Partai Ummat Usulkan Indonesia Jadi Penengah Konflik Rusia-Ukraina
Politik | Senin 28-02-2022, 21:08 WIB
Situsnews – Jakarta
Partai Ummat menyarankan pemerintah Indonesia untuk menawarkan diri menjadi penengah konflik antara Rusia dan Ukraina yang sangat potensial bisa berdampak pada instabilitas politik dan ekonomi global.
“Sebagai negara yang pernah menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia punya kans yang sangat besar menjadi penengah konflik. Indonesia sudah lama dikenal sebagai penggerak Gerakan Non Blok dan insya Allah akan dipercayai oleh kedua belah pihak yang
Selengkapnya
Sidang JR 20% di MK, Partai Ummat Penuhi Syarat Verifikasi KPU
Politik | Selasa 22-02-2022, 19:57 WIB
Situs News - Jakarta
Partai Ummat – Dalam sidang kedua permohonan judicial review ambang batas pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Rabu (22/2), Partai Ummat menegaskan telah memenuhi syarat verifikasi yang diwajibkan KPU. Hal ini ditegaskan Partai Ummat menanggapi pertanyaan hakim Mahkamah Konstitusi pada sidang perdana Rabu (9/2) yang kemudian menjadi materi perbaikan yang disampaikan tim hukum Partai Ummat pada sidang dua pekan berikutnya, Selasa (22/2).
Koordinator judicial review
Selengkapnya
Partai Ummat Ajukan Judicial Review Ambang Batas 20%
Politik | Rabu 09-02-2022, 18:45 WIB
Situs News - Jakarta
Partai Ummat secara resmi mengajukan Judicial Review atau peninjauan kembali ambang batas 20% ke Mahkamah Konstitusi agar lembaga tersebut mengabulkan permohonan tersebut. Dalam sidang perdana tersebut, Sekretaris jenderal Partai Ummat Ahmad Muhajir sebagai mana dikutip dalam siaran pers, menyampaikan sejumlah alasan logis penolakan terhadap peraturan tersebut. Berikut petikan pengajuan peninjauan kembali selengkapnya.
Assalamualaikum wr wb. Salam sejahtera untuk kita
Selengkapnya
Khatib Jumat pertama 11 Februari 2022 di Masjid Ikhlas Asam Jao Drs.Syahril Saher dari Padang
Politik | Rabu 09-02-2022, 07:40 WIB
Koto Baru, Setelah sukses peresmian Masjid Ikhlas Asam Jao oleh Gubernur Sumbar H. Mahyeldi Ansharullah Sabtu 5 Februari 2022 pengurus Masjid Ikhlas Asam Jao terus berjibaku meramaikan masjid dengan berbagai kegiatan yang salah satunya pelaksanan shalat Jum'at.
Ketua Pengurus Masjid Ikhlas Asam Jao H. Almito, S.Pt didampingi sekretaris Nafriwal S.Pd usai shalat subuh berjama'ah Rabu, 9 Februari 2022 menjelaskan "kita berharap bagi kaum muslimin di Solok dan sekitarnya untuk meramaikan Shalat
Selengkapnya
Hadapi Pemilu 2024, DPD Partai Ummat Jakarta Selatan Solidkan Mesin Partai
Politik | Selasa 25-01-2022, 18:28 WIB
Situsnews - Jakarta
Jelang pesta demokrasi 2024, Dewan Pimpinan Daerah Partai Ummat Jakarta Selatan mensolidkan mesin partai. Mereka menggelar konsolidasi internal di Sekretariat DPD, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (22/1).
Konsolidasi kali ini dalam rangka menghadapi verifikasi administrasi dan faktual oleh KPU serta aktualisasi program-program partai. Konsolidasi diikuti oleh Jajaran MPPD dan DPD Partai Ummat Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Ketua Majelis Pengawas Partai
Selengkapnya
Kritik Oligarki, Partai Ummat Ajukan Judicial Review 0%
Politik | Senin 03-01-2022, 21:41 WIB
Situsnews - Jakarta
Partai Ummat mengajukan judicial review atau peninjauan kembali materi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar ambang batas 20 persen syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dihapuskan menjadi nol persen.
Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi mengatakan Partai Ummat memohon kepada MK agar mengabulkan permohonan penghapusan ambang batas (presidential threshold) 20 persen sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil
Selengkapnya
Mufida: Ironis dan Miris, PPKM Darurat Tapi 24.594 WNA Tiba di Bandara Soetta
Politik | Sabtu 10-07-2021, 10:10 WIB
Situsnews.com,Jakarta-: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Bandara Soekarno Hatta (Soetta), Tangerang, Banten mencatat sebanyak 24.594 warga negara asing atau WNA tiba di Indonesia. Mereka masuk ke Indonesia mulai 1 Juni-6 Juli 2021, melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Bandara Soetta).
