjaan.

Bhima juga mengingatkan risiko meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di perkotaan yang dapat berdampak ke desa akibat arus pekerja yang kembali ke kampung halaman tanpa pekerjaan maupun penghasilan tetap.

“Kalau rupiah terus melemah, PHK massal bisa terjadi dan desa akan menanggung dampaknya ketika masyarakat kembali tanpa pekerjaan,” ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet. Ia mengatakan pelemahan rupiah ke level Rp17.600 per dolar AS akan tetap masuk ke ekonomi pedesaan melalui kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok.

Menurut Yusuf, sektor pertanian dan peternakan sangat rentan karena masih bergantung pada bahan baku impor seperti pupuk, jagung, dan bungkil kedelai untuk pakan ternak.

Selain itu, harga bahan bakar minyak (BBM), obat-obatan di puskesmas, hingga produk konsumsi harian juga memiliki komponen impor yang cukup besar.

“Ketika rupiah melemah tajam, dampaknya terhadap inflasi pedesaan bukan lagi soal terjadi atau tidak, tetapi seberapa cepat transmisinya muncul. Biasanya efek mulai terasa dalam satu hingga dua kuartal setelah depresiasi terjadi,” katanya.

Dari sisi ekonomi makro, Yusuf menilai persoalan yang lebih sensitif justru berkaitan dengan sinyal kebijakan yang diterima pasar. Menurutnya, pasar valuta asing sangat dipengaruhi persepsi terhadap komitmen pemerintah dan otoritas dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Ia menjelaskan, jika ekspektasi pelemahan terus berkembang, investor cenderung meningkatkan lindung nilai, permintaan dolar naik, arus modal keluar membesar, dan tekanan terhadap rupiah semakin kuat.

“Dalam ekonomi kondisi seperti ini disebut sebagai self-fulfilling depreciation,” ujarnya.

Yusuf juga mengingatkan bahwa narasi yang terlalu menenangkan berisiko menurunkan rasa urgensi publik terhadap pentingnya reformasi struktural di dalam negeri.

Padahal, tekanan terhadap kurs rupiah dinilai menunjukkan masih adanya persoalan mendasar dalam perekonomian nasional, mulai dari ketergantungan impor pangan dan energi, dangkalnya pasar keuangan domestik, hingga tantangan menjaga disiplin fiskal di tengah tekanan global.(dtc)