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati meyayangkan masih adanya kebijakan yang bisa mendatangkan WNA ditengah perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan Covid-19. Menurutnya,
Selengkapnya
Kubu Moeldoko Anggap Sah KLB Demokrat Karena Gunakan AD/ART 2005
Politik | Selasa 09-03-2021, 21:45 WIB
Situsnews - Jakarta
Salah seorang Inisiator Kongres Luar Biasa - KLB Demokrat beberapa hari lalu di Sibolangit Deli Serdang Sumatra Utara, Darmizal menyatakan KLB tersebut dinyatakan sah pelaksanaannya karena menggunakan AD-ART Demokrat tahun 2005. Panitia penyelengara KLB tidak menggunakan AD-ART 2020 karena dinilai tidak sah dan cacat secara hukum karena tidak dibahas secara transparan pada forum Kongres tersebut
Berbicara pada jumpa pers di Kuningan Jakarta hari ini, Darmizal juga
Selengkapnya
Partai Demokrat Meminta Perlindungan Hukum Pada Pemerintah
Politik | Jumat 05-03-2021, 17:47 WIB
Situsnews - Jakarta
Partai Demokrat (PD) meminta perlindungan hukum pada pemerintah untuk mencegah tindakan inkonstitusional, seperti kongres luar biasa terhadap partai politik tersebut.
"Atas dasar itu semua, Partai Demokrat memohon agar Menko Polhukam, Kapolri, dan Menkumham mencegah serta menghentikan penyelenggaraan KLB yang ilegal dan inkonstitusional karena melanggar AD/ART Partai Demokrat yang sah," kata Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam keterangan persnya
Selengkapnya
Ketua KPK Tunggu Pemeriksaan Terkait OTT Gubernur Sulsel
Politik | Sabtu 27-02-2021, 12:31 WIB
Situsnews - Jakarta
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan pihaknya akan mengumumkan siapa saja yang menjadi tersangka setelah memeriksa para pihak yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah.
"Penegakan hukum harus juga menjunjung tinggi HAM, asas praduga tak bersalah juga harus kita hormati. KPK akan umumkan tersangka setelah pemeriksaan saksi dan tersangka selesai. Nanti kita hadirkan saat konferensi pers,"
Selengkapnya
Pemerintah terbitkan 49 PP dan perpres aturan pelaksana UU Cipta Kerja
Politik | Minggu 21-02-2021, 18:19 WIB
Situsnews - Jakarta
Pemerintah secara resmi telah menerbitkan 49 peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (perpres) sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Berdasarkan situs Jaringan Dokumentasi Informasi dan Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara yang dipantau di Jakarta, Minggu, berbagai peraturan turunan UU Cipta Kerja tersebut terdiri dari 45 PP dan 4 perpres.
Puluhan peraturan turunan untuk pelaksanaan UU Cipta Kerja yang disahkan
Selengkapnya
Ini Alasan PTUN Jakarta Menangkan Tommy Soeharto Jadi Ketum Berkarya
Politik | Kamis 18-02-2021, 15:12 WIB
Situsnews - Jakarta
Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto mengalahkan Muchdi PR dalam memperebutkan kursi Ketum Partai Berkarya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Dalam putusan itu, PTUN Jakarta mencabut SK Kemenkum HAM yang memutuskan Muchdi PR sebagai Ketum Partai Berkarya.
Kasus bermula pada Juli 2020. Sejumlah pengurus Partai Berkarya menggelar Munaslub di Hotel Grand Kemang, di mana Tommy Soeharto lengser dari kursi ketua umum. Hasilnya, Muchdi PR terpilih sebagai ketua
Selengkapnya
AHY: Gerakan dorong KLB Partai Demokrat tidak terkait Presiden Jokowi
Politik | Kamis 18-02-2021, 15:07 WIB
Situsnews - Jakarta
Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan gerakan mendorong Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat tidak terkait dengan Presiden Joko Widodo.
Menurut AHY, perbuatan membawa-bawa nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu hanya akal-akalan kelompok Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) untuk menakut-nakuti para kader agar mau bergabung dalam gerakan mereka.
"Terhadap hal itu, saya sudah mendapatkan sinyal bahwa Presiden
Selengkapnya
Belasan Ribu Orang Teken Petisi Online Tolak Din Syamsuddin Radikal
Politik | Senin 15-02-2021, 15:12 WIB
Situsnews - Jakarta
Dukungan terhadap mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin muncul melalui petisi online. Lebih dari 12 ribu orang menandatangani petisi yang menolak Din dianggap tokoh radikal. Petisi yang dimuat di laman change.org itu telah ditandatangani 12.954 orang hingga Senin (15/2/2021) pukul 07.05 WIB. Targetnya 15.000 orang turut berpartisipasi.
Petisi online itu dibuat oleh seseorang bernama David dan ditujukan kepada GAR-ITB. Dalam deskripsi petisi, disebut bahwa
Selengkapnya
Stigma Radikal Terhadap Tokoh Yang Kritis Merusak Demokrasi
Politik | Minggu 14-02-2021, 23:38 WIB
Situsnews - Bogor
Tokoh politik nasional HMS Kaban, salah seorang deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia - KAMI, mengungkapkan rasa prihatin terhadap maraknya stigmasasi radikal kepada tokoh-tokoh bangsa.
Menanggapi laporan gerakan anti radikalisme Alumni ITB ke Komisi Aparatur Sipil Negara -KASN, terhadap Profesor Din Syamsudin yang dianggap telah mengungkapkan unsur radikalisme, HMS Kaban menilai cara tersebut sangat tidak sehat dan merusak demokrasi.
Sebagaimana diberitakan,
Selengkapnya
|